Chasan Sochib Dinasti

Wajah Hikmat Tomet, Suami Atut Chosiyah, Gubernur Banten

2009-02-13T05:10:00.001-08:00

Inilah wajah Hikmat Tomet, suami Atut Chosiyah, Gubernur Banten yang mencalonkan diri menjadi Calon DPR RI dari Banten daerah pemilihan (Dapil) Serang-Cilegon. Tahun 2004, dia juga mencalonkan diri dari wilayah Tangerang, tetapi keok alias tidak dapat

Andika, anak Atut Chosiyah, Gubernur Banten pun Maju Menjadi Calon DPD RI dari Banten

2009-02-10T20:05:00.000-08:00

Ade Rosi, Isteri Andika, anak Gubernur Banten pun Jadi Caleg Partai Golkar bersamanya mertuanya, Hikmat Tomet

2009-02-10T20:01:00.000-08:00

Tatu Pun Tak Ingin Ketinggalan Tampil Caleg

2009-02-10T19:57:00.000-08:00

Inilah wajah Tatu Chasanah, adik kandung Atut Chosiyah, Gubernur Banten juga tak mau tertinggal tampil untuk menguasai panggung kekuasaan di Banten. Dia pernah mencoba mencalonkan menjadi Wakil Bupati Lebak, tetapi ditolak oleh Jaya Baya, Bupati Lebak. Kemudian tampil menjadi Caleg dari Partai Golkar. Selama ini dia memangku jabatan seabrek termasuk PMI Banten

Sang Pengatur Yang Selalu Bersembunyi

2009-02-10T19:53:00.000-08:00

Akan sulit menemukan nama ini di administrasi pemerintahan baik berkaitan dengan proyek atau yag lain-lainya. Namanya Tb Chaeri Wardhana alias Wawan, adik kandung Atut Chosiyah, Gubernur Banten. Tetapi semua oran tahu, terutama para pengusaha dan pejabat Pemprov Banten bagaimana sang pengatur ini berkiprah.

Chasan Sochib Saat Pergolakan Pembentukan Provinsi Banten

2009-02-10T19:48:00.000-08:00

Semula Chasan Sochib menyatakan," Entong Ngimpi Dia Banten Rek Jadi Provensi" di hadapan para aktivis dan mahasiswa yang bergerak untuk pembentukan Provinsi Banten. Tetapi lihat lah foto-foto ini, tiba-tiba sang abah pun tampil di depan seolah-olah menjadi pahlawan. Kini keluarganya malah menjadi "penguasa" yang tidak pernah tersentuh hukum.

Detik Pelantikan Khaerul Jaman, adik tiri (lain ibu) Atut Chosiyah, Gubernur Banten, jadi Wakil Walikota Serang

2009-02-10T19:34:00.000-08:00

Sang Kakak (Gubrnur) Ucapkan dan Tepuk Bahu Sang Adik Tiri (Wakil Wali Kota Serang)

Bunyamin Kembali menyandang kepala daerah (Walikota Serang) periode 2009-2014 dengan menggandeng Khaerul Jaman (adik tiri Atut Chosiyah, Gubernur Banten atau anak lain ibu dari Chasan Sochib). Bunyamin sempat jadi pecundang setelah kalah / tidak bisa mempertahankan Bupati Serang, kalah dari Taufik Nuriman-Andi Sujadi

Baperjakat Swasta = Wawan, Adiknya Rt Atut Chosiyah

2008-08-07T05:43:00.000-07:00

Atut Akui Peran “Baperjakat Swasta”

Selasa, 22-Juli-2008, 07:56:41

SERANG - Selain mendengarkan masukan dari Badan Pertimbangan Jabatan dan Kepangkatan (Baperjakat) dalam penempatan pejabat di Pemprov Banten, Gubernur Ratu Atut Chosiyah mengaku kerap menerima masukan dari “Baperjakat Swasta”.

“Siapa saja boleh memberikan masukan. Bisa saja kalau itu dianggap positif, demi melindungi Ibu (Gubernur, red) dan masyarakat serta untuk kesejahteraan masyarakat,” kata Atut saat ditanya wartawan perihal keberadaan “Baperjakat Swasta” dalam proses penempatan pejabat di Pemprov Banten, Senin (21/7).

Kata Atut, dirinya dapat menerima masukan dari berbagai pihak, termasuk juga wartawan. “Masukan itu layak ditindaklanjuti karena sesuai dengan kebutuhan dan harapan, serta sesuai ketentuan. Dan penempatan pejabat itu kan hak prerogratif Gubernur. Jangan punya perasaan subjektif,” tugas Atut usai Rapat Paripurna di DPRD Banten.

Namun, Atut tak menyebutkan siapa saja pihak-pihak yang dimintai masukannya itu, selain Baperjakat resmi yang diketuai oleh Sekda Banten. Atut beralasan perlunya masukan itu, karena harus memroteksi kebijakan-kebijakannya dalam pelaksanaan program.

Pada bagian lain, menanggapi adanya praktik jual beli jabatan, Atut menegaskan, jika ada bukti otentik pihaknya akan memberikan sanksi. “Saya paling tidak suka dengan yang seperti itu (jual beli jabatan-red),” tandas Atut.

SETWAN & DPKAD

Sementara itu, ditanya perihal calon pejabat yang akan mengisi posisi Sekretaris DPRD Banten dan Kepala Dinas Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (DPKAD), Atut mengaku belum menerima usulan dari Baperjakat. “Kalau sudah masuk nanti dikaji. Hasilnya bisa sesuai usulan bisa tidak,” ujarnya.

Khusus untuk posisi Kepala DPKAD, siapa figur yang pas untuk menempati posisi tersebut, Atut hanya menyebutkan beberapa kriteria. “Dia harus bisa menjalankan tugas dan bisa bersinergi dengan pimpinan dan bawahan, serta SKPD lain. (Dia-red) juga harus komitmen dan (menunjukkan-red) loyalitas kepada pimpinan dalam rangka melayani masyarakat,” tandas Atut.

Disinggung beberapa nama calon berinisial AR, ES, dan CS, yang mulai merebak, Atut tak berani mengungkapkan. “Siapakah itu,” ujar Atut balik tanya.
Apakah yang pengalaman melayani masyarakat berarti pernah menjadi camat? “Pejabat secara keseluruhan harus bisa melayani masyarakat, baik yang pernah menjadi camat dan yang tidak,” timpalnya. (esl)

sumber: Radar Banten

Luaarrrr Biasa, Tak Ada Hukum Yang Mampu Menyentuhnya

2008-07-14T21:09:00.000-07:00

Chasan Sochib Batal Jadi Saksi Kasus PIR

Selasa, 15-Juli-2008

*Kepala PU dan Bendahara PU Ngaku Diperintah Terdakwa

SERANG – Jatuh sakit, Direktur PT Sinar Ciomas Raya Contraktor (SCRC) Chasan Sochib batal memberikan kesaksian dalam kasus dugaan korupsi pembangunan jalan lingkar dan drainase Pasar Induk Rau (PIR), Senin (14/7). Sehingga sidang di Pengadilan Negeri (PN) Serang hanya mendengarkan keterangan dari mantan kepala Dinas Pekerjaan Umum (DPU) Kabupaten Serang Juanda dan bendahara DPU Mamah Rohimah.

Menurut keterangan Jaksa Penuntut Umum (JPU) Sukoco yang ditemui usai sidang, berdasarkan surat yang diterima oleh pihaknya, Chasan Sochib saat ini sakit dan dirawat di sebuah rumah sakit di Singapura. “Oleh karena itu, kesaksiannya akan kita tunda hingga yang bersangkutan sembuh,” katanya.

Sementara itu, dalam kesaksiannya, mantan kepala DPU Kabupaten Serang Juanda mengaku diperintahkan oleh terdakwa dalam sidang tersebut yaitu Aman Sukarso untuk membayarkan uang Rp 1 miliar ke PT SCRC pada 20 Mei 2005 dengan alasan ada penagihan dari PT SCRC.
Di saat bersamaan, Juanda kembali mendapatkan perintah terkait proyek PIR dari Pjs Bupati Serang Ahmad Rivai.

“Saya diperintahkan melakukan stock opname terhadap proyek PIR. Hasilnya proyek tersebut menghabiskan dana hingga Rp 9 miliar,” katanya. Untuk diketahui hasil stock opname itulah yang kemudian dijadikan dasar pembayaran kepada PT SCRC. Kesaksian Juanda kemudian dibantah oleh Aman Sukarso yang mengatakan, saat ia memerintahkan pembayaran, pekerjaaan pendahuluan PIR sudah berjalan.

Keterangan Juanda itu dikuatkan oleh keterangan bendahara DPU Mamah Rohimah yang membenarkan sudah dua kali melakukan pembayaran ke PT SCRC. “Pembayaran pertama Rp 1 miliar dan pembayaran kedua Rp 4 miliar,” katanya.

Ia kemudian merinci, pembayaran Rp 1 miliar atas perintah Aman Sukarso melalui kepala dinas PU yang meminta agar dibuatkan Surat Perintah Pembayaran (SPP) untuk proyek PIR pada 20 Mei 2008. “Karena dananya belum turun dari provinsi, untuk pembayarannya ngambil dulu dari mata anggaran perbaikan jalan dan jembatan. Terus dimasukkan ke pos beban sementara (BS). Karena itu termasuk pinjaman,” terangnya sambil mengatakan tindakannya itu atas perintah atasannya yaitu kepala Bagian Keuangan atas perintah kepala PU.

Oleh karena masuk ke pos BS itulah, lanjut Mamah, memandang tak perlu ada Berita Acara Pemeriksaan (BAP) dan Surat Kontrak yang menjadi syarat pencairan. “Lagipula, sudah diganti kok pada 15 Juni 2005, dari dana block grant,” pungkasnya. Sedangkan pembayaran kedua dilakukan Mamah atas perintah Ahmad Rivai setelah ia memerintahkan kepala PU untuk melakukan stok opname.

Usai Mamah memberikan kesaksian, majelis hakim yang diketuai Maenong didampingi Sabarudin Ilyas dan Toto Ridarto menutup sidang dan akan dilanjutkan pekan depan. (dewi)

Sumber: Radar Banten

Anaknya Atut Chosiyah, Gubernur Banten Nyalon DPD

2008-07-14T21:00:00.000-07:00

Saat Daftar Balon DPD, Anak Gubernur Banten dan Mantan Ketua KPK Dapat Perlakuan Istimewa

Senin, 14 Juli 2008 |

Oleh: Andi / Muhamad

SERANG - Hanya Andika Hazrumy, anak sulung Atut Chosiyah, Gubernur Banten dan Taufiqurachman Ruki, mantan Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) yang kini Komisaris Utama PT Krakatau Steel yang disambut secara khusus oleh Hambali, Ketua KPUD Banten dan Sekretarisnya, Suyadi Wiraatmaja ketika mendaftar sebagai Balon DPD, Senin (14/7/2008).

Putra sulung orang nomor satu di Provinsi Banten, Andika bersama isterinya, Ade Rosi datang ke KPU Banten dengan diantar oleh tim suksesnya dan kerabatnya pukul 13 00 WIB. Sedangkan Taufiqurahman Ruki dengan diiringi rebana dan puluhan pendukungnya, memasuki halaman KPU Banten, tepat pukul 16 30 WIB.

Usai mendaftar, Andika, mahasiswa tingkat akhir Universitas Pelita Harapan yang didampingi oleh Ahmad Jajuli, langsung masuk ke ruangan KPU Banten dan diterima oleh Hambali, KEtua KPUD Banten dan anggota KPU Banten, Nasrullah dan Agus Supriyatna.

Dalam keterangan persnya Andika menegaskan, alasan dirinya mendaftar sebagai bakal calon (Balon) DPD asal Provinsi Banten dengan niat dan keinginan untuk dapat memberikan siumbangsih tenaga dan pemikiran secara aktif untuk kemajuan dan kesejahteraan masyarakat dan Perovinsi Banten.

“Majunya saya sebagai Balon DPD juga untuk mewakili atau representasi dari generasi muda di Banten yang saat ini jumlahnya mencapai 54 persen dari total penduduk kurang lebih 9,4 juta,” katanya.

Dalam kesempatan itu juga Andika yang mengaku sudah mendapatkan restu dari keluarga besarnya, termasuk Gubernur Banten, akan memegang teguh komitmenenya jika terpilih menjadi anggota DPD pada Pemilu 2009 mendatang.

“Saya akan menjaga keutuhan dan kejayaaan NKRI dan sebagai duta Banten ditingkat nasional akan berkiprah untuk memperjuangkan hak-hak dan kepentingan masyarakat dan Provinsi Banten sehingga tercapainya visi misi Provinsi Banten yakni rakyat Banten sejahtera berlandaskan iman dan taqwa,” paparnya.

Andika juga berjanji akan melakukan komunikasi efektif dan memberikan perhatiannya terhadap tiga sektor yang dibutuhkan oleh masyarakat diantaranya, pendidikan, sektor kesehatan dan pembangunan infrastruktur.

Sementara itu, Taufiqurahman Ruki menyatakan, dirinya sangat prihatin dengan kondisi pelayanan publik. “Sebagai salah satu contoh saja, saat masyarakat Banten yang hendak memberikan dukungannya kepada saya atas pencalonan DPD, sebanyak 3500 KTP sudah tidak berlaku alias mati,” katanya.

Dan ketika mereka hendak ingin melakukan perpanjangan KTP lanjut Ruki, blanko sebagai salah satu prasyarat pembuatan KTP habis di kantor desa dan kelurahan. “Inilah yang ingin saya perbaiki, sehingga pelayanan masyarakat menjadi nomor satu dan tidak terbengkalai seperti saat ini,” ujarnya.

Selain itu, jika terpilih sebagai anggota DPD, pihaknya akan memperkuat otonomi daerah (otda,red) dengan tetap berada dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI). Dan memperkuat peraturan seperti mendorong untuk perbaikan dibidang pendidikan dan kesehatan sebagai bentuk dasar dari kebutuhan masyarakat. Dan terakhir akan menata lingkungan hidup.

“Otonomi daerah, saya akan mendorong lebih luas lagi agar daerah mempunyai perannya lebih besar, sedangkan untuk LH, saya rasa ini sangat penting, menginggat di Provinsi Banten banyak indutstri besar seperti kimia,” ujarnya.

Secara terpisah, Ketua KPU Banten, Hambali menegaskan tidak ada perlakukan istimewa terhadap dua pendaftar DPD seperti Andika dan Taufiqurahman Ruki. “Tidak ada perlakuakn istimewa kepada siapapun, semuanya kami perlakukan sama,” ujarnya.

Ketua KPU Banten yang baru saja dilantik beberapa bulan ini mengaku, sikap yang ditujukan oleh jajaran di KPU Banten adalah sikap yang wajar dan sebagai bentuk penghargaan. “Biasa saja, dan tidak ada pesan atau instruksi tentang penyambutan kami terhadap Balon DPD asal Banten dari siapapun,” tegasnya.

Ini Bukti Keserakahan Keluarga Atut Chosiyah Terhadap Kekuasaan

2008-07-13T05:26:00.000-07:00

Anak Lelaki Gubernur Mencalonkan Diri Jadi Anggota DPD Dari Banten

Minggu, 13 Juli 2008 |

Oleh: Andi

SERANG - Anak lelaki dari Atut Chosiyah, Gubernur Banten bernama Andika Hazrumy ikut dalam pemilihan Dewan Perwakilan Daerah (DPD) asal Provinsi Banten, bersaing dengan mantan Calon Gubernur Banten, Irsjad Djuwaeli dan mantan Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Taufiqurahman Ruki.

Menurut staf Komisi Pemilihan Umum (KPU) Banten Toyib, anak Gubernur Banten telah mengambil formulir pendaftaran sebagai bakal calon DPD pada tanggal 23 Juni lalu. “Formulirnya sudah diambil beberapa minggu lalu, tapi sampai detik ini belum juga menyerahkan dan mendaftar ke KPU,” kata Toyib, Minggu (13/7/2008).

Diungkapkan oleh dia, hingga saat ini sudah tercatat 20 bakal calon DPD yang sudah mengembalikan berkas dan mendafar, dari 122 formulir yang telah diambil melalui KP Banten. “Baru 20 berkas yang sudah daftar, tapi rencananya mantan Plt Ketua KPU Banten, Bu Haji Eti akan mendaftar ke kami,” ujarnya.

Sejauh ini katanya, kesibukan personil Sekretariat KPU Banten akan pencalonan DPD tidak terlalu sibuk karena sejak diumumkannya pendaftaran, yang datang untuk mengambil formulir tidak terlalu banyak. “Tapi prediksi kami mulai besok (hari ini,red) dari siang sampai pukul 00 00 WIB kami akan disibukan dengan pendaftaran bakal calon DPD,” katanya.

Sementara itu mantan Ketua KPK yang saat ini menjabat sebagai Komisaris Utama Pt Krakatau Steel (KS) Taufiqurahman Ruki, menurut humas Paguyuban Warga Banten (Pwunten) Harry Zaini akan mendaftar ke KPU Hari Senin tanggal 14 Juni pukul 16 00 Wib dengan diiringi pendukunganya dan alunan rebana.

“Besok (Hari ini,red) Kami akan datang ramai-ramai ke KPU untuk mendaftarkan Pak Taufiqurahman Ruki secara resmi ke KPU dengan iringan rebana,” kata Harry.

Diungkapkan Harry, dipilihnya hari terakhir dalam pendaftaran sebagai bakal calon DPD dilakukan oleh Tauqikurahman Ruki dikarenakan, dukungan sebagai calan DPD masih terus mengalir hingga saat ini. “Kami akan membawa dukungan sebanyak 15 ribu lebih dari semua kabupaten/kota yang ada di Banten,” ujarnya. (nr)

sumber: www.suarabanten.com

Lagi Korban Mafia Rawu, Ayah Gubernur Banten Tetap Tak Tersentuh Hukum

2008-06-24T20:16:00.000-07:00

Chasan Sochib Jadi Saksi Kasus Jalan PIR

SERANG – Pengadilan Negeri (PN) Serang kembali menggelar persidangan perkara dugaan korupsi pembangunan jalan lingkar Pasar Induk Rau (PIR), Selasa (24/6).

Pada persidangan kali ini dihadirkan beberapa saksi dari PT Sinar Ciomas Raya Contractor (SCRC) selaku pelaksana proyek pembangunan jalan yang dikerjakan tahun 2004 silam itu. Di sekitar ruang sidang PN Serang juga tampak hadir beberapa orang berpakaian hitam-hitam dan belasan pegawai PT SCRC.

Saksi pertama yang dihadirkan di muka sidang adalah Direktur Utama PT SCRC Tb Chasan Sochib. Dalam kesaksiannya kepada majelis hakim, Chasan Sochib mengklaim bahwa pembangunan jalan lingkar PIR didasari pada surat permohonan partisipasi dari Bunyamin (Bupati Serang saat itu). “Saya bangun jalan itu dasarnya adalah surat dari Bunyamin yang minta bantuan untuk membangun Rau,” kata Chasan Sochib yang selama sidang didampingi dua staf pribadinya.

Ditambahkan, surat partisipasi itu dilayangkan Bunyamin karena saat itu Pasar Rau akan ditinjau oleh Presiden RI (saat itu Megawati Soekarnoputri) dan Pemkab Serang, kata Chasan, sedang tak punya uang makanya meminta bantuan dari dirinya untuk membangunkan dahulu jalan PIR dan dibayar kemudian. “Karena pasar itu untuk menggerakkan ekonomi kerakyatan makanya saya bangun,” katanya.

Pernyataan Chasan itu memicu pertanyaan dari salah seorang majelis hakim, Bambang DS yang menanyakan apakah surat partisipasi dari Bupati Serang itu dijawab secara resmi dan tertulis oleh PT SCRC.

“Tidak. Waktu itu Bunyamin bilang saja, kalau dia akan perjuangkan pembayarannya di APBD selanjutnya,” kata Chasan sambil mengklaim bahwa pihaknya hanya membangun saja, sesuai dengan Rencana Anggaran Biaya (RAB) yang disusun Dinas Pekerjaan Umum (DPU).

Pernyataan Chasan itu, memancing pertanyaan salah seorang majelis hakim, Yohanes Priyana yang mempertanyakan hal sama. Karena, menurut Yohanes, kesaksian Chasan Sochib mengenai adanya RAB itu bertentangan dengan kesaksian pihak PU dalam sidang sebelumnya yang menyatakan pihak pemerintah tak tahu menahu mengenai pembangunan dan tahu-tahu ditagih oleh pihak PT SCRC. Menanggapi keheranan hakim itu, Chasan bersikeras bahwa ia membangun atas permintaan Bunyamin dalam surat partisipasinya.

Selanjutnya dalam kesaksian, Chasan Sochib yang beberapakali dibantu staf pribadinya untuk menerangkan kembali pertanyaan hakim atau jaksa, mengatakan bahwa ditahannya dua terdakwa, yaitu Ahmad Rivai dan Aman Sukarso adalah sebuah kesalahan.

“Saya sedih yang sekarang ini (sambil menunjuk Ahmad Rivai-red) tidak korupsi, tapi malah ditahan. Makanya saya juga minta keadilan, karena oknum polisi itu sudah menyimpangkan hukum. Saya saja dituduh korupsi,” curhatnya ke majelis hakim yang langsung ditanggapi Ketua Majelis Hakim Maenong dengan menyatakan bahwa Chasan Sochib dihadirkan sebagai saksi bukan terdakwa.

Chasan menambahkan, sampai saat ini, berdasarkan perhitungan pihaknya jalan lingkar PIR masih belum lunas dibayar. “Saya bangun 10 km, habisnya 15 miliar, dan belum dibayar 5 milir lagi. Saya di-sengsarakeun (disengsarakan-red). Makanya saya tulis di jalan lingkar itu belum dibayar, malu geh,” tukasnya.

Ia menambahkan, dirinya beberapa waktu lalu pernah mengajukan kasus tersebut ke pengadilan dan didapatkan kesepakatan antara dirinya dengan Pemkab Serang dalam sebuah akta perdamaian (vandading).

“Makana (makanya-red), puguh (justru-red) mah ada vandading, masak polisi nggak ngerti yang kayak gitu. Udah gitu ada campur baur dari pihak-pihak lain makanya pejabat pada takut ditangkep kayak Rivai ini,” pungkasnya.

Sidang juga mendengarkan kesaksian dari kepala administrasi PT SCRC Anis yang langsung ditanyai salah seorang hakim, Yohanes Priyana. Anis ditanya perihal arsip surat perintah kerja (SPK) dalam proyek jalan lingkar PIR. “SPK itu ditangani oleh administrasi teknis. Kalau saya administrasi umum,” ujarnya. Tapi, setelah didesak oleh JPU M Hidayat, Anis mengakui tidak adanya perjanjian tertulis antara Bupati Serang dan PT SCRC, setelah ada surat partisipasi. Anis juga menerangkan tidak ada lelang maupun surat perintah kerja (SPK) dalam proyek tersebut.

Usai memberikan kesaksian dari Anis, majelis hakim menunda sidang selama sepekan dengan agenda mendengarkan kesaksian dari pengusaha asal Serang Tb Lulu Kaking.
“Harusnya kesaksian Lulu Kaking didengar saat ini. Tapi ia tadi minta penundaan, sebab katanya, ia tak bisa datang karena sedang menjalani pemeriksaan kesehatan untuk pemilihan calon walikota,” tukas salah satu JPU M Hidayat. (dew)

sumber: HU Radar Banten, 25 Juni 2008

Gubernur Banten Kerahkan Kekuatan Untuk Dukung Adik Tirinya di Pilkada Kota Serang

2008-05-28T22:04:00.000-07:00

Gubernur Banten, Rt Hj Atut Chosiyah melakukan road show ke Lebak, Pandeglang dan Serang mengatasnamakan Wakil Bendahara DPP Partai Golongan Karya (Golkar) dalam tiga hari ini. Road show itu dibungkus acara silaturahmi dan ucapan terimakasih kepada Relawan Banten Bersatu (RBB) yang merupakan pendukung utama Rt Atut Chosiyah ketika memenangkan Pilkada Banten tahun 2005. Terakhir, road show itu digelar di Gedung Partai Golkar Kabupaten Serang, Rabu 28 Mei 2008.

Yang menarik dari langkah ini adalah acara yang digelar di Kantor DPD Partai Golkar Serang. Dalam acara ini terlihat Bunyamin, mantan Bupati Serang yang kalah dalam Pilkada Kabupaten Serang tahun 2005 dan kini mencalonkan diri lagi menjadi Walikota Serang periode 2008-20013. Bunyamin didampingi calon Walik Walikota, Tb Khaerul Zaman, adik tiri atau adik lain ibu dari Rt Atut Chosiyah dari ayah Chasan Sochib, sang pemimpin kelompok Rawu yang "menguasai" di Banten.

Dan tidak mengejutkan, jika dalam acara ini hadir kepala satuan kerja pemerintah daerah (SKPD) lengkap dengan kendaraan dinas, pakaian dinas dan atribut-atribut pegawai negeri sipil (PNS). Bisa dilihat, Agus Randil (Kabiro Umum dan Perlengkapan Pemprov Banten), para Asisten daerah dan sebagainya.

Acara serupa digelar di Lebak. Kepentingannya jelas untuk Rt Hj Tatu Chasanah yang juga merencanakan akan tampil di Pilkada Kabupaten Lebak tahun 2008. Tatu adalah adik kandung Atut Chosiyah dari ayah dan ibu yang sama, Ny Wasiah. Namun belum diketahui apa kepentingannya Atut Chosiyah menggelar acara serupa di Kabupaten Pandeglang, meskipun kabupaten ini juga memasuki saat Pilkada Kabupaten Pandeglang.

Di Tangerang, Ny Airin, isteri dari Tb Chaeri Wardhana atau yang dipanggil Wawan, juga adik kandung Atut Chosiyah mengalami kekalahan dalam Pilkada Kabupaten Tangerang. Kini yang menjadi Bupati Tangerang adalah Ismet Iskandar dan wakilnya, Rano Karno.

Yang menyedihkan adalah mulai terdengar keluhan sejumlah pejabat di linkungan SKPD Pemprov Banten. "Bagaimana nasib kami ini nanti? Anggaran sudah habis untuk kepentingan pelaksanaan MTQ Nasional bulan Juni 2008 ini, ini ditambah beban dengan permintaan sekelompok orang yang mengaku dari tim ibu Atut untuk menyukseskan Pilkada Kota Serang. Bisa-bisa banyak PNS yang masuk penjara kalau begini terus," kata seorang PNS di lingkungan Dinas Pendidikan Banten dan Dinas Kesehatan Banten.

Tb H Khaerul Zaman adalah adik tiri atau lain ibu dengan Rt Hj Atut Chosiyah, Gubernur Banten, anak dari Chasan Sochib. Entah pekerjaan murninya apa. Disebut pengusaha, dia tidak pernah mengerjakan suatu proyek apa pun, kecuali menjadi perantara atau broker. Terakhir dia tercatat sebagai Ketua Partai Hati Nurani Rakyat (Hanura) Kota Serang.

Untuk memuluskan Khaerul Zaman diusung Partai Golkar, maka Lilis Kariawati, adik Khaerul Zaman dijadikan Ketua DPD Kota Partai Golkar, menyingkirkan Edi Mulyadi Suwandi, kader sepuh di Partai Golkar. Menyadari kamampuannya yang jauh dari memadai dan tidak dikenal masyarakat, maka Khaerul Zaman disandingkan dengan Bunyamin, mantan Bupati Serang yang mencalonkan kembali menjadi Bupati Serang pada Pilkada Kabupaten Serang tahun 2005. Kekalahannya bertaut angka yang tipis hanya sekitar 10.000 suara dari pemenangnya, Taufik Nuriman-Andi Sujadi. Kekalahan itu banyak dibicarakan disebabkan oleh naiknya Chasan Sochib ke panggung kampanye pada hari terakhir di Alun-alun Kota Serang.

Dinasti Chasan Sochib terus mencoba menguasai kepala-kepala daerah di 7 kabupaten. Sanya, dari 9,1 juta penduduk Banten, tak satu pun yang melakukan perlawanan. Begitu apatis, begitu pasrah dan begitu tak punya nyali kah wong Banten yang dikenal sebagai jawara dan pejuang sejati?

penudlis: Moderator

Demi Adik Lain Ibu Jadi Wakil Walikota Serang , Kader Sepuh Diancam Pecat Karena Maju Dari Perseorangan

2008-05-28T21:45:00.000-07:00

Soal Pencalonan Perseorangan, Edi Mulyadi Akan Patuhi Keputusan Partai Golkar

Selasa, 27 Mei 2008 |

Oleh: Jaenal Abidin

SERANG - Calon Walikota Serang dari perseorangan, Edi Mulyadi yang juga sebagai kader Golkar diminta mengundurkan diri dari Partai Golkar, sebelum resmi dikeluarkan dari keanggotaan Partai Golkar, mengingat Partai Golkar Kota Serang sudah resmi mengusung Bunyamin dan Khairul Zaman sebagai calon Walokita dan Wakil Walikota Serang.

Demikian dikatakan Ketua Bidang Organisasi dan Pemenangan Pemilu (OPP) DPD I Partai Golkar Provinsi Banten, Rudi E Suherman saat menggelar jumpa pers di Gedung DPRD Banten Selasa, (27/5/2008).

“Sebenarnya ini sangat dilematis, yang bersangkutan merupakan kader senior Partai Golkar, tetapi aturan partai menetapkan kader Golkar harus mendukung keputusan yang sudah diambil partai,” katanya yang didampingi Ketua Bidang Hukum dan HAM Golkar Banten, HM Chosim.

Menurut Ketua Fraksi Golkar DPRD Banten ini, aturan Partai Golkar menetapkan bahwa jika ada kader Golkar yang akan maju dalam Pilkada menggunakan kendaraan lain selain Partai Golkar, maka ia harus melepaskan semua atribut partai dan tidak boleh menggunakan mesin partai.

“Dalam waktu dekat di Banten akan ada tiga Pilkada, Kota Serang, Kota Tangerang dan Kabupaten Lebak. Untuk ketiga Pilkada itu kita sudah menetapkan semua calonnya,” katanya.

Namun ia mengaku, saat ini Golkar Banten belum mengambil sikap apapun terkait pencalonan Edi Mulyadi dari unsur independen. Sebab belum ada ketetapan dan keputusan dari KPUD setempat tentang pencalonannya. “Kita menunggu ketetapan dan keputusan KPUD, jika nanti yang bersangkutan dinyatakan resmi sebagai calon Walikota, baru Golkar Banten mengambil sikap,” tegasnya.

Meski demikian ia mengaku, keputusan untuk mengeluarkan keanggotaan seseorang dari Partai Golkar itu merupakan kewenangan DPP Golkar, sementara Golkar Provinsi hanya mengusulkan. “Karena beliau itu merupakan kader senior, saya yakin paham dan mengerti betul akan mekanisme partai serta konsekwensi yang timbul dari sikap yang diambilnya. Untuk itu akan lebih baik jika mengundurkan diri sebelum dikeluarkan keanggotaannya dari Golkar,” katanya.

Menanggapi hal itu, Edi Mulyadi mengaku siap menerima resiko apapun termasuk jika nanti dikeluarkan keanggotaannya dari Golkar. “Apapun sanksi yang akan diberikan akan saya terima, namun tentu saya akan melakukan pembelaan diri dalam rapat pleno nanti,” tegasnya.

Edi mengaku, selama ini baik Golkar Kota Serang maupun Golkar Provinsi Banten tidak pernah memanggilnya untuk dimintai klarifikasi atau apapun terkait sikap dan langkah yang diambilnya. Yang ada menurutnya bahkan pernyataan-pernyataan di media saja.

“Saya maju tidak menggunakan mesin partai, karena didukung elemen masyarakat yang tergabung dalam Paguyuban Masyarakat Kota Serang atau PMKS, apalagi saya tidak masuk dalam jajaran fungsionaris partai. Jadi bagaimana saya mau pakai mesin partai,” ujarnya.

Kalaupun nanti sampai Golkar Banten mengusulkannya dikeluarkan dari Golkar, ia meminta kepada pengurus Golkar Banten untuk tidak diskriminatif terhadap kader Golkar yang satu dengan yang lainnya.

“Pengalaman Pilkada di Kabupaten Tangerang menjadi bukti, meski ada kader yang maju dengan menggunakan partai lain, tetap tidak ada tindakan apapun dari partai,” ungkapnya.

sumber: www.suarabanten.com

Tb Khaerul Jaman, Adik Tiri Gubernur Banten Pun Jadi Calon Walikota Serang

2008-05-28T21:37:00.000-07:00

3 Pasangan Daftar Pilkada

Jumat, 16-Mei-2008, 07:56:11

SERANG – Tiga pasangan bakal calon walikota/wakil walikota Serang,
Kamis (16/5), resmi mendaftar ke KPU Serang.

Ketiga pasangan bakal calon yang menyerahkan berkas pendaftaran itu adalah, H Ade Muchlas-Juheni M Rois (diusung PAN, PKS, PKPB, PIB, PPDI, PNBK, PKPI, dan Partai Merdeka), pasangan Tb Lulu Kaking-Tb Ismetullah Al-Abbas (diusung Partai Demokrat, PBB, PKB, Partai Patriot, PPDK), dan pasangan Jayeng Rana-Dede Apriandi (diusung PDI Perjuangan dan PSI). Sehari sebelumnya, Rabu (15/5), pasangan Bunyamin-Tb Khaerul Jaman yang diusung Partai Golkar telah lebih dulu mendaftarkan diri ke KPU Serang. Sementara PPP, hingga saat ini masih belum menetapkan siapa pasangan yang akan diusung.

Pasangan yang pertama datang ke kantor KPU Serang adalah Tb Lulu Kaking-Ismetullah Al Abbas. Turut mendampingi sejumlah pengurus parpol pendukung yakni, Muhamad Mansyur (Sekjen PBB), Tb Maman Hulman (Wakil Ketua PKB), Ade dan Marlan Safar (Ketua dan Wakil Ketua Partai Patriot), Nuraini dan Aminudin Toha (Ketua dan Sekjen Partai Demokrat), serta Tb Abbas Waseh dan Tb Ahmad Chotib (Ketua dan Sekretaris PPDK). Pasangan ini juga dikawal puluhan kader sambil menabuh musik tradisonal.

Setibanya di Kantor KPU Serang, Lulu-Ismet diterima Ketua Pokja Pencalonan Aslach dan anggota KPU Serang, Fuad Achja. Sekira pukul 16.30, giliran massa rombongan pasangan H Ade Muchlas Syarief-Juheni M Rois yang menyerahkan berkas pendaftaran. Pasangan yang mengusung ideom ‘HAJI’ ini diantar para pengurus DPD PAN Kota Serang, DPD PKS Kota Serang, serta 6 pengurus partai nonparlemen yang mendukung pasangan ini.

Rombongan yang diikuti ratusan pendukungnya ini bergerak dari Masjid Agung At-Tsauroh dengan berjalan kaki dan menggunakan kendaraan bermotor. Di Kantor KPU Serang, rombongan HAJI diterima langsung Ketua KPU Serang Omo Sukatma dan anggota KPU lainnya. Selama 10 menit, rombongan menyerahkan berkas ke KPU Serang. “Hari ini (kemarin-red) kita secara resmi menyerahkan berkas pendaftaran,” ujar Thoyib Fanani, Sekretaris DPD PAN Kota Serang yang menjadi juru bicara rombongan.

Pasangan terakhir yang datang ke kantor KPU Serang untuk daftar adalah rombongan PDI Perjuangan dan Partai Sarekat Indonesia (PSI) yang mengusung Jayeng Rana – Denden Apriandhi. Namun pada pendaftaran kali ini, Jayeng Rana tidak hadir. Pada saat penyerahan berkas, yang hadir hanya Deden Apriandi dengan didampingi para pengurus partai pengusungnya. “Jayeng Rana sedang ke Jakarta untuk mengikuti rapat,” terang Hasanudin, Sekretaris DPC PSI Kota Serang.

PPP BELUM PASTI
Sebelumnya, sejumlah pengurus DPC PPP Kota Serang juga datang ke kantor KPU Serang. Namun, kedatangan para pengurus parpol berlambang Ka’bah ini ternyata bukan untuk mendaftarkan Kirtam Sanjaya-Saepul Jamil yang disebut-sebut akan mereka usung.

“Kita belum mendaftarkan calonnya. Kita datang ke KPU Serang, karena sebelumnya tak mendapatkan informasi pengunduran masa pendaftaran bakal calon walikota,” terang Sahrullah, Sekretaris DPC PPP Kota Serang, usai mendatangi kantor KPU Serang.

Sahrullah mengatakan, pihaknya belum mengirimkan nama karena belum mendapatkan rekomendasi dari DPW PPP Banten tentang bakal calon yang akan diusung PPP. “Surat usulannya sudah kita sampaikan ke DPW 2 hari lalu. Dalam juklak partai tentang pengajuan calon disebutkan bahwa rekomendasi ini paling lambat seminggu setelah usulan dari DPC,” jelasnya.

Dia menyebutkan, dua pasangan nama yang diusulkan ke DPW PPP Banten adalah Kirtam Sanjaya-Saeful Jamil (KISS) dan Muhammad Saekhu-Aat Suprawijaya.

Sahrullah mengatakan, pada saat datang ke KPU Serang, para kandidat yang diusulkan ke DPW memang ikut hadir. “Selain KISS, Saekhu dan Aat juga ikut hadir. Itu wajar. Pada saat kita ambil formulir pada 3 Mei, mereka juga hadir. Tapi bukan berarti salah satu dari mereka sudah kita usung,” jelasnya.

Pengurus PPP dan dua pasangan calon datang ke kantor KPU Serang dengan diiringi puluhan becak dan kader partai. Kedatangan mereka pada pukul 16.00 ini disambut langsung Ketua KPU Serang Omo Sukatma.

Di tempat terpisah, Wakil Sekretaris DPW PPP Banten Hafazhah mengingatkan para pengurus DPC PPP yang kini sedang menghadapi pilkada harus tetap mengacu pada Surat Keputusan DPP PPP Nomor: 0164/KPTS/DPP/V/2007 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pengajuan Calon Gubernur/Wakil Gubernur, Bupati/Wakil Bupati dan Walikota/Wakil Walikota. “Surat keputusan itu harus jadi pegangan,” ujarnya.

TARGET SUARA
Pada bagian lain, usai mendaftarkan diri ke KPU Serang, pasangan Tb Lulu Kaking-Tb Ismetullah Al-Abbas menargetkan perolehan suara mereka dalam Pilkada Kota Serang yang bakal digelar Agustus mendatang sebesar 40 persen. Rasa optimis pasangan yang memilih idiom BISA (Bersih, Indah, Sejahtera, Aman) didasari dukungan lima parpol dan mesin politik yang dimiliki. “Kita optimis bisa meraih suara sebanyak 40% dari semua kecamatan di Kota Serang,” kata Lulu.

Ditanya strategi untuk memenuhi target suara, Lulu mengatakan, selain memaksimalkan seluruh kader parpol hingga ke tingkat ranting, pasangan ini juga akan mengotimalkan organisasi sayap mereka untuk menarik simpati masyarakat. “Masing-masing dari parpol pendukung ini memiliki organisasi sayap. Melalui mereka inilah penggalangan suara masyarakat akan kita gali,” katanya.

Sementara pasangan H Ade Muchlas Syarief-Juheni M Rois juga mengaku optimis dapat meraih suara maksimal dalam pemilihan mendatang. Walaupun persaingan akan ketat dengan munculnya calon perseorangan, pasangan ini mengaku telah menyiapkan berbagai strategi untuk meraih suara. “Bahkan kita (HAJI-red) yakin pemilihan akan satu kali putaran. Kita yakin bisa lebih dari 30 persen suara. Target kita bisa mencapai 140 ribu suara lebih,” ujar Ade yang diamini Juheni. (ila/fau)

sumber: Radar Banten

Giliran Adik Kandung Gubernur Banten Maju Di Pilkada Lebak

2008-02-24T04:05:00.000-08:00

Rt Tatu Tunggu JB, Mardini Jalan Terus

By redaksi

Sabtu, 23-Februari-2008, 06:24:49

RANGKASBITUNG – Rt Tatu Chasanah, Ketua Palang Merah Indonesia Provinsi Banten, dipastikan bakal turut serta pada Pilkada Kabupaten Lebak.

Namun, belum jelas apakah adik kandung Gubernur Banten Rt Atut Chosiyah ini mengincar posisi calon bupati atau wakil bupati. Sebab, Tatu masih menunggu kepastian tentang lamarannya menjadi pendamping Mulyadi Jayabaya.

“Yang pasti, Ibu (Rt Tatu Chasanah-red), bakal ikut manggung di Pilkada Lebak,” kata Jazuli, juru bicara Rt Tatu saat jumpa pers, Jumat (22/2), di Cibadak.

Namun, soal posisi apa yang bakal digaet Tatu, pihaknya masih menunggu jawaban dari Jayabaya. Sebab, Tatu sudah menyatakan kesediaan menjadi pendamping Jayabaya memimpin Lebak untuk lima tahun ke depan.

Di tempat terpisah, Tatu Chasanah tidak membantah hal itu. Namun, Tatu menegaskan, pihaknya masih menunggu mekanisme partai di Partai Golkar. Sebab, pihaknya berharap bisa berangkat dari Golkar. “Saya masih menunggu mekanisme di partai. Pada waktunya nanti akan diinformasikan,” terang Tatu via telepon.

Sementara itu, salah satu kandidat bupati Lebak H Mardini terus melakukan sosialisasi. Salah satu cara yang dipakai putera Lebak ini adalah mengunjungi warga yang ada di berbagai pelosok desa.

Jum’at kemarin, Mardini kembali melakukan roadshow di 4 desa di Kecamatan Leuwidamar yakni Desa Sangkanwangi, Jalupang Mulya, Lebak Parahiang, serta Desa Manti Sari. Saat ditemui kemarin, Mardini mengatakan bahwa kunjungannya itu karena adanya permintaan dari masyarakat di 4 desa yang dimaksud.

“Beberapa hari lalu saya diminta masyarakat untuk saling bertatap muka. Makanya hari ini (kemarin-red), saya akan mengunjungi saudara-saudara saya di Leuwidamar,” ujar Mardini.
Ditambahkannya, selain untuk bertatap muka serta memperkenalkan diri, kehadirannya di 4 desa itu untuk mendengar aspirasi serta dukungan agar niatnya untuk mencalonkan diri menjadi cabup, dapat terlaksana. “Saya salah satu putra Lebak yang memiliki hak dan kewajiban untuk membangun Lebak. Makanya meski baru akan mencalonkan, saya ingin mendengar aspirasi masyarakat bawah,” ujarnya. (asa/day)

sumber: Radar Banten

Airin, Adik Ipar Gubernur Banten Kalah Di Pilkada Tangerang

2008-02-24T04:04:00.000-08:00

Ismet-Rano Unggul

Senin, 21-Januari-2008, 07:01:55

Olah Cepat KPUD Tangerang

TANGERANG - Perolehan suara pasangan calon bupati/ wakil bupati Tangerang Ismet Iskandar-Rano Karno, sementara berada jauh di atas pesaing terberatnya Jazuli Juwaini - Airin Rachmi Diani.

Berdasarkan data olah cepat KPUD Tangerang yang telah ditutup pukul 24.00 WIB tadi malam, pasangan Ismet-Rano yang bernomor urut satu itu memperoleh suara sebanyak 654.839 atau 56,5 %.

Sedangkan pasangan nomor urut tiga, Jazuli-Airin yang didukung PKS dan sejumlah partai kecil berada di peringkat dua dengan perolehan suara 450.274 atau 38,85 %. Sementara di urutan tiga pasangan nomor urut dua, Usamah Hisyam dan Habib Ali Alwi hanya memperoleh 53.964 suara atau 4,66 %.

KPUD Kabupaten Tangerang mencatat, jumlah suara yang masuk sebanyak 1.795.791 dari total 2.268.363 pemilih atau mencapai 79,17 persen. Demikian juga dengan jumlah suara dari TPS yang sudah masuk mencapai 3.580 TPS dari total 4.512 TPS.

Sebelumnya hasil quick count (perhitungan cepat) LSI menyebutkan pasangan Ismet-Rano akan muncul sebagai pemenang dengan persentase suara 57,05 persen.
Sementara itu, Ketua KPUD Kabupaten Tangerang Jamaludin yang ditemui di Sekretariat KPUD tadi malam mengungkapkan, hasil yang didapat KPUD melalui olah cepat, bukanlah hasil resmi Pilkada Kabupaten Tangerang. Kata Jamal, penghitungan ini hanya sebagai layanan informasi kepada masyarakat.

“Saya yakin hasil suara ini sangat dinantikan oleh seluruh warga, khususnya Tangerang atau Banten secara umum. Karena itu, dengan layanan olah cepat ini, diharapkan mampu menjawab kebutuhan informasi tersebut,” harap Jamal.

Namun untuk hasil resminya, tambah Jamal, akan diumumkan pekan depan setelah diplenokan dalam rapat khusus.Senin (21/1) ini, adalah hari pertama penerimaan rekapitulasi PPK ke KPUD. PPK diberi waktu 3 hari untuk merekap hasil Pilkada di kecamatannya masing-masing sebelum diserahkan ke KPUD.

“Jadi, hari Rabu (23/1), adalah hari terakhir PPK menyerahkan rekapitulasinya. Tapi, kalau sudah selesai besok (hari ini- red), akan lebih baik,” kata Jamal.
Sementara KPUD sendiri, lanjutnya, akan merekapitulasi keseluruhan suara selama 3 hari, yakni mulai Kamis hingga Sabtu (24-26/1). Hasil rekapitulasi manual inilah yang akan dijadikan hasil resmi Pilkada Kabupaten Tangerang.

Pantauan Radar Banten pukul 24.00 tadi malam, masih ada beberapa warga yang melihat langsung proses penghitungan olah cepat di KPUD. Dengan seksama, mereka memelototi layar lebar yang dipasang di ruang utama kantor KPUD. Sekitar 5 petugas KPUD mencatat semua data yang masuk melalui SMS.

Di sekitar KPUD, penjagaan oleh aparat kepolisian dan Satpol PP tidak terlalu ketat. Di bagian depan, ada belasan aparat kepolisian berseragam dengan senjata laras panjang. Selain itu, ada juga petugas kepolisian berpakaian preman. Masih di bagian depan, anggota Satpol PP juga terlihat stand by. Sementara di bagian belakang gedung, beberapa aparat kepolisian tampak siaga, juga dengan senjata laras panjang. (jid)

sumber: Radar Banten

2008-02-24T03:58:00.000-08:00

Gugatan Jazuli-Airin Kandas

Jumat, 22-Februari-2008, 07:20:53

SERANG – Setelah menjalani persidangan selama 6 hari, gugatan Pilkada Kabupaten Tangerang yang diajukan pasangan Jazuli-Airin, kandas.

Kamis (21/2), Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Banten memenangkan pihak termohon, KPUD Kabupaten Tangerang. Dalam sidang putusan tersebut, materi gugatan pemohon dinilai tidak memenuhi syarat formil maupun materiil.

Sidang perkara nomor 1/Pdt.Pilkada/PT Btn/2008 yang digelar di ruang sidang utama PT Banten sekira pukul 09.00 WIB tersebut dijaga ketat belasan polisi dari Polres Serang.
Sebelum putusan dibacakan, Ketua Majelis Hakim Monang Sitohang dengan hakim anggota Sudarman, Sulaeman, Wiwi Widjatuti, dan Susilawati, membacakan gugatan, jawaban atas gugatan, keterangan saksi, maupun daftar bukti yang diajukan pemohon maupun termohon gugatan.

Dalam pertimbangannya, hakim menilai permohonan pasangan Jazuli-Airin yang diwakili kuasa hukumnya, Martimus Amin, tidak memenuhi syarat formil dan materiil. Selain itu permohonan pemohon juga dinilai tidak jelas dan kabur (obscure libel).

Hal itu mengingat substansi gugatan hanya mempersoalkan daftar pemilih tetap (DPT) yang dianggap bermasalah. Bukan mempermasalahkan perhitungan akhir suara yang memengaruhi perolehan suara calon.

Pertimbangan hakim itu merujuk pada pasal 106 ayat (2) UU Nomor 32 Tahun 2004 mengenai Pemda, jo pasal 94 ayat (1) dan (2) PP Nomor 6 Tahun 2005 mengenai Tata Cara Pemilihan Pengesahan Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah, jo peraturan Mahkamah Agung Nomor 2/2005. Yang pada intinya menyatakan, sengketa pilkada hanya terkait perhitungan suara yang bisa memengaruhi kemenangan calon.

Dia menambahkan, keberatan soal DPT semestinya tidak diajukan ke lembaga pengadilan karena KPUD Kabupaten Tangerang sudah bisa membantah semua materi gugatan pemohon.
“Berdasarkan rapat permusyawaratan majelis, kami sepakat menolak keberatan dari pemohon,” kata Ketua Majelis Hakim yang langsung mengetukkan palunya.

Mendengar putusan hakim, kuasa hukum Djazuli-Airin langsung mengacungkan tangan meminta waktu bicara. “Kami nyatakan kalau kami akan ajukan peninjauan kembali (PK),” tukas Martimus Amin. (dew)

sumber: Radar Banten

Bukti-bukti Ijasah Palsu S1 Gubernur Banten

2008-01-11T21:40:00.000-08:00

Foto Data Kasus Ijasah Palsu Gubernur Banten

2008-01-11T20:53:00.000-08:00

Data Ijasah Palsu S1 Gubernur Banten

2008-01-11T20:40:00.000-08:00

Data Kasus Ijasah S1 Palsu Gubernur Banten

2008-01-11T20:09:00.000-08:00

Kampanye Kotor Airin Mirip Kakak Iparnya Gubernur Banten

2008-01-11T19:59:00.000-08:00

LKIP Temukan 700.000 Pemilih Ganda

Jumat, 11-Januari-2008, 06:48:44

TANGERANG - Daftar Pemilih Tetap (DPT) untuk Pilkada Kabupaten Tangerang yang akan dilaksanakan 20 Januari mendatang diindikasi kacau balau.Pasalnya, di beberapa kecamatan ditemui pemilih yang mempunyai hak pilih ganda.

Hal itu terungkap saat Lembaga Kajian dan Informasi Pemilu (LKIP) melakukan survei dan investigasi ke masyarakat Kabupaten Tangerang. Setidaknya, menurut kajian LKIP, dari sekitar 2,2 juta DPT, 35 persennya sebagai pemilih ganda. “Setelah kami lakukan kajian, ternyata banyak sekali warga yang terdaftar ganda dan belum cukup umur. Sekitar 700 ribu atau 35 persen dari DPT menjadi pemilih ganda,” kata Koordinator Advokasi LKIP Harry Arsanda, Kamis (10/1).

Salah satu sampling LKIP yang membuat mata politisi dan KPUD bisa terbelalak adalah di wilayah Kelurahan Pamulang Barat, Kecamatan Pamulang. “Hampir di seluruh RW 03, Kelurahan Pamulang Barat, warganya mempunyai hak pilih ganda. Bahkan, sampai terdaftar tiga kali dengan nomor induk kependudukan (NIK) dan TPS yang berbeda,” ujarnya seraya menambahkan nama dan tempat lahir si pemilih ganda sama. Didampingi Pembina LKIP Korwil Tangerang Santi Indriyanti, Harry mengambil contoh Ibnu Aslam, warga Jalan Cemara RT 03/01 Pamulang Barat, Kecamatan Pamulang. Misnatun, warga Jalan Waru RT 03/03, Kecamatan Pamulang.

Ditambahkan Santi, selain di Pamulang, LKIP juga menemukan keganjilan yang sama di Kecamatan Balaraja. “Tepatnya di TPS 07, Kelurahan Sukamurni. Dari 445 pemilih, 257 merupakan pemilih ganda,” katanya. Hal yang sama juga terjadi di TPS 03. Dari 594 orang pemilih, 146 pemilih ganda. “Ini sangat berbahaya dan dapat mematikan demokrasi di Kabupaten Tangerang,” tukasnya.

LKIP berharap KPUD Kabupaten Tangerang segera menindaklanjuti temuan tersebut. Karena jika tidak, dikhawatirkan akan terjadi class action dari elemen masyarakat. Sementara itu, Ketua KPUD Kabupaten Tangerang Jamaludin mengakui, LKIP merupakan lembaga yang terakreditasi dan tercatat resmi di KPUD. Jamaludin berharap temuan LKIP disertai data dengan bukti-bukti. “Jangan sampai masyarakat jadi resah karena dugaan yang tidak berdasar. Sebab, 35 persen itu bukan jumlah sedikit,” terangnya. (adr)

sumber: Radar Banten

Kampanye Kotor Cara Airin Mirip Kakak Iparnya, Gubernur Banten

2008-01-11T19:50:00.000-08:00

LKIP Temukan 700.000 Pemilih Ganda

“Setelah kami lakukan kajian, ternyata banyak sekali warga yang terdaftar ganda dan belum cukup umur. Sekitar 700 ribu atau 35 persen dari DPT menjadi pemilih ganda,” kata Koordinator Advokasi LKIP Harry Arsanda, Kamis (10/1).

Didampingi Pembina LKIP Korwil Tangerang Santi Indriyanti, Harry mengambil contoh Ibnu Aslam, warga Jalan Cemara RT 03/01 Pamulang Barat, Kecamatan Pamulang. Misnatun, warga Jalan Waru RT 03/03, Kecamatan Pamulang. Ditambahkan Santi, selain di Pamulang, LKIP juga menemukan keganjilan yang sama di Kecamatan Balaraja. “Tepatnya di TPS 07, Kelurahan Sukamurni. Dari 445 pemilih, 257 merupakan pemilih ganda,” katanya.

Hal yang sama juga terjadi di TPS 03. Dari 594 orang pemilih, 146 pemilih ganda. “Ini sangat berbahaya dan dapat mematikan demokrasi di Kabupaten Tangerang,” tukasnya. LKIP berharap KPUD Kabupaten Tangerang segera menindaklanjuti temuan tersebut. Karena jika tidak, dikhawatirkan akan terjadi class action dari elemen masyarakat.

Sementara itu, Ketua KPUD Kabupaten Tangerang Jamaludin mengakui, LKIP merupakan lembaga yang terakreditasi dan tercatat resmi di KPUD. Jamaludin berharap temuan LKIP disertai data dengan bukti-bukti. “Jangan sampai masyarakat jadi resah karena dugaan yang tidak berdasar. Sebab, 35 persen itu bukan jumlah sedikit,” terangnya. (adr)

sumber; Radar Banten

Gubernur Banten Hadiri Penetapan Adik Iparnya Jadi Calon Wakil Bupati Tangerang

2008-01-11T19:41:00.000-08:00

3 Pasangan Resmi Jadi Calon

Senin, 19-November-2007, 06:12:08

Hari Ini, Nomor Urut Calon Diundi

TANGERANG – Seperti yang telah diperkirakan sebelumnya bahwa tiga pasangan bakal calon (balon) bupati dan wakil bupati Tangerang periode 2008-2013 akan lolos dalam rapat pleno penetapan calon KPUD KabupatenTangerang. Terbukti, lembaga penyelenggaran Pilkada Kabupaten Tangerang ini, melalui rapat plenonya, Sabtu (17/11), menetapakn tiga pasangan balon itu sebagai calon. Sehingga, ketiganya berhak mengikuti Pilkada Kabupaten Tangerang 20 Januari 2008 mendatang.

Mereka adalah pasangan Jazuli Juwaini-Airin Rachmi Diany (diusung Koalisi Bersama Majukan Tangerang), pasangan Ismet Iskandar-Rano Karno (diusung Koalisi Benteng Bersatu), dan pasangan Usamah Hisyam-Habib Ali Alwi Al Husainy (diusung Partai Demokrat dan PKB). Rapat pleno diikuti seluruh anggota KPUD Kabupaten Tangerang yang diketuai Jamaludin.

Hadir juga Sekretaris KPUD Kabupaten Tangerang Ahmad Surya Wijaya. Seluruh persyaratan bakal calon dicermati dengan teliti. Mulai persyaratan administrasi, kesehatan, dan lainnya. Ketua KPUD Kabupaten Tangerang Jamaludin mengatakan, keputusan ini diambil atas dasar hasil penelitian dan verifikasi yang menetapkan bahwa ketiganya telah memenuhi persyaratan perundang-undangan.

Sementara Ketua Pokja Pencalonan KPUD Kabupaten Tangerang Agus Supriatna menjelaskan, sebelum penetapan calon ini, pihaknya telah memperhatikan dan mengadakan verifikasi persyaratan kepada semua pasangan bakal calon dan juga melihat hasil tes kesehatan yang direkomendasikan IDI Cabang Kabupaten Tangerang. Agus mengatakan, syarat-syarat yang dilihat antara lain surat pencalonan, surat pernyataan kesepakatan bersama antara partai politik dalam pencalonan pasangan calon, surat pernyataan partai politik tidak akan menarik pencalonan atas pasangan calon, keputusan partai politik atau gabungan partai politik yang mengatur mekanisme penjaringan mekanisme pasangan calon.

Setelah ditetapkan KPUD, para pasangan calon ini dilarang mengundurkan diri atau partai politik dan gabungan partai politik yang mengusung calonnya dilarang pula menarik calonnya. Hal ini berdasarkan aturan yang telah ditetapkan dalam PP Nomor 06 Tahun 2005, Pasal 52 tentang Pemilihan, Pengesahan, Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah. NOMOR URUT Pada bagian lain, Senin (19/11) siang ini, KPUD Kabupaten Tangerang akan melakukan pengundian nomor urut pasangan calon.

Selain para pasangan calon, pengundian nomor urut ini rencananya akan dihadiri Gubernur Banten Ratu Atut Chosiyah, anggota DPRD Banten, dan anggota DPRD Kabupaten Tangerang, serta pimpinan partai politik pengusung. Para simpatisan dan tim sukses pun dipastikan menyaksikan pengundian nomor urut ini. (dai)

sumber: Radar Banten

Tatu, Adik Kandung Gubernur Banten Mulai Manggung Lewat PMI Banten

2007-10-30T10:15:00.001-07:00

PMI Pusat Nilai Merah Bagi Kinerja PMI Banten

Cilegon — Kinerja pengurus Palang Merah Indonesia (PMI) wilayah Banten pada tahun 2006 sangat lemah. Dalam evaluasi program tahunan, PMI Banten mendapat nilai merah, dari pengurus pusat. Kendati demikian, PMI Banten punya komitmen dan bertekad untuk memperbaiki prestasi buruk tersebut.

Oleh : Yusvin Karuyan

“Nilai kita (PMI Banten- red) tahun lalu merah. Harus diakui masih banyak kelemahan kita dalam melakukan program PMI. Namun, kedepan kita harus dapat merubahnya. Dan saya berjanji akan lebih meningkatkan koordinasi program kerja, antara pengurus kabupaten dan kota di Banten," ujar Tatu Chasanah, Ketua PMI Banten, saat road show ke kantor PMI Cabang Cilegon, Selasa (30/10).

Tatu Chasanah yang juga adik kandung Atut Chosiyah, Gubernur Banten bertekad dapat memperbaiki prestasi PMI Banten. Dia meminta masukan dan aspirasi dari semua pengurus kabupaten dan kota di Banten."Saya minta rekapan inventarisasi kebutuhan apa saja yang diperlukan oleh pengurus kabupan dan kota. Silahkan disampaikan ke pengurus wilayah, agar dapat ditindak lanjuti. Kalau selama ini kita kurang koordinasi, saya minta maaf," ujarnya di hadapan, Ketua PMI Cilegon, Edi Ariadi, serta sejumlah pengurus PMI Cilegon lainya.

Sementara itu, Edi Ariadi yang juga menjabat sebagai Sekda Kota Cilegon mengatakan, pihaknya telah membuat dan menyusun program kerja tahunan, agar lebih baik lagi. Dia mengatakan, pihaknya juga terus berupaya meningkatkan kiprah PMI di tengah-tengah masyarakat. Melalui, berbagai kegiatan sosial yang ada.

"Dalam waktu dekan, PMI Cilegon akan menjadi tuan rumah pelaksanaan Tsunami Driil, yang akan digelar di Ciwandan. Ini kegiatan skala nasional, setelah dilakukan di Bandung dan Padang beberapa waktu lalu," ujar Edi. Kegiatan PMI Cilegon dikelompokan menjadi empat bidang. Yakni meliputi, bidang Unit Tranfusi Darah (UTD) diklat pembinaan SMD, siaga bencana bantuan dan sosial, dan bidang pengembangan sumber dana.

“Berkaitan dengan pengembangan sumber dana ini, PT Angkutan Sungau Danau dan Penyeberangan (ASDP) Merak, menjadi instansi yang paling besar memberikan kontribusi, melalui galang dana PMI. Kita berharap, setiap tahun target kita terus meningkat,” harapnya, seraya menambahkan ikut bertekad memperbaiki citra dan prestasi yang ada.

Kepala Unit Tranfusi Darah Cilegon (UTDC), Palang Merah Indonesia (PMI) cabang Kota Cilegon, dr. Yudi Harirsyah mengatakan, kebutuhan darah di Cilegon khususnya, dan Banten umumnya setiap tahunnya mengalami peningkatan. Agar dapat mencukupi kebutuhan darah tersebut, PMI se- Banten membentuk sebuah organisasi, yang diberinama Forum Unit Transfusi Darah (FUTD).

Organisasi tersebut dibentuk, untuk saling membantu dalam mengcukupi ketersediaan dan stok darah di masing-masing kabupaten dan kota yang ada. "Forum ini sangat membantu sekali. Jadi jika misal di Cilegon sedang kehabisan stok darah bisa dirujuk ke PMI cabang lainya. Begitupun sebaliknya. Perkumpulan ini sangat bagus, sampai-sampia harga sekaontong darah di Banten ini semuanya sama. Yakni seharga Rp. 150 ribu perkantong,"ujarnya.

Kata dia, masalah ketersediaan stok darah ini memang sngat krusial. Sampai sekarang ini, permintaan darah baru dapat dilayani 86 persen dari jumlah permintaan. Tercatat pada tahun 2005, permintaan darah di PMI Cilegon sebanyak 2 ribu kantong. Namun, yang bisa dilayani hanya sebesar 1.500 kantong. Tahun 2066, permintaannya sebanyak 3 ribu kantong, baru bisa dilayani sebanyak 2.600 kantong.

"Sampai akhir bulan September lalu PMI Cilegon baru bisa melayani sebnayak 200 kantor darah. Kita prediksi, sampai akhir tahun, permintaan darah mencapai 4 ribu kantong. Selama ini, untuk mensiasatinya kita mengandalkan donor darah pengganti, selain dari donor darah tetap,"jelasnya.(nr)

sumber: bantenlink.com, Rabu 31 Oktober 2007

Airin Diany, Isteri Cheri Wardana, adik Gubernur Banten

2007-10-29T10:38:00.000-07:00

Perempuan-Perempuan Yang Berani Tampil ........

Pemilihan kepala daerah secara langsung kini tak hanya milik kaum Adam. Perempuan pun tak gentar terjun ke kancah politik yang kadang keras, licik, dan tak mengenal belas kasihan itu. Dua perempuan itu adalah Airin Rachmi Diany dan Ayuni Mirlina. Keduanya siap menjajal kemampuan mereka dalam gelanggang politik di daerah masing-masing.

Tiada yang menyangkal bahwa wilayah Kota Bekasi, Jawa Barat, dan Kabupaten Tangerang, Banten, yang berada di pinggir Ibu Kota merupakan daerah rawan segala urusan.

Kehidupan yang serba sulit acap kali memunculkan tindak kekerasan di segala bidang sekalipun hanya untuk bisa sekadar mengisi perut. Pada sisi lain, kemiskinan dan keterbelakangan membelenggu warganya yang sebagian adalah kaum urban. Niat mulia pimpinan daerah untuk memperbaiki keadaan demi menyejahterakan warganya sudah pasti akan mendapat tantangan berat, baik dari sikap masyarakat maupun kondisi wilayahnya sendiri.

Toh gambaran itu tak menyurutkan niat Airin Rachmi Diany (31) dan Ayuni Mirlina (43) untuk maju bersaing dengan para lelaki dalam pemilihan kepala daerah (pilkada) yang sama-sama diadakan pada Januari 2008.

Airin yang masuk bursa sebagai calon wakil bupati Tangerang mendampingi calon bupati Tangerang Jazuli Juwaeli diusung oleh enam partai politik, yakni Partai Bulan Bintang, Partai Bintang Reformasi, Partai Persatuan Nahdlatul Ummah Indonesia, Partai Syarikat Islam, Partai Karya Peduli Bangsa, dan Partai Keadilan Sejahtera.

Pasangan itu sudah resmi mendaftarkan diri untuk mengikuti pilkada tahun 2008 ke Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tangerang pada Jumat (26/10).

Adapun di Bekasi, Partai Amanat Nasional (PAN) yang mengusung Ayuni Mirlina, akrab dipanggil Lina, tengah mengupayakan berkoalisi dengan partai lain untuk maju ke Pilkada Kota Bekasi. Posisi Lina memang belum jelas, akan menjadi calon wali kota atau wakil wali kota, sebab wadah untuk berkoalisi belum tercipta. Yang jelas, karena perolehan suara PAN di Kota Bekasi masih di bawah 15 persen, mau tak mau partai itu harus menggandeng partai politik lainnya.

Genderang laga di arena pilkada di Kota Bekasi dan Kabupaten Tangerang sudah ditabuh. Hari-hari ini merupakan saat memulai pekerjaan berat karena ,pertempuran segera dimulai.

Apa yang mendorong dua perempuan itu berani meninggalkan kehidupan pribadinya untuk meningkatkan peran perempuan di bidang politik?

“Di Kota Bekasi, saya melihat peran dan keterwakilan perempuan masih kurang banyak. Apalagi di level pengambil kebijakan, khususnya di lembaga eksekutif di Kota Bekasi ini, keterlibatan perempuan boleh dikatakan tidak ada,”; jawab Lina.

Harus dilakukan perubahan, lanjut Lina.” Perempuan Bekasi harus mendapat kesempatan yang sama seperti laki-lakinya,” ujarnya menambahkan.

Ketika ditemui pada Kamis pekan lalu di rumahnya di kompleks Persada Kemala, Jakasampurna, Kota Bekasi, ibu dari Kusna Oktobrianto Prakoso dan Bella Putri Maharani ini mengakui ketertarikannya pada politik tak lepas dari dorongan dan dukungan keluarga, terutama ayah dan suami.

Dibesarkan dari keluarga yang berpaham Muhammadiyah, alumnus pendidikan Magister Manajemen Universitas Budi Luhur Jakarta tersebut memantapkan langkah ke partai yang dideklarasikan oleh Amien Rais itu. PAN adalah partai yang plural religius dan nasionalis. Di partai ini tidak ada pembedaan terhadap laki-laki dan perempuan," ujar perempuan kelahiran Jakarta, 29 Oktober 1964.

Menurut Lina, perempuan harus berani terjun dan terlibat dalam dunia politik, seperti halnya kaum laki-laki. Keterlibatan perempuan sudah seharusnya meningkat dengan diberlakukannya Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2002 tentang Partai Politik, yang juga mengamanatkan keterwakilan perempuan dalam partai politik.

Direktur Utama PT Asoka Perkasa Kemala Cipta—perusahaan yang bergerak di bidang jasa periklanan dan penyedia alat kesehatan—ini dikenal sebagai aktivis di banyak organisasi. Selain menjabat Ketua Departemen Badan Pemenangan Pemilu Dewan Pimpinan Pusat PAN, istri Koesnanto ini juga aktif di Kamar Dagang dan Industri Indonesia, Ikatan Wanita Pengusaha Indonesia, dan memimpin Yayasan Generasi Sehat Indonesia Sehat.

“Target saya, tentu menang,” ujar Lina lugas. Selain menang dalam pilkada ini, saya juga berupaya membangun kesetaraan jender. “Saya berharap di Kota Bekasi akan muncul perempuan-perempuan yang mampu menjadi pemimpin baru,” ujar perempuan yang selalu mempersiapkan keberangkatan putrinya ke sekolah itu.

Senada dengan Lina, Airin yang menjadi ibu dua anak hasil perkawinannya dengan pengusaha Banten, Tb Chaeri Wardana, berpendapat bahwa menghadirkan lebih banyak perempuan dalam tatanan politik amat penting. Tujuannya, agar lebih banyak tercipta aturan berpihak kepada perempuan dan anak- anak.

Akan tetapi, awal ketertarikannya bertarung memperebutkan kursi wakil bupati justru lebih banyak karena ia ingin bersinergi dengan kakak iparnya, Gubernur Banten Ratu Atut Chosiyah. Dari pihak keluarga, tak ada niat menyiapkan saya untuk menguasai jabatan di Banten. Tapi kalau saya terpilih, saya ingin menyinergikan program pemerintah provinsi dengan kabupaten, tutur Airin yang tidak menampik pencalonan dirinya akan memunculkan kecurigaan adanya nepotisme. “Tapi, apa benar jika keluarga saya menjadi gubernur lalu saya tidak boleh ikut pilkada?”katanya.

Airin mengatakan, justru kedekatan dirinya dengan Gubernur Banten akan memperlancar sinergi dalam pembangunan. Yang penting, semua dilakukan secara transparan, kata Airin yang berkunjung ke Redaksi Kompas di Jalan Palmerah Selatan, Jakarta, Jumat pekan lalu.

Dalam pandangannya, sinergi sangat dibutuhkan mengingat sejak otonomi daerah diterapkan, sering kali program pembangunan antara provinsi dan kabupaten tidak sinkron, terkotak-kotak. Padahal, mestinya program pembangunan itu harus saling mendukung demi menyejahterakan masyarakat.

Notaris dan alumnus program magister hukum tersebut mencontohkan kebingungan warga miskin Tangerang perihal kebijakan sekolah gratis yang amat mereka butuhkan.

Jika hal itu ditanyakan ke Pemerintah Provinsi Banten, jawaban pelaksanaannya diserahkan ke dinas pendidikan kabupaten.. “Dari kasus ini saya belajar, ternyata harus ada orang yang mau mendengar keinginan masyarakat lalu menyampaikannya kepada pimpinan di daerah dan provinsi untuk dibuat program secara utuh,” lanjutnya.

Airin yang lahir di Banjar, Jawa Barat, pernah menjuarai lomba Mojang se-Jawa Barat tahun 1995 dan terpilih menjadi Puteri Pariwisata dan Puteri Favorit pada pemilihan Puteri Indonesia tahun 1996. Ia sebenarnya tak tertarik ke dunia politik.

Sebagai adik ipar Ratu Atut (waktu itu menjadi Wakil Gubernur Banten), hal itu membawa dirinya aktif menjadi penyambung lidah rakyat di Kabupaten Tangerang.

Waktu Atut mulai berkampanye, ia ikut memperkenalkan kakak iparnya itu kepada warga Kabupaten Tangerang. Ia harus berkeliling ke banyak wilayah di kabupaten yang luasnya hampir dua kali wilayah Provinsi DKI Jakarta itu. “Saya malah senang karena bisa mendengar harapan masyarakat,” tuturnya.

Setelah perkenalannya dengan warga Kabupaten Tangerang berjalan sekitar setahun, Agustus lalu ia baru menyatakan kesediaannya dicalonkan menjadi wakil bupati Kabupaten Tangerang.

Konsekuensinya, ia kembali harus berkeliling ke wilayah itu, tentu atas izin suami. “Sudah empat bulan ini saya selalu meninggalkan rumah pukul 08.00 pulang pukul 24.00,” urainya.

Ia berusaha sebanyak mungkin menyerap aspirasi rakyat guna menjadi programnya jika kelak terpilih sebagai wakil bupati. Dalam evaluasinya, tiga bidang penting sangat dibutuhkan masyarakat Kabupaten Tangerang, yakni pendidikan mulai dari sekolah gratis sampai penyediaan sekolah dan guru yang memadai, sarana kesehatan yang mudah dijangkau warga, serta peningkatan ekonomi masyarakat.

Di luar harapan bisa menyumbangkan sesuatu untuk masyarakat, Airin tetap memperhitungkan risiko sebagai pimpinan daerah. “Lihat saja berita di media massa, banyak sekali bupati wakil bupati diadili karena sangkaan korupsi. Itu berarti saya harus sangat hati-hati tanda tangan surat-surat. Terus terang, latar belakang pendidikan hukum sangat membantu saya," kata alumnus Fakultas Hukum Universitas Parahyangan Bandung itu.

SOELASTRI SOEKIRNO dan COKORDA YUDHISTIRA
Sumber: KOMPAS, Senin 29 Oktober 2007

Ayah Atut Dukung Proyek Jembatan Selat Sunda

2007-10-20T07:42:00.000-07:00

SERANG — Rencana dua provinsi (Banten dan Lampung) untuk segera merealisasikan proyek Jembatan Selat Sunda (JSS) mendapat apresiasi dan dukungan dari berbagai kalangan, di antaranya pengusaha. Dukungan para pengusaha yang tergabung dalam Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Provinsi Banten itu disampaikan Ketuanya, Tb Chasan Sochib dalam acara buka puasa bersama para pendekar yang tergabung dalam PPSBBI, keluarga besar Kadin Banten, DHD 45, Satuan Karya (Satkar) Ulama dan organisasi kemasyarkatan lainnya, Selasa (9/10) di Hotel Le Dian, Serang.

Menurut Tb Chasan Sochib, sinyal kuat bahwa JSS segera terealisasi dapat diketahui ketika Presiden RI Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) memberikan sambutan dalam acara buka puasa bersama dengan Gubernur Banten Ratu Atut Chosiyah di gubernuran beberapa hari sebelumnya. “Beliau (Presiden-red) juga mengingatkan para pejabat,LSM, partai dan masyarkat Banten agar menjaga keamanan dan penegakan hukum. Sehingga cita-cita yang digagas dalam proyek JSS dapat berjalan sesuai rencana,” kata Chasan Sochib, mengutip pernyataan Presiden SBY dalam rilisnya yang diterima Radar Banten, kemarin.

Berkaitan dengan itu, Chasan Sochib mengajak semua lapisan masyarkat Banten untuk mendoakan Gubernur Banten Ratu Atut Chosiyah agar diberi kekuatan lahir batin.

Selain proyek JSS, Chasan Sochib juga meminta seluruh lapisan masyarkat mendukung beberapa proyek besar lainnya di Banten seperti Waduk Karian, pabrik semen di Bayah, pembangkit tenaga listrik dan pelabuhan Bojonegara dapat dilaksanakan sesuai rencana.

Sementara itu, masih dalam rilisnya, Chasan Sochib juga menerima laporan berita acara pendistribusian zakat, infak, sodakoh dan santunan darinya berupa 20 ton beras. Beras sebanyak itu dibagi lagi menjadi 2000 paket yang per paketnya berisi 10 kg beras dan sejumlah uang yang diberikan kepada fakir miskin, kaum dhuafa dan yatim piatu. Selain beras dan uang, juga dibagikan ratusan bingkisan berupa baju koko dan kain sarung bagi anggota Satkar Ulama, karyawan Kadin Banten, Hiwasi, DHD 45 dan Pepabri (man)

Sumber: Radar Banten, 18/10-2007

Atut Didorong Menjadi Ketua APPSI

2007-10-20T07:40:00.000-07:00

SERANG — Gubernur Banten Rt Atut Chosiyah disebut-sebut akan dicalonkan menjadi Ketua Asosiasi Pemerintah Provinsi Seluruh Indonesia (APPSI) pada Rapat Kerja (Raker) APPSI yang akan dimulai tanggal 22 Oktober mendatang.

Seperti diungkapkan Kepala Biro Pemerintahan Pemprov Banten Syafrudin Ismail, pertemuan APPSI yang akan digelar di Jawa Timur itu, salah satu agendannya adalah pergantian posisi Ketua APPSI yang sebelumnya dijabat Sutiyoso yang telah habis masa jabatannya sebagai Gubernur DKI Jakarta yang kini dipegang Fauzi Bowo. “Agenda lainnya adalah rapat kerja,” ungkap Syafrudin yang dihubungi, Rabu (17/10).

Ia membenarkan adanya dukungan dan dorongan kepada Gubernur Banten untuk menduduki posisi Ketua APPSI pada periode mendatang.

Sebelumnya di tempat terpisah Gubernur Banten Rt Atut Chosiyah saat ditemui wartawan mengungkapkan tak menampik adanya dukungan tersebut. “Kalau manfaatnya besar buat Banten saya akan maju. Tapi jika hanya akan membebani APBD Banten lebih baik tidak,” tandas Atut.

Ia menyebutkan,s elain dirinya dua gubernur lain yang juga sebagai calon kuat adalah Gubernur DKI Jakarta Fauzi Bowo dan Gubernur Gorontalo Fadel Muhammad. “Gorontalo juga menginginkan posisi itu, tapi tampaknya anggota APPSI akan kembali bersepakat memilih Gubernur DKI Jakarta sebagai ketua. Saya (Banten-red) cukup di posisi wakil ketua saja, yang penting Provinsi Banten tetap eksis di APPSI,” tukas Atut. (esl)
Sumber: Radar Banten, 18/10-2007

Tanah Puspemprov Banten Dibebaskan Chasan Sochib

2007-10-18T07:16:00.000-07:00

Pembebasan Lahan Puspemprov Banten Rp 104 M

Serang — Pengadaan tanah untuk Pusat Pemerintahan Provinsi (Pemprov) Banten di Curug, Kabupaten Serang, kembali menjadi sorotan setelah Atut Chosiyah, Plt Gubernur Banten, mengajukan dana tambahan Rp 29 miliar dalam perubahan APBD Banten 2006.

Padahal, tanah Pemprov yang luasnya 60 hektare itu telah menghabiskan dana Rp 75 miliar yang tercantum dalam anggaran tahun-tahun sebelumnya. Dengan tambahan itu, berarti biaya pembebasan lahan Puspemprov Banten mencapai Rp 104 miliar.

“Jika Pemprov memang berniat membangun pusat pemerintahan, lahan seluas 57 hektare itu sudah cukup untuk dimulainya pembangunan, tidak perlu hingga 60 hektare. Sisanya, 2,8 hektare tahun 2006 ini terkesan dipaksakan untuk dibebaskan. Terbukti, dalam rencana perubahan APBD yang disebabkan tidak tercapainya pendapatan, malah muncul tambahan anggaran untuk pembebasan tanah. Ini bagaimana?” kata Yayat Suhartono dari Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (F-PKS) DPRD Banten, Minggu (11/6).

Kepala Biro Humas Pemprov Banten Eneng Nurcahyati belum bisa dikonfirmasi soal ini. Ketika didatangi di kantornya, menurut stafnya, Eneng tengah sibuk rapat dengan Sekwilda Banten Hilman Nitiamidjaja. Ketika dihubungi melalui telepon selulernya, tidak pernah ada jawaban, selain mailbox.

Yayat Suhartono membenarkan, dalam tahun-tahun anggaran sebelumnya, tercantum total biaya Rp 62,5 miliar untuk pembebasan lahan pusat pemerintahan seluas 60 hektare. Namun, Pemprov baru berhasil membebaskan sekitar 57 hektare yang dibeli dari Chasan Sochib, ayah Atut Chosiyah Plt. Gubernur Banten yang waktu itu masih menjadi Wakil Gubernur Banten.

Atut Chosiyah dalam sambutan pembahasan nota perubahan APBD 2006 di DPRD Banten, Rabu (31/5) menyebutkan 12 pos anggaran yang diajukan untuk ditambah dengan alasan kepentingan yang mendesak terhadap tugas pemerintahan dan pelayanan masyarakat. Di antara 12 pos itu terdapat penyediaan lahan Rp 29 miliar untuk pusat pemerintahan. Pos ini juga termasuk membebaskan lahan dan bangunan yang berada di pinggir jalan di sekitar lahan pusat pemerintahan.

Yayat Suhartono merasa heran dengan penetapan harga pembebasan lahan di Gowoksentul, Curug itu. “Masak kenaikan harga yang melejit itu hanya per blok hingga mencapai Rp 473.000/m2, sedangkan blok-blok lainnya tidak mengalami kenaikan,” katanya, seraya menambahkan setahun lalu harga tanah masih berkisar Rp 150.000/m2.

Kepala Bagian (Kabag) Hukum Pemkab Serang, Bustomi, mengatakan Panitia 12 hanya menetapkan harga bawah Rp 200.000/m2 dan harga tertinggi Rp 500.000/m2. “Kalau harga Rp 473.000 per m2 bukan hasil penetapan Panitia 12, tetapi hasil musyawarah antara Pemprov Banten yang diwakili Kabiro Perlengkapan Sukiya dengan Chasan Sochib. Hasil kesepakatan itu dituangkan dalam bentuk berita acara yang disaksikan Panitia 12,” ujarnya.Bustomi mengatakan, harga batas bawah dan batas atas (range) ditetapkan berdasarkan harga pasaran, NJOP dan survei yang dilakukan Pemkab Serang. Sedangkan Chasan Sochib mengajukan harga berdasarkan survei dari Sucofindo. “Angkanya tidak terlalu jauh, jadi kami menetapkan range harga itu,” ujarnya. (iman nur rosyadi)

sumber: HU Sore Sinar Harapan, 12 Juni 2006

Selasa, 06 Juni 2006
Pembangunan Puspemprov Banten Terganjal Pembebasan

Serang, Kompas - Pembangunan kawasan Pusat Pemerintahan Provinsi Banten terganjal persoalan pembebasan lahan. Meski anggaran yang digunakan sudah mencapai ratusan miliar rupiah, pembebasan lahan belum juga terselesaikan. Diindikasikan, banyak penyimpangan penggunaan anggaran sehingga Badan Pemeriksa Keuangan diminta melakukan audit.

Hingga Senin (5/6), belum seluruh lahan yang akan digunakan untuk Pusat Pemerintahan Provinsi (Puspemprov) Banten di daerah Curug dibebaskan. Dari total luas lahan 62,4 hektar, baru 61,5 hektar yang sudah bebas. Sebagian besar, 59,6 hektar, di antaranya dibebaskan dalam kurun 2003-2005. Sementara 2,8 hektar sisanya dibebaskan dengan menggunakan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) tahun 2006 sebesar Rp 12,11 miliar.

Meski demikian, hingga kemarin Pemprov Banten baru membebaskan lahan seluas 1,9 hektar. Bahkan, pemprov kembali mengusulkan dana pembebasan lahan dalam perubahan APBD 2006 dengan nilai Rp 13 miliar.

"Dana Rp 12,11 miliar itu seharusnya digunakan untuk membebaskan 2,8 hektar. Tetapi, kenapa pemprov hanya bisa membebaskan 1,9 hektar saja," ujar anggota Komisi I Ratu Tinty Fatinah Chatib kepada wartawan, Senin (5/6).

DPRD kecewa karena pemprov tidak segera menyelesaikan masalah pembebasan lahan. "Kalau sudah diselesaikan, pasti muncul masalah baru. Banyak warga pemilik lahan yang mengadu belum mendapat ganti rugi. Bahkan sekarang masih ada empat titik seluas 8.300 meter persegi yang gagal dikuasai. Padahal, uangnya sudah dibayarkan," imbuh La Ode Asrarudin, anggota Komisi I lainnya.

Selain itu, mereka juga kecewa karena pemprov sudah berulang kali mengusulkan penambahan dana pembebasan. Oleh karena itu, Komisi I mendesak pemprov menyelesaikan pembebasan lahan maksimal pada tahun 2006 ini.

Lebih jauh, Komisi I mendesak BPK untuk melakukan audit terhadap proyek pembebasan lahan dan pembangunan kawasan Puspemprov Banten. Alasannya, ada indikasi penyimpangan anggaran dalam proyek tersebut. "Soal kepastian ada tidaknya penyimpangan, itu yang menentukan BPK. Hal yang jelas, kami meminta BPK melakukan audit," tegas Tasril Jamal.

Lampu penerangan.

Dari Bekasi dilaporkan, kalangan DPRD juga mempertanyakan proyek pengadaan 23 titik lampu penerangan di kantor-kantor instansi Pemerintah Kota Bekasi senilai Rp 680 juta. Pasalnya, pengerjaan proyek yang diajukan Bagian Umum Sekretariat Daerah Pemerintah Kota Bekasi dan dibiayai APBD itu sudah hampir selesai meski proyeknya sendiri masih dalam proses tender.

"Ini benar-benar aneh. Proses lelang dan pembangunannya berjalan simultan. Saya tegas menyatakan, ini ada pelanggaran dalam prosedur pengadaan dan harus dibatalkan," kata Ketua DPRD Rahmat Effendi seusai rapat kerja Komisi A dan Komisi B dengan Bagian Umum Setda Pemkot Bekasi. (nta/cok)

sumber: HU Kompas

Tanah Calon RS Banten Ternyata Milik Atut Chosiyah

2007-10-18T07:01:00.000-07:00

21-08-2007
FRAKSI GOLKAR DAN PKB DUKUNG PEMBEBASAN LAHAN RS BANTEN

General - Dua Fraksi di DPRD Banten yaitu Fraksi Golkar dan Fraksi PKB dengan tegas mendukung rencana pembebasan lahan seluas 9.000 meterpersegi masuk dalam perubahan APBD 2007 ini. Bahkan kedua fraksi ini sudah mengintruksikan anggotanya yang duduk di Panitia Anggaran Legislatif (PAL) untuk memperjuangkannya sampai berhasil.

Ketua Fraksi Golkar Rudi E Suherman dalam konferensi persnya menyatakan bahwa pihaknya mendukung penuh rencana pembangunan RS Banten yang didahului dengan masuknya anggaran sebesar Rp10 miliar pada perubahan APBD 2007 untuk memmbebaskan lahannya.

"Pembangunan Rumah Sakit Rujukan itu sudah menjadi kebutuhan masyarakat Banten, kita lihat setiap ada wabah penyakit atau musibah alam, rumah sakit yang ada tidak mampu menampung dan menanganinya," katanya di ruang kerjanya Selasa, (21/8).

Menurutnya, ketika Panitia Anggaran (Panang) DPRD Banten berkunjung ke Departemen Kesehatan (Depkes), Depkes tidak tidak melarang Banten membangun RS Rujukan, bahkan Depkes menyerahkan sepenuhnya kepada kemampuan dan kemauan Pemprov Banten.Ia yakin, jika Pemprov Banten serius akan membangun RS Rujukan, pemerintah pusat tidak akan tinggal diam dan pasti membantunya.

"Semua rumah sakit termasuk swasta itu mendapatkan bantuan dari pemerintah, jika Banten membangun RS saya yakin pusat juga akan membantunya," ujarnya.Untuk itu, sebagai bukti keseungguhan Pemprov Banten akan membangun RS rujukan, pihaknya mendukung penuh rencana pembebasan lahan untuk RS Banten itu masuk dalam perubahan APBD 2007 ini."Kami sudah menugaskan anggota kita di panang untuk memperjuangkan agar pembebasan lahan itu gol, ini sudah menjadi kebutuhan," katanya.

Hal senada dikatakan Ketua Fraksi PKB Toni Fatoni Mukhson, ia mengaku mendukung rencana pembebasan lahan untuk RS Banten masuk dalam perubahan APBD 2007 ini, meski Depkes belum mengalokasikan anggaran untuk membantunya."Nanti kita upayakan pada APBN 2008 pusat mengalokasikan anggaran untuk RS Banten. Untuk itu pada perubahan APBD 2007 ini anggaran untuk pembebasan lahannya tidak boleh di geser," tegasnya.

Menurutnya, pembebasan lahan seluas 9.000 meterpersegi itu akan menjadi langkah awal dari rencana pembangunan RS Banten. "Jika tidak sekarang dilakukan, kapan akan dimulainya. Kita tidak harus menunggu dai pusat, tetapi kita yang berjuang ke sana," katanya.

Pendapat berbeda dikatakan Wakil Ketua Fraksi PAN Anshor, menurutnya, rencana pembebasan lahan untuk RS Banten sebaiknya ditunda dan jangan dimasukan pada APBD perubahan 2007 ini."Kebutuhannya bukan 9.000 meterpesegi, tetapi bisa jadi lebih dari lima hektar. Jadi sebaiknya nanti saja sekalian pada APBD murni," katanya.

Terlebih menurut Anggota Komisi IV ini, saat ini masih banyak rumah sakit dan puskesmas yang masih membutuhkan perhatian Pemprov Banten agar bisa meningkatkan pelayanannya kepada masyarakat."Kalau mau, sekarang tingkatkan puskesmas yang ada, karena puskesmas merupakan tempat pelayanan kesehatan paling dekat dengan masyarakat. Itupun kalau benar tujuannya untuk meningkatkan pelayanan kesehatan masyarakat," tegasnya.***

sumber: DPRDBanten.net

RSU Banten Patungan Pusat

Rabu, 25-Juli-2007, 07:02:28

SERANG – Rencana pengadaan lahan RSU Banten merupakan respon atas adanya bantuan dari pemerintah pusat untuk pembangunan rumah sakit provinsi.

Kasubdin Bina Program Dinas Kesehatan (Dinkes) Banten Dadang saat dikonfirmasi membenarkan. Dikatakan, dana pembangunan rumah sakit tersebut akan dibiayai dari hasil patungan antara Pemprov Banten dengan pemerintah pusat.

“Komposisi pendanaannya adalah 40 persen APBD dan 60 APBN. Dana hasil patungan itu sepenuhnya digunakan untuk penyediaan lahan, pembangunan fisik, serta pengadaan sarana dan prasarana pendukung lainnya,” kata Dadang, Selasa (24/7). Dijelaskan, pembangunan gedung RSUD sendiri mulai dibangun tahun 2008. “Tahun ini khusus untuk proses pembebasan lahan. Sementara waktu pembangunan dipastikan selesai 2010,” jelas Dadang.

Dikatakan, meski proses pembangunan fisik gedung RSUD hingga 2010, namun pemungsiannya tidak menunggu proses pembangunan selesai. “Jika memang tahun 2008 sudah bisa menyelesaikan ruang rawat inap kelas III maka ruangan itu akan langsung kita fungsikan. Begitu pun seterusnya hingga semua unit bangunan terselesaikan,” terang Dadang.

Ditambahkan, ruang rawat inap untuk kelas tiga akan disediakan minimal 100 tempat tidur, sementara jumlah keseluruhan kapasitas ruang inap RSUD sebanyak 250 tempat tidur. Di tempat terpisah, Ketua Komisi IV DPRD Banten Adang Sopandi mengungkapkan, rencana pengadaan lahan itu sebagai salah satu syaratnya. “Kita harus menyediakan lahan. Mungkin hingga berdiri pondasi bangunan,” ungkap Adang. Menurutnya, adanya bantuan dri pusat ini merupakan kesempatan yang baik bagi Banten, karena Provinsi Banten belum memiliki rumah sakit rujukan.

“RSUD Serang itu bukan rumah sakit rujukan provinsi, tapi hanya rumah sakit rujukan kabupaten, misalnya dari puskesmas-puskesmas. Terkait kajian, tentu saja ada kajian yang mendalam, menyangkut banyak hal tentunya,” ujar anggota DPRD dari Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) ini. Menyinggung lokasi bakal lahan, Adang mengatakan, hal itu masih dibahas.

“Hal itu juga kita kaji dari sisi kelayakannya, sesuai dengan type rumah sakit yang akan dibangun,” terangnya. Namun, dia memastikan, lokasinya akan berada di wilayah ibukota provinsi, yakni Serang agar dapat diakses dari seluruh rumah sakit di daerah. “Kalau di Tangerang kan sudah banyak rumah sakit besar dan menjadi rujukan,” terang Adang. (ila/esl)

Sumber: Radar Banten

Korupsi KP3B Libatkan Isteri Ke-3

2007-10-07T08:31:00.000-07:00

Tersangka Korupsi Rp 2,4 Miliar Dipastikan Jadi Sekwan Banten

Serang — Tersangka korupsi lahan KP3B Rp 2,4 miliar, Iya Sukiya dipastikan menjadi Sekretaris DPRD Banten, menggantikan Syarifial yang memasuki masa pensiun. Sukiya yang mantan Kabiro Perlengkapan kini menjabat Kepala Dinas Perindustrian, Perdagangan dan Koperasi (Perindagkop) Banten.

Oleh: Andi

“Kalau Komisi I DPRD Banten telah merekomendasikan Pak Iya Sukiya dan hasil Panmus juga sama tidak berkeberatan bahwa yang bersangkutan direkomendasikan sebagai calon Sekwan Banten, berarti semuanya sudah oke dan hanya tinggal menunggu SK dari Ibu Gubernur Banten,” kata Asmudji saat ditemui disela-sela acara pemberian anugerah Syekh Nawawi Award 2007 yang diselenggarakan DPW PKS Banten di Hotel Le Dian Serang, Minggu (7/10).

Dijelaskannya, status tersangka yang saat ini ditetapkan oleh Polda Banten kepada Iya Sukiya, saat pembahasan awal tim Baperjakat di eksekutif tidak terlalu dipersoalkan, yang dibahas saat itu semata-mata hanya pertimbangan karier PNS.

“Ada tiga nama yang saat itu kami sodorkan kepada Komisi I, selain Pak Iya, Kurdi juga Pak Eutik. Dari ketiga orang tersebut golongan yang paling tinggi Pak Iya IV c, sedangkan yang duanya hanya golongan IV b, jadi saat itu status tersangka tidak dipersoalkan, apalagi ini belum ada ketetapan hukum tetap,” katanya.

Sebelumnya, pada Rabu (3/10) Komisi I dalam rapat plenonya menetapkan Kadis Perindagkop Banten, Iya Sukiya menggantikan Sjarifial yang akan pensiun. Selanjutnya rekomendasi Komisi I itu dibawa dalam Panmus DPRD Banten pada Kamis (4/10) juga menetapkan sekaligus menyetujui rekomendasi dari Komisi I tersebut.

Sementara penetapan Iya Sukiya sebagai tersangka oleh Polda Banten dikarenakan Iya diduga telah melakukan tindak pidana korupsi atas pembelian lahan KP3B dengan merugikan keuangan negara sebesar Rp2,4 miliar lebih. Korupsi itu berupa terjadinya dua kali pembayaran atas lahan sertifikat M86.

Kasus ini melibatkan Ratna Komalasari, isteri Chasan Sochib, ayahnya Atut Chosiyah (Gubernur Banten). Sebab pada tahap pertama, Pemprov Banten telah membeli tanah itu berdasarkan akta jual beli (AJB) yang dimiliki Ratna Komalasari pada tahun 2002 sebesar Rp 447,8 juta. Namun tahun 2006, Pemprov Banten melalui Kabiro Perlengkapan Iya Sukiya juga membeli tanah tersebut kepada Imal Maliki yang mengaku telah membeli tanah bersertifikat M86 atas nama Bambang Hariyanto. Pembayaran itu senilai Rp 2,4 miliar.

Tak Peka
Berbagai kalangan masih mempersoalkan fit and proper test yang dilakukan oleh Komisi I DPRD Banten dan telah disetujui dalam Panmus. Menurut Koordinator Aliansi Rakyat Mengunggat (ARM) Mukhlas SH, hasil fit and proper test DPRD Banten yang memilih Iya Sukiya memperlihatkan ketidakpekaan Panmus terhadap persalan hukum atas korupsi lahan KP3B yang menyeret Iya Sukiya sebagai tersangka.

“Gubernur harus berani menolak siapapun calon pejabat yang terlibat korupsi walaupun pejabat tersebut hasil rekomendasi DPRD Banten, dalam rangka good govermen,” terang Mukhlas.
Hal senada diungkapkan Ketua JERAM Banten Bayu Kusuma. Pihaknya mempertanyakan hasil fit and proper test yang telah dilakukan oleh Komisi I DPRD Banten dalam menyeleksi calon-calon yang layak untuk menjabat sebagai Sekwan DPRD Banten.

“Idealnya ketika ada calon terpilih dari hasil fit and proper test komisi I juga harus mempublikasikan sistem dan parameter yang dipakai dalam seleksi menempatkan pejabat. Dan sampai saat ini komisi I tidak pernah terbuka terhadap hasil fit and proper test yang berkaitan engan penilaian terhadap para calon Sekwan,” katanya.JERAM Banten minta adanya sedikit transparansi penyeleksian atas calon Sekwan Banten. “Sebagai warga masyarakat Banten kita ingin tahu parameter apa yang dipakai oleh komisi 1 dalam fit and proper test tersebut,” ujarnya. (nr)

sumber: Bantenlink.com

Keterlibatan Ayah Gubernur Banten Dalam Lahan KP3B

2007-10-05T00:15:00.000-07:00

KAPOLDA DIDESAK TUNTASKAN KASUS KP3B

Jumat, 05-Oktober-2007, 08:56:16

SERANG – Tb Chasan Sochib mendesak Kapolda Banten agar menuntaskan kasus dugaan korupsi pengadaan lahan Kantor Pusat Pemerintahan Provinsi Banten (KP3B).

Apalagi, sambung Chasan Sochib, bukti kasus tersebut berupa kuitansi pembayaran tanah dari Hj Ratna Komalasari telah dipegang oleh penyidik Polda. “Dengan bukti-bukti yang diserahkan, kami mohon kasus tanah KP3B segera dituntaskan,” kata Chasan Sochib, dalam surat klarifikasinya.

Selain itu, Chasan Sochib juga merasa perlu mengklarifikasi komentar Mas Imal Maliki di Radar Banten, Kamis (4/10). Menurut Tb Chasan Sochib, Mas Imal Maliki hanya mencari popularitas saja dengan mengirimkan surat kepada 18 instansi. Padahal, sambung Chasan Sochib, Mas Imal telah ditetapkan menjadi tersangka kasus tanah KP3B.

Sebelumnya diberitakan, Mas Imal Maliki membuat surat terbuka ke Gubernur Banten, Bupati Serang, Ketua DPRD Banten, dan Ketua DPRD Serang.
Dalam surat yang ditembuskan ke 18 instansi di antaranya ke Presiden, Kapolri, Jaksa Agung ini, Imal membeberkan ketidakberesan proses pembebasan lahan KP3B. (luk)

IMAL PERTANYAKAN PENGADAAN LAHAN KP3B

Kamis, 04-Oktober-2007, 07:31:30

SERANG – Kasus dugaan korupsi pengadaan lahan Kantor Pusat Pemerintahan Provinsi Banten (KP3B) makin menarik.

Pasalnya, salah satu tersangka, Mas Imal Maliki, malah membuat surat yang sifatnya terbuka ke Gubernur Banten, Bupati Serang, Ketua DPRD Banten, dan Ketua DPRD Serang. Dalam surat yang ditembuskan ke 18 instansi di antaranya ke Presiden, Kapolri, Jaksa Agung ini, Imal membeberkan ketidakberesan proses pembebasan lahan KP3B.

“Saya hanya berharap penanganan kasus KP3B tidak sepotong-potong, tapi sampai ke akar permasalahan. Maka dari itu, saya mengirimkan surat ke Gubernur Banten, Bupati Serang, Ketua DPRD Banten, dan Ketua DPRD Serang, yang berisi 8 point agar dijawab dengan penuh rasa tanggung jawab,” katanya saat menghubungi Radar Banten, Rabu (3/10).

Terurai dalam surat Imal yang pertama mempertanyakan keterlibatan H Chasan Sochib yang mengaku memiliki SK penunjukan pembebasan lahan KP3B. Padahal, SK Bupati nomor 11/ SKPL/ 2002 point 4, ditegaskan pembayaran ganti rugi tanah, tanam tumbuh, dan bangunan yang ada harus langsung kepada kepada pemilik tanah dan bangunan serta tidak dibenarkan dengan dalih apapun melalui pihak ketiga.

Kemudian, Imal juga mempertanyakan kepemilikan tanah Herlin Wijaya yang menguasai tanah 10 hektar dalam satu hamparan dan berada di KP3B. Padahal, sesuai dengan aturan kepemilikan tanah di atas 10 hektar harus ada izin dari Pemda.

Selanjutnya, Imal pun mempertanyakan peta KP3B yang tidak menerbitkan, mendaftar, dan menggambar hak-hak tanah secara utuh. Karena peta itulah, menurut Imal, terjadi ketimpangan hak warga.

Selain itu, Imal juga membeberkan keganjilan proses penetapan KP3B. Yakni, SK 95/ SK.IL-I/NF/2002 tentang izin PT Bahtera Banten Jaya, yang disetujui hanya dalam waktu tiga hari (masuk 2 Maret 2002 disetujui 5 Maret 2002). Untuk menguatkan alibinya itu, dalam suratnya, Imal juga melampirkan bukti-bukti yang mendukung. (luk)

sumber: Radar Banten

Interpelasi Soal Gedung DPRD

2007-10-04T11:05:00.001-07:00

DPRD Bantah Interpelasi Terkait Ayah Atut

Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Banten menilai rencana menginterpelasi Gubernur Banten Ratu Atut Chosiyah terkait bobroknya pembangunan gedung DPRD tidak ada kaitannya dengan Tubagus Chasan Sochib selaku kontraktor pembangunan gedung tersebut.

"Yang kita permasalahkan dalam pengajuan hak interpelasi itu bukan Hasan Sohib sebagai kontraktornya secara langsung, tapi Gubernur Banten Atut Chosiyah selaku pengguna anggaran. Kami ingin menanyakan kenapa setelah menghabiskan anggaran hingga hampir Rp 100 miliar, kualitas gedung Dewan masih juga amburadul," kata Ketua Fraksi Partai Keadilan Sejahtera DPRD Banten, Sudarman, Kamis (7/6).

Hal ini dikatakan Sudarman menyusul reaksi Chasan Sochib, Diretur Utama PT Sinar Ciomas Raya Contractor, yang marah-marah dan menantang anggata Dewan untuk membuktikan gedung yang dibangunnya itu mengalami kerusakan. Sikap ini ditunjukkan Chasan Sochib setelah anggota DPRD Banten menggalang dukungan untuk mengajukan hak interpelasi terhadap Gubernur Banten Ratu Atut Chosiyah.

Menurut Sudarman, dalam hubungan hirarki kedinasan antarlembaga pemerintahan, pernyataan tersebut sangat tidak relevan dan tidak ada kaitannya sama sekali. "Karena yang akan kita periksa dan akan kita mintakan penjelasannya secara langsung adalah soal penggunaan anggaran APBD yang dipakai untuk membangun gedung. Soal hubungan dengan kontraktor tentu bukan urusan Dewan tapi urusan pengguna anggaran dengan rekanannya," ujar Sudarman.

Hal senada juga diungkapkan pengusung usulan hak interpelasi Syaiful Rizal dari Partai Persatuan Nahdlatul Ummah Indonesia (PPNUI). Dia mengatakan rencana penggalangan interpelasi semata-mata ditujukan kepada Gubernur selaku kepala daerah dan tidak ada kaitan dengan pelaksana proyek. "Kita juga hanya minta penjelasan," katanya.

Syaeful mengatakan pengajuan interpelasi bukan soal tantang-menantang, tapi semata-mata untuk meminta penjelasan soal pemakaian anggaran sehingga bisa terwujud fisik gedung yang memang masih banyak kekurangannya dan mulai mengalami retak di sana-sini.

"Datang saja sewaktu-waktu ke gedung DPRD dan lihat kondisinya, memang kondisi gedung amburadul dan sudah bocor-bocor," katanya. Menurutnya, pengajuan interpelasi justru untuk menjelaskan soal pembangunan gedung DPRD yang bermasalah. DPRD, lanjut Syaeful, tetap akan mengajukan hak interpleasi kendati timbul reaksi dari pembangun gedung Dewan.

Tempo, 07/06/2007

Penganiyaan Pegawai Suami Atut

2007-10-04T10:48:00.000-07:00

Kejadian: Kamis 8:43 WIB

Wagub Banten Dilaporkan Aniaya Pegawai HotelSemanggi,

Warta Kota - Karena diduga melakukan tindak pencemaran nama baik sertapenganiayaan, Wakil Gubernur Banten, Ratu Atut Chosiyah (43),dilaporkan oleh Vinny Rahmalia (30) ke Mapolda Metro Jaya, Selasa(12/8) malam.

Vinny, karyawati di Hotel Kartika Chandra, dituduhberselingkuh dengan suami Ratu Atut Chosiyah.Menurut informasi yang dihimpun Warta Kota, Selasa sore, Ratu Atutmendatangi Vinny, yang baru saja selesai bekerja, di dapur (ruang701-702) Gedung Kartika Chandra, Jalan Gatot Subroto, JakartaSelatan.

Semua yang ada di ruang itu tidak mengetahui maksudkedatangan Ratu Atut.Namun, begitu masuk, Ratu memanggil Vinny sambil berkata "Mana yang namanya Vinny?" Setelah itu, Vinny yang sedang mengambil air dari dapur, segera keluar untuk menghampiri orang yang memanggilnya.Begitu Vinny keluar. Ratu membentak dengan kata-kata kasar.

Ratu langsung menuduh Vinny telah berselingkuh dengan suaminya. Bahkan,dengan nada marah Ratu mendorong tubuh Vinny yang baru sajamenghampirinya.Belum puas mendorong Vinny, Ratu langsung menampar muka Vinny danmencakarnya. Padahal, menurut seorang rekan Vinny bernama Muftiharikepada polisi, Vinny justru bertanya dan belum sempat memberikanpenjelasan.

"Korban mengaku belum mengetahui apa maksud kedatangannya. Vinnyjustru semakin terkejut ketika terlapor langsung melabraknya sambilmemukul dan mencakar. Katanya, korban baru akan bertanya danmemberikan penjelasan. Tetapi kesempatan itu tidak ada, karenaterlapor terus menyerang," ujar petugas di Polda Metro Jaya.

Awalnya seorang rekan Vinny berusaha memisahkan. Tetapi usaha itusia-sia, karena Ratu terus memukuli Vinny. "Korban, yang lagi-lagibaru akan bertanya siapa Ratu, ternyata malah dipukul secara bertubi-tubi," kata petugas kepolisian itu.Bahkan, pelaku yang didorong hingga ke ruangan lain itu, dipukulbeberapa kali dengan sepatu. Ratu memukuli Vinny sambil terusmenuduh Vinny berselingkuh dengan suaminya.Berikutnya lebih parah. Ratu melemparkan gelas sebanyak tiga kali kearah Vinny yang terkena perut dan pinggangnya. Setelah itu, Ratumenendang paha kanan Vinny.

"Menurut korban, setelah puas melampiaskan kemarahannya, terlaporsegera meninggalkan ruangan tersebut. Sementara, koran masihterduduk menahan sakit akibat luka-luka yang dialaminya. Kemudiandua rekannya membawa korban ke rumah sakit dan mereka bertigamelapor ke polisi," ujar petugas lagi.Dari laporan polisi diketahui, Vinny mengalami luka memar di bagianmuka dan perut. Wajahnya pun tergores akibat cakaran Ratu. Bibir danmata Vinny pun luka. Polisi membenarkan adanya laporan tersebut.Untuk tindak lanjutnya, polisi akan memanggil Ratu dalam waktudekat. (cel)

sumber: Warta Kota

Ayah Kandung Gubernur Diperiksa Kejati Banten

2007-10-04T10:34:00.000-07:00

Terkait Proyek JalanAyah Gubernur Banten Diperiksa di Kejati

Serang — Ayah kandung Gubernur Banten, Atut Chosiyah, Chasan Sochib, Kamis (27/9), dimintai keterangan Kejaksaan Tinggi (Kejati) Banten selama 3,5 jam sebagai saksi terkait dengan salah satu pengerjaan proyek jalan di selatan Provinsi Banten. Namun hingga malam, kejaksaan tak mau berterus terang soal proyek yang tengah diperiksa tersebut.

Tokoh karismatik yang juga Ketua Kadin Provinsi Banten ini datang ke Kejati Banten pukul 11 00 WIB ditemani beberapa karyawannya dengan menggunakan kendaraan bernomor polisi A 45 HC. Sesampainya di halaman kantor Kejati, Chasan Sochib langsung menuju ruang tunggu, kemudian tak lama masuk ke ruangan Kepala Kejati Banten dengan ditemani Asisten Intel (Asintel) Kejati Banten, Firdaus Dewilmar.

Sementara itu, beberapa orang yang dari awal mengantar dan menemani, hanya menunggu di ruang tunggu tamu dan ada beberapa menunggu di ruang ajudan Kajati Banten. Setelah selama kurang lebih tiga jam setengah, tepat pukul 15 30 WIB, Chasan Sochib keluar dari ruang kerja Kajati Banten Adjat Sudradjat.Bukan langsung pulang setelah keluar dari ruangan Kajati Banten, tetapi beberapa orang dari Intel meminta kepada Chasan Sochib untuk melakukan tanda tangan berkas dan diketahui berkas tersebut adalah berita acara perkara (BAP) pemeriksaan.

Setelah selesai melakukan penandatanganan BAP, Chasan yang mengenakan baju batik lengan panjang itu langsung diantar Firdaus Dewilmar menuju kendaraan pribadinya yang sudah menunggunya di depan pintu samping kantor Kejati Banten.Ketika dimintai keterangan, Chasan Sochib mengaku kedatangannya ke Kejati Banten ada kepentingan umat. “Saya datang ke Kejati Banten silaturahmi, mengurusi kepentingan umat,” katanya singkat seraya menuju dan naik ke kendaraannya.

Kasi Penerangan dan Hukum (Penkum, red) Kejati Banten, Mustaqim membenarkan kalau kedatangan Chasan Sochib terkait saksi salah satu pengerjaan proyek. “Yah betul, keterangannya yang disampaikan masih sebagai saksi, dan keterangan itu akan dikumpulkan nanti dengan keterangan saksi-saksi lainnya,” jelas Mustaqim di ruang kerjanya.Mustaqim mengaku belum mengetahui seperti apa hasil keterangan yang disampaikan Chasan Sochib kepada penyidik intel. “Saya belum tahu seperti apa, karena saya belum mengetahui hasil pemeriksaannya,” ujarnya.

sumber: HU Sore Sinar Harapan

Tersangka Koruptor Diusulkan Jadi Sekwan Banten

2007-10-04T06:09:00.000-07:00

Komisi I DPRD Banten Rekomendasikan Tersangka Korupsi KP3B Rp 2,4 Miliar Jadi Sekwan

Serang — Komisi I DPRD Banten merekemondasikan Iya Sukiya, tersangka kasus dugaan korupsi lahan KP3B Rp 2,4 miliar menjadi Sekeretaris DPRD Banten ke Gubernur Banten. Saat ini Sukiya, mantan Kabiro Perlengkapan ini menjabat Kepala Dinas Perindagkop Banten.

Oleh : Andi / Rahman

Anggota Komisi I DPRD Banten, Dede Sukardi mengatakan, keputusan Komisi I dengan merekomendasikan, Iya Sukiya sudah final setelah dilakukan rapat pleno di Komisi I. “Rencananya besok (Kamis ini - red), akan dibawa rapat Panitia Musyawarah (Panmus,red) untuk diambil keputusan final,” terang Dede Sukardi, Rabu (3/10).

Sebelumnya, Kapolda Banten, Brigjen Timur Pradopo menegaskan, kasus tumpang tindihnya (double) pembayaran lahan seluas 6.065 m2 senilai Rp 2,4 miliar di Kawasan Pusat Pemerintahan (KP3B) di Desa Sukajaya, Kecamatan Curug, Kabupaten Serang tetap dilanjutkan. Polisi telah menetapkan 3 tersangka.

Ketiga tersangka itu adalah Iya Sukiya (mantan Kabiro Perlengkapan yang kini menjabat Kadisperindagkop), Imal Maliki yang mengaku sebagai pemilik tanah dan Beny Bernadi (Kasi Perkara BPN Kabupaten Serang). Ketiganya ditetapkan sebagai tersangka sesuai dengan surat yang dikeluarkan Polda Banten Nomor LP/26/VI/2007/Resmin tanggal 11 Agustus 2007.

“Penyidikan masih terus kami lakukan dan sampai saat ini tim masih berkerja. Dalam kasus ini terdapat dugaan tindak pidana korupsi,” kata Brigjen Pol Timur Pradopo, Kapolda Banten di Markas Polda Banten, Selasa (2/10).

Menurut polisi, telah terjadi pembayaran dua kali (double) atas lahan sertifikat M86, yakni pada tahun 2002 kepada Ratna Komalasari, istri Chasan Sochib, ayahnya Atut Chosiyah (Gubernur Banten). Transaksi jual beli itu berlandaskan akta jual beli (AJB) dari pemilik lahan awal ke Ratna Komalasari. Pada tahun 2006, Pemprov Banten juga membayar lahan sertifikat M86 kepada Imal Maliki yang mengaku telah membeli tanah itu dengan sertifikat M86 atas nama Bambang Heriyanto. Pembayaran itu dilakukan atas usulan Kabiro Perlengkapan Pemprov Banten, Iya Sukiya.

Dua Kandidat

Keputusan dari Komisi I Bidang Pemerintahan DPRD Banten setelah sebelumnya dilakukan fit and propertest terhadap dua calon yang datang, yaitu Iya Sukiya dan Kurdi Matin. Sementara kadidat satunya lagi yang diusulkan oleh Gubernur Banten kepada DPRD Banten, Eutik Suarta yang juga Kepala Biro Keuangan Pemprov Banten tidak hadir.

Menurutnya, rekomendasi itu setelah dilakukan beberapa pertimbangan seperti track record yang dimiliki oleh kedua calon Sekwan yang melakukan fit and propertest. “Pak Iya diangap mampu membangun komunikasi antara anggota DPRD Banten dengan kalangan eksekutif,” katanya.

Selain itu, Iya Sukiya yang saat ini tersandung masalah hukum dengan statusnya yang menjadi tersangka ditetapkan oleh Polda Banten masih menurut Dede, dianggap memiliki pengalaman dan loyalitasnya sudah tidak diragukan lagi. “Mengenai statusnya sebagai tersangka, saat ini belum ada ketetapan hukum, dan kalau memang dalam perjalanannya terbukti bersalah, bisa saja kita langsung melakukan pencopotan dan memilih Sekwan yang baru,” katanya.

Dalam pembahasan komisi I, status Iya sebagai tesangka hanya sebagai bahan informasi saja, tidak menajdi pertimbangan yang begitu penting. “Yang menjadi pembahasan adalah seputar mampu tidaknya seorang Sekwan bekerja, dimana kerja Sekwan sangat berat selain harus bisa bekerja dengan DPRD juga harus mempu berkomunikasi dengan kepala daerah di Eksekutif,” katanya.

Secara terpisah, Wakil Ketua DPRD Banten, Malawati membenarkan adanya agenda Panmus membahas rekomendasi Sekwan Banten. “Saya dengar Komisi I merekomendasikan Pak Sukiya, dan nanti besok memang ada agenda Panmus, bukan saja membahas mengenai Sekwan, tapi juga pergantian kepengurusan fraksi di PBR DPRD Banten,” kata Malawati saat dihubungi.

Rekomendasi itu katanya, belum tentu akan diamini dalam Panmus, pasalnya ada pendapat yang akan disampaikan dalam Panmus yang direncanakan akan dilakukan pada pukul 11 00 WIB, sebelum parat paripurna HUT Banten ke-7. “Bisa saja rekomendasi dari Komisi I itu bisa berubah dan merekomendasikan calon lainnya,” tandasnya.

Hal senada diungkapkan oleh wakil ketua DPRD Banten lainnya, Sadeli Kariem. Menurutnya, nama calon Sekwan Banten yang telah direkomendasikan oleh Komisi I bisa saja beralih kepada calon lainnya. “Bisa saja nanti yang akan menjabat Sekwan Banten di luar dari rekomendasi Komisi I DPRD Banten,” imbuhnya.

Sementara itu Iya Sukiya sebelumnya, mengaku dengan penetapan statusnya sebagai tersangka oleh Polda Banten tidak menganggu kinerjanya sebagai seorang pegawai negeri sipil (PNS) di lingkungan Pemprov Banten. Pasalnya persoalan hukum yang saat ini melandanya sudah diserahkan sepenuhnya kepada tim pengacaranya yang di ketuai oleh Syamsudin.

Sementara itu, Ketua Fraksi PKS DPRD Banten, Sudarman menyayangkan rekomendasi Komisi I yang mengajukan Iya Sukya sebagai calon Sekretaris DPRD Banten, menggantikan Syarifial. “Sungguh tidak pantas. Masak, seorang tersangka dugaan korupsi diajukan menjadi calon Sekwan. Dari sisis moral, ini sudah tidak benar,” katanya.

Dia menegaskan, seandainya Sukiya menjadi Sekwan, kemudian polisi mengintensifkan penyelidikannya, maka dipastikan yang bersangkutan akan bertambah bebannya. “Meski dia mengaku tidak akan terganggu kinerja, paling tidak akan menjadi beban psikologis yang cukup berat. Lalu apa kata masyarakat Banten nantinya,” kata Sudarman. (nr)

sumber: bantenlink.com

Korupsi Tanah Pusat Pemerintahan Banten

2007-10-04T05:59:00.000-07:00

Korupsi Tanah KP3B Rp 2,4 Miliar Dilanjutkan, 3 Pejabat Ditetapkan Jadi Tersangka

Oleh : Andi

Disinggung adanya sidang perdata yang tengah digelar di Pengadilan Negeri (PN) Serang antara Imal maliki dengan Chasan Sochib dan istrinya, Ratna Komalasiri dalam kasus yang sama, Kapolda menegaskan, proses penyidikian tetap jalan terus. “Itu kan perdata, silahkan saja lakukan perdata, tetapipolisi tetap melakukan penyidikan dugaan tindak pidana korupsi, apalagi tersangkanya sudah ada,” katanya.

Menurut Kapolda, ketiga tersangka tersebut telah melanggar pasal 2 jo pasal 31 UU RI tahun 1999 sebagaimana yang telah diubah menjadi UU no 20 tahun 2001 tentang tindak pidana korupsi.

Disinggung mengenai Surat Perintah Dimulainya Penyidikan (SPDP) yang disampaikan kepada Kejaksaan Tinggi (Kejati) Banten tanpa dilengkapi berkas perkara, Kapolda mengaku belum mengetahui kelanjutan SPDP tersebut.

Secara terpisah, Iya Sukiya saat dihubungi, enggan memberikan penjelasan seperti apa kronologis pembayaran atas lahan di KP3B saat dirinya menjabat sebagai Kepala Biro Perlengkapan saat itu. Iya mengaku statusnya sebagai tersangka yang telah ditetapkan oleh Poda Banten tidak menganggu kinerja sebagai Pegawai Negeri Sipil (PNS) di lingkungan Pemprov Banten.

“Insya Allah kinerja saya tidak terganggu, karena sekarang sudah ditangani oleh tim pengacara saya yang diketuai oleh Pak Syamsudin, kalau mau tahu secara detailnya tanya saja dengan pengacara saya,” terang Iya saat dihubungi lewat telpon genggamnya.

Keterangan yang dihimpun dari lingkungan kepolisian menyebutkan, kasus ini berawal dari sebidang tanah sertifikat nomor M86 atas nama Bambang Hariyanto. Tanah itu diaku Imal Maliki telah dibelinya, namun sertifikatnya hilang. Kehilangan sertifikat itu telah dilaporkan ke polisi. Imal berupaya mendapatkan sertifikat pengganti, namun Kantor Badan Pertanahan Nasional (BPN) tidak kunjung menerbitkan sertifikat pengganti tersebut.

Sementara itu, di atas tanah tersebut terjadi transaksi jual beli yang dibuktikan dengan sejumlah akta jual beli (AJB) yang ditandatangani Camat Curug. Tanah itu berpindah kepemilikan dari warga sebagai pemilik awal ke Ratna Komalasari, isteri dari Chasan Sochib, ayah Atut Chosiya (Gubernur Banten). Pada tahun 2002, Pemerintah Provinsi (Pemprov) Banten membayar tanah tersebut ke Ratna Komalasari dalam rangka pengadaan lahan untuk KP3B. Belum diperoleh keterangan pasti, berapa uang yang dibayarkan atas tanah tersebut dari Pemprov Banten ke Ratna Komalasari.

Namun pada tahun 2006, Imal Maliki mengklaim tanah tersebut ke Pemprov Banten. Ketika Kabiro Perlengkapan dijabat Iya Sukiya, klaim itu dibayarkan dengan nilai Rp 2,4 miliar. Akibatnya, Pemprov Banten telah melakukan dua kali pembayaran terhadap lokasi tanah yang sama, yaitu sertifikat M86. (nr)

sumber: bantenlink.com

Ulah Chasan Sochib Ketika Di Bandung

2007-10-04T00:40:00.000-07:00

Kamis, 02 Januari 2003

Hakim Kabulkan Gugatan PT SCRC

BANDUNG, (PR).-Karena dikalahkan dalam pelelangan projek jasa konstruksi gedung RSU Cibabat Cimahi, padahal perusahaannya adalah penawar terendah dalam lelang, Presdir PT Sinar Ciomas Raya Contractor (SCRC) Jawa Barat menggugat Pimbagpro Peningkatan Upaya Kesehatan RSU Cibabat Cimahi TA 2002 dan ketua panitia penyedia jasa/barang jasa lainnya ke Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Bandung.

Dalam sidang, Kamis (2/1), hakim PTUN Maria Mawarni, S.H., mengabulkan seluruh gugatan Presdir PT Sinar Ciomas Raya Contraktor Jawa Barat. Hakim juga menyatakan batal SK penetapan pemenang yang tertuang dalam Pengumuman Penyedia Jasa Konstruksi No. 21/GED-KES/VII/2002 tanggal 9 Juli 2002 beserta rekomendasi No. 59/VII/Pimpro/2002 tentang Persetujuan Pemimpin Bagian Projek Atas Calon Pemenang Penyedia Jasa Konstruksi tanggal 8 Juli 2002.

Dalam gugatannya, Presdir PT Sinar Ciomas, Prof. Dr. H. Tb. Chasan Sochib yang diwakili Dr. Gagan M. Prawira S., S.H., mengatakan bahwa pihaknya merupakan penawar harga terendah dalam lelang dengan nilai penawaran Rp 9.063.172.000,00. Akan tetapi, pihaknya yang berada pada urutan pertama justru dinyatakan kalah.

Menurut dia, setelah pembukaan dokumen penawaran, ketua panitia penyedia jasa/barang jasa lainnya bagian Projek Peningkatan Upaya Kesehatan RSU Cibabat Cimahi TA 2002 (tergugat II) melakukan evaluasi dan menetapkan pemenang pertama PT Adhi Karya yang dalam pembukaan penawaran berada di urutan 6 dengan nilai penawaran Rp 10.002.187.000,00. Dari hasil evaluasi, Pimbagpro Peningkatan Upaya Kesehatan RSU Cibabat Cimahi TA 2002 mengeluarkan persetujuan No. 59/VII/Pimpro/2002 tanggal 8 Juli 2002.

Menurut Gagan, para tergugat telah salah melakukan penetapan PT Adhi Karya sebagai pemenang pertama dengan harga penawaran 100% dari owners estimate. Ia menilai, tergugat melanggar Bab II tentang Prosedur Pengadaan Barang, Jasa Pemborongan, dan jasa lainnya angka 9 huruf a 1-4 Perubahan Pedoman Pelaksanaan Petunjuk Teknis Keppres No. 18/2000 tentang Pengadaan Barang/Jasa Instansi Pemerintah yang menyatakan dengan tegas, "Panitia menetapkan calon pemenang yang memasukkan penawaran yang menguntungkan negara."
Menanggapi putusan hakim PTUN, Gagan menyatakan bersyukur karena supremasi hukum telah ditegakkan. "Pejabat pemerintah supaya lebih berhati-hati di kemudian hari," tandasnya.
Bukan wewenang TUN.

Sementara itu, para tergugat yang diwakili kuasa hukum dari Kantor Hukum Pro Justitia, Warsiyatmo, S.H., dkk., dalam jawaban gugatannya menyatakan bahwa objek sengketa bukan wewenang PTUN. Objek sengketa berupa surat pengumuman pemenang penyedia jasa konstruksi belum bersifat final, karena itu pembatalannya bukan wewenang PTUN.

Tergugat mengatakan bahwa pengumuman pemenang lelang penyedia jasa konstruksi tersebut merupakan salah satu rangkaian proses prosedur pelelangan yang memerlukan SK penetapan penyedia barang jasa sebagaimana diatur dalam Keppres No. 18/2000 jo SK Bersama Menkeu RI dan Ketua Bappenas No. S-42/A/2000 dan No. S-2262/D.2/05/2000 dan karenanya tidak mengikat dan tidak menimbulkan akibat hukum kepada pihak-pihak peserta lelang, termasuk penggugat.

Kuasa hukum tergugat menilai, karena terhadap pengumuman pemenang lelang tersebut ada upaya penyelesaian administratif maka pengumuman lelang tersebut bukan objek sengketa TUN, dalam perkataan lain PTUN tidak berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini. (A-56)***

sumber: HU Pikiran Rakyat

Atut Restui Adik Iparnya, Airin Jadi Wakil Bupati Tangerang

2007-10-04T00:28:00.001-07:00

SERPONG – Sepertinya, langkah politik Hj Airin Rachmi Diany sebagai bakal calon wakil bupati Tangerang periode 2008-2013 bakal mulus.

Ini setelah mendapat restu dari Gubernur Banten Ratu Atut Chosiyah yang merupakan kakak ipar Airin. Atut mengaku dirinya telah memberikan dukungan sepenuhnya kepada Airin untuk maju di Pilkada Kabupaten Tangerang Januari 2008 mendatang.

“Sebagai hak seseorang untuk ikut dalam pesta demokrasi di Kabupaten Tangerang, saya pikir tidak ada salahnya selama memiliki tujuan yang baik. Insya Allah, saya dukung,” kata Atut, usai menghadiri Temu Nasional Teknologi 2007, di Gedung Puspiptek, Serpong, Kabupaten Tangerang, Selasa (31/7).

Dikatakan Atut, kehendak adik iparnya itu untuk maju di Pilkada Kabupaten Tangerang merupakan hak seseorang dalam berpolitik. Apalagi, Airin, sebagai satu-satunya perempuan yang sudah berani menunjukkan tekadnya dalam pertarungan politik lima tahunan. Ini terbukti keikutsertaannya dalam pencalonan di dua partai politik, yakni PDIP dan PPP. Tak hanya itu, Airin juga disebut-sebut bakal mendampingi Jazuli Juwaini, kader PKS yang diusung sebagai bakal calon bupati Tangerang. Saat ditanya soal kesiapan dukungan dalam materi, Atut belum berani mengatakannya. Karena kepastian Airin sendiri sebagai calon yang diusung partai politik sebagai calon wakil bupati, belum jelas.

“Saya hanya memberikan dorongan, karena itu merupakan niatan yang baik untuk kemajuan masyarakat Kabupaten Tangerang,” katanya. (jid)

sumber: Radar Banten

Chasan Sochib Versus Taufik Nuriman

2007-10-03T23:55:00.000-07:00

Dua-duanya Mulai DiperiksaWakil Bupati dan Tokoh Jawara Saling Tuntut

Serang, Sinar Harapan - Perseteruan terus berlanjut antara Wakil Bupati Serang, Taufik Nuriman dan Chasan Sochib, ayah Ny. Atut Chosiyah, Wakil Gubernur Banten yang memangku jabatan penting di organisasi dunia usaha, kemasyarakatan dan keagamaan.

Setelah Taufik Nuriman jadi tersangka, kini status tersangka juga dikenakan kepada Chasan Sochib dalam kasus pencemaran nama baik yang dilakukam masing-masing pihak. Chasan Sochib datang ke Markas Polres Serang, Rabu (14/1) dan menjalani pemeriksaan selama 2 jam.

Polisi mengajukan 24 pertanyaan seputar pengaduan pencemaran nama baik yang dilakukan Wakil Bupati Serang, Taufik Nuriman yang masih tercatat sebagai perwira Kopassus. Namun Chasan tidak memberikan keterangan apa pun kepada wartawan. Di tempat terpisah, Taufik Nuriman mengakui pihaknya diperiksa polisi dari Polres Serang, Senin (12/1).

“Sebagai warga negara yang baik dan patuh terhadap hukum, saya datang memenuhi panggilan, didampingi pengacara saya, Dedy Haryadi SH,” katanya Rabu (14/1). Dia mengaku, dirinya menjadi tersangka atas pengaduan balik dari Chasan Sochib yang menuduh telah mencemarkan nama baik orang yang dianggap tokoh Banten. Pemeriksaan dilakukan selam 1,5 jam dengan 18 pertanyaan yang diajukan.

Padahal Taufik lebih dulu mengadukan pencemaran nama baik yang dilakukan Chasan Sochib terhadap dirinya. Balik MengadukanTaufik Nuriman mengadukan Chasan Sochib mencemarkan nama baiknya melalui suratnya tanggal 4 September 2003. Tindakan pencemaran nama baik itu dilakukan Chasan yang juga Ketua Kadinda Banten ketika menyatroni Fraksi ABK (Amanat, Bintang, Keadilan) di DPRD Banten, Rabu (3/9-2003), bersama lebih 50 pengusaha dan ratusan pendekar (jawara).

Kedatangan Chasan Sochib bersama kelompok yang sering disebut Kelompok Rawu ini dipicu pernyataan Fraksi ABK dalam pandangan fraksi-fraksi atas perubahan APBD 2003. Dalam pernyataannya, Fraksi ABK mensinyalir adanya praktik premanisme yang dilakukan kelompok dominan di Provinsi Banten. Fraksi ABK hingga sekarang tidak mau mencabut pernyataan tentang premanisme karena hal itu merupakan sikap resmi Fraksi ABK.

Dalam pertemuan dengan Fraksi ABK, Chasan Sochib menuduh Taufik Nuriman sebagai otak kasus penggelapan jatah beras untuk orang miskin (raskin). Tuduhan serupa ditujukan kepada Korps Mubaligh Banten (KMB). Akibat tuduhan tersebut, Taufik pun mengadukan pencemarna nama baik ke polisi. Namun Chasan Sochib pun melakukan strategi serupa. Dia mengadukan Taufik Nuriman telah melakukan pencemaran nama baik dalam pernyataannya secara terbuka di media massa maupun dalam pertemuan-pertemuan di lingkugan Setwilda Kabupaten Serang. Anehnya, status tersangka dikenakan kepada Taufik Nuriman lebih dulu, baru Chasan Sochib, meski Taufik lebih awal mengadukan. (imn)

sumber: HU Sore Sinar Harapan

Chasan Sochib: Aku Gubernur Jenderal

2007-10-03T22:48:00.000-07:00

‘I am the governor general’ says local boss H.Tb. Chasan Sochib. He is a peculiar (or typical) type of local boss in decentralized Indonesia. How and why did he become so powerful?

By Okamoto Masaaki

Six years have passed since Soeharto’s fall paved the way for democratisation; three since Habibie’s rise opened the door to decentralization. While researchers have addressed local politics and decentralization in post-Suharto Indonesia, few have concentrated on the political dynamics and structures of any one locality. We have a general picture of regents (bupati) and mayors (walikota) behaving like ‘small kings’ (raja kecil) and local politicians desperate on bupati/walikota for money, but these do not provide a clear picture about who controls political and economic resources or how this takes place within the institutional setting of the regional autonomy law. The following sections trace the economic and political rise of one local boss in the Banten area: H.Tb. Chasan Sochib.

The New Order in Banten

The Banten area, previously a part of West Java province, is comprised of Serang, Lebak, Pandeglang and Tangerang regencies and the cities of Cilegon and Tangerang. The north is the rich industrial area while the south is poor and agricultural. The New Order regime in Banten cemented the ethnic divide between rulers and the ruled, which had its roots in the Dutch colonial period. Mainly Sundanese hold the important administrative and military positions of bupati, regional secretary and district military commander.

Bantenese informal leaders – Islamic teachers (ulama) and local strongmen (jawara) – were co opted into the political machines of the governing party, Golkar, in the early 1970s. In 1971 ulama were organized into the Ulama Work Squad (SatKar Ulama). Local Jawara were organized into the Martial Artist Work Squad (SatKar Pendekar) in 1972, renamed the Indonesian Union of Bantenese Men of Martial Arts, Art and Culture (PPPSBBI). Jawara are men of prowess in traditional selfdefence (silat) and wear black uniforms and carry machetes.

In Banten jawara are culturally recognized as robust and often reckless criminal types. The one hundred twenty- two PPPSBBI-affiliated silat schools in Banten were mobilized to support Golkar during the election, alongside the military and police. Chasan Sochib was the jawara who became the SatKar Pendekar’s general chairman and one of the executive committee members of the SatKar Ulama. He could act as a bridge between the military, bureaucracy and Golkar, and the Banten informal world. According to Chasan Sochib, three thousand jawara serve him and are on standby at all times.

Product of the New Order

Chasan Sochib was born in Serang regency in 1930. He attended Islamic boarding schools before joining a guerrilla warfare unit during the revolutionary period. His working life began in 1967, providing logistical support to the Siliwangi military division. Two years later he founded a construction company, PT Sinar Ciomas Raya, which frequently won government tenders for road and market construction projects. His involvements spread to the Krakatau Steel State Company, the largest steel company in Southeast Asia, and into tourism and real estate while holding key positions in associations such as the Regional and Central Chambers of Commerce and Trade (Kadin) and the Indonesian National Contractors’ Association (Gapensi), putting his men on their local executive committees. Certifications from Kadin and Gapensi are necessary for government procurement. Chasan Sochib utilized this to coordinate projects in the
Banten area. Coordination brought him more money; jawara under his control became his (sub) contractors and received a share of his profits.

Chasan Sochib’s activities are not limited to the jawara and business worlds. One of the founders of a private university and the Banten Museum, he remains the head of the Serang branch of Generation ‘45 (the committee for exindependent war fighters). He has become powerful in all aspects of Bantenese life; thus outsiders appointed as top bureaucrats relied on him and his network as a bridge to the Bantenese world. The fall of Suharto in May 1997 changed this informal governing system. Chasan Sochib, product of the New Order, was endangered.

Birth of the reformed Chasan Sochib The Reformasi echoed in Banten. Students mounted a nationwide protest movement against Suharto and his regime, demanding his resignation and the reformation of government. Student demonstrators criticized Chasan Sochib for his closeness to Suharto. He responded: ‘You know, Pak Harto (Suharto) is still our president. We should respect him!’ But his attitude changed when Suharto resigned. When students confronted him, he jumped on the Reformasi bandwagon. He quickly became reformed in utterance.

A favourable wind has blown for Chasan Sochib. The movement to establish Banten province began in February 1999, demanding the separation of the Banten area from West Java province. At first Chasan Sochib was far from supportive; his company was engaged in a large-scale road construction project by the West Java provincial government. When he realized that the movement had deep-rooted and wide support in Banten, he became an enthusiastic proponent. He became the general adviser to the Coordination Committee to Establish Banten Province (Bakor) in February 2000. Mass mobilization, money and lobbying the centre bore fruit. In October 2000, the law establishing Banten province passed in parliament. Thousands of Bantenese welcomed it and Chasan Sochib was on their side.

Entrenched power

Chasan Sochib turned to his old methods – reliance on jawara – to sway Banten province, first economically and then politically. Co-opted by the centrally appointed non-Bantenese province provisional governor to guarantee the security of the province, he was rewarded with numerous projects. He became the new Banten provincial branch head of Kadin and of Gapensi, and of the Construction Business Development Committee (LPJK).

He became politically powerful too. In December 2001, elections for provincial governor were held in the provincial parliament and a Javanese politician, Joko Munandar from the Development United Party (PPP) and Chasan Sochib’s political lay daughter, Atut Chosiyah from Golkar, won the governor and vice governorships. This would have been impossible without Chasan Sochib’s support and jawara pressure on parliamentarians.

Now Chasan Sochib could intervene in provincial government policies on personnel and budgeting. His construction company won tenders for the Banten Regional Police Headquarters, the Provincial Parliament, the Provincial Government Complex and several main roads at inflated prices. The provincial parliament is unable or unwilling to check his influence. Referring to the traditional market where Chasan Sochib and his associates have their offices, provincial legislators often say ‘We just wait for the agreement from the Rau’. Referring back to an earlier era, Chasan Sochib proudly stated: ‘I am actually the Governor-General. If he (Joko Munandar) goes wrong in leading Banten, I will correct him. As I am most responsible for him. He rose with my support.

Naturally there is opposition to

Chasan Sochib’s dominance in Banten. Ex-Bakor members have formed an anti-Chasan Sochib organisation, though it has remained ineffective thus far. Newspapers cannot be too critical of him; machetes may well be the reward for criticism. Conclusion The 2004 general election passed peacefully in Banten, though invalid votes reached two million out of about six million votes and jawara were dispersed to various parties. There was no large-scale violence as political parties committed themselves not to mobilize jawara. Chasan Sochib was one of the Golkar spokesmen. Golkar barely won with about 21% of the valid votes. Is this a problem for Chasan Sochib? Seemingly not, as he still keeps jawara in hand and holds top positions in business associations with his men on the board, keeps good relationships with the military and police and appoints his favourites to governorship.

Chasan Sochib or his successor’s dominance may fade if Bantenese stop considering jawara as legitimate leaders. If not, the same pattern will most likely continue.

Okamoto Masaaki is associate professor at the Center for Southeast Asian Studies, Kyoto University, Japan. He is finishing his dissertation on local politics in decentralized Indonesia.

okamoto@cseas.kyoto-u.ac.jp

Aksi Saat Peresmian Gedung Kejati Banten

2007-10-03T22:36:00.000-07:00

JABAR & BANTEN
Rabu, 19 Maret 2003

M.A. Rahman, ”Jaksa di Daerah tidak Mandiri”Jakgung Resmikan Kejakti Banten

SERANG, (PR).-Jaksa Agung H.M.A. Rahman menilai, kinerja para jaksa di daerah tidak mandiri. Hal ini terbukti dengan masih banyaknya jaksa yang berpedoman kepada budaya minta petunjuk kepada atasannya dalam menjalankan tugas dan kewajiban sebagai penegak hukum.

”Saya berharap para jaksa di daerah dapat mandiri, jangan kalau ada apa-apa ‘merengek’ minta petunjuk kepada atasan,” tandas M.A. Rahman seusai meresmikan kantor Kejaksaan Tinggi (Kejati) Banten di Jalan Raya Pandeglang kilometer 4 Kelurahan Panancangan Serang, Selasa (18/3).

Dia meminta kepada para jaksa agar membuang jauh-jauh budaya minta petunjuk kepada atasannya. Sebaliknya, jaksa harus mandiri dan dapat memilah-milah hal yang perlu petunjuk atasan atau yang dapat dikerjakan sendiri.

Dalam kaitannya dengan peresmian kantor Kejati Banten, Rahman juga minta dukungan dari para ulama dan sesepuh Banten agar Kejati maupun para jaksa di Banten dapat menjalankan tugas sebagaimana mestinya.

Kajati Banten H. Madijan dalam sambutannya, terkesan masih ”merengek” minta bantuan kepada Jaksa Agung untuk mewujudkan rencana pembangunan Sekolah Taman Kanak-Kanak (TK) di kompleks Kejati Banten tersebut.

Menurut dia, kantor Kejati Banten dibangun di atas tanah seluas 2,5 hektare lengkap dengan segala fasilitas, termasuk 33 rumah dinas untuk Kajati, para asisten, dan para kasi. Namun, sarana yang dibangun dengan biaya sekira Rp 6,4 miliar tersebut dinilai belum memadai karena belum dilengkapi sekolah. Untuk itu, Kajati minta agar Jaksa Agung memberikan bantuan dana untuk membangun TK itu.

Tentang pembangunan kantor Kejati, menurut Madijan, semula Gubernur Banten hanya memberikan lahan seluas 1,5 hektare. Sementara itu, berdasarkan DIP (Daftar Isian Projek), selain kantor Kejati, tercantum pula tentang pembangunan 33 rumah dinas yang lokasinya berdekatan dengan kantor Kejati.

Pendekar Banten

Dengan telah diresmikannya kantor Kejati Banten, Gubernur Banten Joko Munandar mengharapkan agar kejaksaan sebagai tempat penegakan hukum dan keadilan bisa lebih meningkatkan kinerja.

Dalam kesempatan itu, Jaksa Agung diangkat menjadi dewan kehormatan oleh para pendekar Banten. Dalam kesempatan tersebut, Ketua DPP Pendekar Banten, Prof. Dr.Hc. H. Tb. Chasan Sochib mengenakan pakaian kebesaran pendekar Banten dan menyematkan sejumlah tanda pengenal kepada Rahman.

Setelah itu, H. Chasan membacakan surat putusan DPP Pendekar Banten tentang pengangkatan Rahman sebagai dewan kehormatan para pendekar Banten. ”Jika saya diangkat menjadi dewan kehormatan, saya berarti harus memerhatikan. Apa baju ini harus dipakai terus, Pak” seloroh Rahman kepada Chasan dan para pendekar. (H-43)***

sumber: HU Pikiran Rakyat

Pengusutan Karangsari Dihentikan

2007-10-03T01:33:00.000-07:00

LSM Pertanyakan Konsistensi Kejati SERANG – Simpang siur penyidikan dugaan korupsi pembebasan lahan Karangsari, Pandeglang, senilai Rp 5,2 miliar telah terjawab.
Kejaksaan Agung melalui Kejati Banten resmi mengeluarkan SP3 (surat perintah penghentian penyidikan). Ketua tim Jaksa Penuntut Umum (JPU) kasus dugaan korupsi H AK Basuni Masyarief saat dikonfirmasi membenarkan penghentian penyidikan kasus dugaan korupsi pembebasan lahan Karangsari. “Ini merupakan hasil ekspose Kejagung. Tembusan rekomendasi itu sudah kami terima tanggal 27 Juli lalu. Surat penghentian masih diproses oleh Aspidsus (Asisten Pidana Khusus),” kata Basuni kepada wartawan, Kamis (10/8). Dijelaskan pria yang juga menjabat sebagai Asisten Pengawas (Aswas) Kejati Banten, pihaknya sudah memeriksa saksi dan ahli. Namun, tak ditemukan dasar hukum untuk melimpahkan berkas ini ke pengadilan. Apalagi, audit Badan Pemeriksa Keuangan dan Pembangunan (BPKP) tak menemukan kerugian negara. “Kalau saya perhatikan, kasus ini bukan pidana, melainkan perdata. Karena kasus ini terkait sengketa tanah antara Pemkab Pandeglang dengan Omo, pemilik sertifikat tanah Karangsari. Apalagi ini diperkuat dengan adanya surat perdamaian dari PN Pandeglang antara Pemkab Pandeglang, Omo, dan H Chasan Sochib,” jelasnya. Dipertanyakan KONSISTENSI KEJATI Penghentian kasus dugaan korupsi pembebasan lahan Karangsari senilai Rp 5,2 miliar mendapat reaksi dari beberapa elemen masyarakat. Direktur Eksekutif Aliansi Independen Peduli Publik (Alipp) Suhada menyayangkan penghentian penyidikan kasus dugaan korupsi ini. “Kalau sampai kasus Karangsari dipetieskan, bagaimana dengan penanganan kasus korupsi yang lain?” katanya sinis. Dikatakan Suhada, dalam audit Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) jelas menyatakan bahwa dalam perkara ini negara dirugikan Rp 5 miliar. Apalagi sebelumnya, Kejati Banten sendiri pernah menyatakan bahwa pada kasus ini negara dirugikan Rp 3 miliar. “Saya menilai, Kejati Banten tidak konsisten dengan hasil penyidikannya sendiri,” tegasnya. Bukankah SP3 ini atas rekomendasi Kejagung? “Bagi kami, jangankan rekomendasi Kejagung, rekomendasi KPK sekalipun kami tetap pertanyakan logika hukumnya,” jawabnya. (luk)

sumber: Radar Banten

Danrem Hadiri Pelantikan PPPSBBI Banten

2007-10-03T01:28:00.001-07:00

Senin, 28-Agustus-2006, 22:57:56

SERANG - Ketua Persatuan Pendekar Persilatan Seni Budaya Banten Indonesia (PPPSBBI) H Chasan Sochib, Jumat (25/8) malam, mewakafkan tanah untuk Perguruan Tinggi Islam KH Achmad Khatib di Desa Pasir Buyut, Kecamatan Jawilan, Kabupaten Serang, seluas 5 ribu m2, dan tanah wakaf jalan menuju masjid Jami Baitul Barokah, di Griya Baladika Asri, Drangong, selebar 5 meter dan panjang 200 meter.

Selain itu, diserahkan pula wakaf tanah seluas 2 hektar di Desa Kadu Agung, Baros, Kecamatan Cibadak, Kabupaten Lebak. Tanah ini nantinya digunakan untuk lokasi pembangunan Perguruan Tinggi Islam KH Tb Muhammad Khasan (bupati pertama Kabupaten Lebak.

Ketiga tanah tersebut masing-masing diterima oleh perwakilannya, yakni KH Tb Muhammad Yusuf untuk tanah di Kabupaten Lebak, KH Salman Al Farisyie untuk tanah di Jawilan, dan Samita, tanah di Drangong. Dalam rilisnya yang diterima Radar Banten, Senin (28/8), penyerahan tanah wakaf tersebut merupakan rangkaian dari peringatan HUT ke-30 PT Sinar Ciomas Raya Contractor (SCRC). Dalam acara tersebut, sekaligus dilantik pengurus Korda I PPPSBBI Provinsi Banten, masa bakti 2006-2011, yang dihadiri oleh Komandan Korem (Danrem) 064 Maulana Yusuf Kolonel Inf Harri Purdianto. (*/man)

sumber: Radar Banten

Chasan Sochib Kecam Bupati Pandeglang

2007-10-03T01:15:00.000-07:00

Tidak hanya masyarakat dan para aktivis mahasiswa saja yang menolak rencana Pemkab Pandeglang menyewakan AMP. Para pengusaha jasa konstruksi juga mengecam dan mengkritik rencana tersebut.

Menurut Tb Chasan Sochib, Ketua Lembaga Pengembangan Jasa Konstruksi Daerah (LPJKD) Provinsi Banten, ambisi Bupati Pandeglang yang seolah-olah hendak menjadi kontraktor merupakan upaya mematikan pengusaha.

“Apalagi rencana tersebut didukung oleh oknum dewan. Alih-alih diberi penghargaan bapak pembangunan dari oknum Kadin, namun kenyataannya di lapangan masyarakat mendemo terus. Sebab, kenyataannya memang tidak sesuai dengan penderitaan masyarakat,” sindir Tb Chasan Sochib, dalam rilisnya, kemarin.

Saat ini, sambung Chasan Sochib, keinginan pihak pemkab melakukan kredit atau sewa AMP hanyalah alasan saja. Sebelumnya, Pandeglang pernah punya workshop tetapi hancur malah AMP-nya hilang. Chasan Sochib juga mengritik ketua DPRD Pandeglang yang hanya menyampaikan dukungan tanpa mengkaji dahulu.

“Saya juga khawatir Bank Jabar Pandeglang akan menjadi korban ambisi Bupati. Sebab, dikhawatirkan jika memang kredit AMP diberikan, maka dalam jangka waktu 5 tahun tidak akan mampu dikembalikan. Kecuali bupati memang ingin jadi pemborong bersama oknum,” kata Chasan Sochib.

Berdasarkan analisisnya, mengelola AMP sangat ruwet dan tidak mudah. Berdasarkan pengalaman yang dimiliki (Chasan Sochib mempunyai 4 AMP), untuk biaya pemeliharaan dan membayar honor tenaga pelaksananya saja tutup lobang gali lobang.”Padahal saya mengelolanya dengan system swasta. Bagaimana pula jika PU yang yang mengelolanya. Sudah pasti tidak akan kembali modal. Jadi saya kira ini rencana dan akal-akalan oknum eksekutif dan legislative Pandeglang saja dalam membantai para pengusaha daerah dan KKN di Bank Jabar Pandeglang,” pungkasnya. (*/zis)

sumber: Radar Banten

Kadin Kritisi Kepemimpinan Gapensi Banten

2007-10-03T01:09:00.000-07:00

Selasa, 01-Agustus-2006, 06:23:26

CILEGON – Hasil Muscab Gapensi Provinsi Banten yang kembali memutuskan Chasan Sochib sebagai ketua menuai kritikan tajam dari jajaran pengurus Kadin Cilegon. Wakil Ketua Kadin Cilegon Ahmad Sudrajat menilai, terpilihnya kembali Chasan Sochib sebagai bukti tidak adanya upaya regenerasi yang dilakukan pihak-pihak tertentu.

“Padahal sudah saatnya kader-kader muda maju. Ini jelas sangat mempermalukan Banten, seolah-olah tidak ada kader lain. Harusnya ada estafet kepemimpinan,” tegas Ahmad, Senin (31/7). Bahkan, kata dia, dengan terpilihnya kembali Chasan Sochib, sejumlah industri di Cilegon juga sempat mempertanyakannya. “Kalangan industri melihatnya di Banten sudah tidak ada orang lain. Kalau sudah begini mau bilang apa,” tandasnya.

Hal senada diungkapkan Ketua Kadin Cilegon Sam Rahmat. Pihaknya malah melihat terpilihnya Chasan Sochib sebagai bukti tidak berjalannya demokrasi di Banten. Bahkan, ia menengarai ada upaya-upaya pihak tertentu yang sengaja menjegal kader lain untuk maju dalam pemilihan ketua Gapensi Banten. “Saya tidak mempersoalkan siapapun yang terpilih, tetapi tetap harus mengedepankan proses demokratisasi, tidak harus ada status quo seperti itu, semua orang mempunyai hak yang sama,” tegasnya. (aby)

sumber: Radar Banten

Chasan Sochib Kembali Pimpinan Gapensi Banten

2007-10-03T01:00:00.001-07:00

Senin, 31-Juli-2006, 06:49:17

SERANG - Ketua Badan Pengurus Daerah Gabungan Pengusaha Nasional Seluruh Indonesia (BPD Gapensi) Banten, kembali dijabat Tb Chasan Sochib yang terpilih dalam Musyawarah Daerah II Gapensi Provinsi Banten.

Musda II BPD Gapensi digelar 28-29 Juli lalu. Tb Chasan Sochib yang terpilih secara aklamasi dilantik Ketua Umum Badan Pengurus Pusat (BPP) Gapensi Agus G Kartasasmita, Sabtu (29/7), di Cilegon.

Ketua Umum BPP Gapensi Agus G Kartasasmita mengaku kagum atas prestasi yang diraih BPD Gapensi Banten sebagai BPD Gapensi terbaik se-Indonesia di bidang administrasi. Gapensi Banten diharapkan dapat melakukan kerja sama yang baik dengan pemerintah daerah dan mampu lebih meningkatkan kualitas dan kinerja yang lebih baik. Sementara DPC Gapensi Cilegon tidak memberikan dukungannya terhadap Chasan Sochib. Sekretaris DPC Gapensi Cilegon Epi Syaifullah, gatakan pemilijan tidak demokratis. (aby)

sumber: Radar Banten

Korupsi Tanah KP3B Rp 2,4 Miliar Dilanjutkan, 3 Pejabat Ditetapkan Jadi Tersangka

2007-10-03T00:56:00.000-07:00

Serang — Kapolda Banten, Brigjen Timur Pradopo menegaskan, kasus tumpang tindihnya (double) pembayaran lahan seluas 6.065 m2 senilai Rp 2,4 miliar di Kawasan Pusat Pemerintahan (KP3B) di Desa Sukajaya, Kecamatan Curug, Kabupaten Serang tetap dilanjutkan. Polisi telah menetapkan 3 tersangka.

Oleh : Andi

Ketiga tersangka itu adalah Iya Sukiya (mantan Kabiro Perlengkapan yang kini menjabat Kadisperindagkop), Imal Maliki yang mengaku sebagai pemilik tanah dan Beny Bernadi (Kasi Perkara BPN Kabupaten Serang). Ketiganya ditetapkan sebagai tersangka sesuai dengan surat yang dikeluarkan Polda Banten Nomor LP/26/VI/2007/Resmin tanggal 11 Agustus 2007.

“Penyidikan masih terus kami lakukan dan sampai saat ini tim masih berkerja. Dalam kasus ini terdapat dugaan tindak pidana korupsi,” kata Brigjen Pol Timur Pradopo, Kapolda Banten di Markas Polda Banten.

Disinggung adanya sidang perdata yang tengah digelar di Pengadilan Negeri (PN) Serang antara Imal maliki dengan Chasan Sochib dan istrinya, Ratna Komalasiri dalam kasus yang sama, Kapolda menegaskan, proses penyidikian tetap jalan terus. “Itu kan perdata, silahkan saja lakukan perdata, tetapipolisi tetap melakukan penyidikan dugaan tindak pidana korupsi, apalagi tersangkanya sudah ada,” katanya.

Menurut Kapolda, ketiga tersangka tersebut telah melanggar pasal 2 jo pasal 31 UU RI tahun 1999 sebagaimana yang telah diubah menjadi UU no 20 tahun 2001 tentang tindak pidana korupsi.

Disinggung mengenai Surat Perintah Dimulainya Penyidikan (SPDP) yang disampaikan kepada Kejaksaan Tinggi (Kejati) Banten tanpa dilengkapi berkas perkara, Kapolda mengaku belum mengetahui kelanjutan SPDP tersebut.

Secara terpisah, Iya Sukiya saat dihubungi, enggan memberikan penjelasan seperti apa kronologis pembayaran atas lahan di KP3B saat dirinya menjabat sebagai Kepala Biro Perlengkapan saat itu. Iya mengaku statusnya sebagai tersangka yang telah ditetapkan oleh Poda Banten tidak menganggu kinerja sebagai Pegawai Negeri Sipil (PNS) di lingkungan Pemprov Banten.

“Insya Allah kinerja saya tidak terganggu, karena sekarang sudah ditangani oleh tim pengacara saya yang diketuai oleh Pak Syamsudin, kalau mau tahu secara detailnya tanya saja dengan pengacara saya,” terang Iya saat dihubungi lewat telpon genggamnya.

Keterangan yang dihimpun dari lingkungan kepolisian menyebutkan, kasus ini berawal dari sebidang tanah sertifikat nomor M86 atas nama Bambang Hariyanto. Tanah itu diaku Imal Maliki telah dibelinya, namun sertifikatnya hilang. Kehilangan sertifikat itu telah dilaporkan ke polisi. Imal berupaya mendapatkan sertifikat pengganti, namun Kantor Badan Pertanahan Nasional (BPN) tidak kunjung menerbitkan sertifikat pengganti tersebut.

Sementara itu, di atas tanah tersebut terjadi transaksi jual beli yang dibuktikan dengan sejumlah akta jual beli (AJB) yang ditandatangani Camat Curug. Tanah itu berpindah kepemilikan dari warga sebagai pemilik awal ke Ratna Komalasari. Pada tahun 2002, Pemerintah Provinsi (Pemprov) Banten membayar tanah tersebut ke Ratna Komalasari dalam rangka pengadaan lahan untuk KP3B. Belum diperoleh keterangan pasti, berapa uang yang dibayarkan atas tanah tersebut dari Pemprov Banten ke Ratna Komalasari.

Namun pada tahun 2006, Imal Maliki mengklaim tanah tersebut ke Pemprov Banten. Ketika Kabiro Perlengkapan dijabat Iya Sukiya, klaim itu dibayarkan dengan nilai Rp 2,4 miliar. Akibatnya, Pemprov Banten telah melakukan dua kali pembayaran terhadap lokasi tanah yang sama, yaitu sertifikat M86. (nr)

sumber: bantenlink.com

Chasan Sochib Dan Istri Ketiganya Akan Gugat Imal Soal Tanah Pemprov

2007-10-03T00:50:00.000-07:00

Kamis, 20-September-2007, 07:16:27 94 clicks

SERANG – Gugatan sengketa tanah Kawasan Pusat Pemerintahan Provinsi Banten (KP3B) yang melibatkan Mas Imal Maliki dan mantan kepala BPN Banten Beny memasuki babak baru.
Sebelumnya, kedua orang tersebut telah ditetapkan sebagai tersangka oleh Polda Banten. Kini, Mas Imal Maliki bersiap mendapat gugatan balik dari Hj Ratna Komalasari dan H Tb Chasan Sochib yang merasa ditipu dan dicemarkan nama baiknya.

Dalam jumpa persnya, kemarin, Hj Ratna Komalasari yang didampingi pengacaranya, Gustri Endra, memaparkan bahwa sebetulnya pihaknya tidak ada sangkutpautnya dengan persoalan yang sedang melilit Mas Imal Maliki.

Namun, lantaran merasa dicemarkan karena namanya termasuk dalam daftar yang digugat secara perdata di Pengadilan Negeri Serang, yang seolah-olah dirinya bersalah telah menjual lahan yang digunakan untuk KP3B. Ditambahkan Tb Chasan Sochib, terkait kasus lahan KP3B, Gubernur Banten tidak pernah memberikan tugas kepada Imal Maliki sebagai pelaksana pembebasan tanah di kawasan tersebut (KP3B).

“Dia tiba-tiba saja nyelonong dan bertindak seolah-olah sebagai pelaksana pembebasan tanah. Gubernur dan Bupati Serang pada saat pembebasan tanah tidak pernah memberikan izin sebagai koordinator pelaksana pembelian tanah. Yang punya SK dari awal pembebasan tanah KP3B adalah saya (Chasan Sochib, red) atau PT Bahtera Banten Jaya, bukan Imal Maliki,” tegas Abah -Chasan Sochib biasa disapa, kemarin.

Yang ada, sambungnya, Imal Maliki adalah orang suruhan yang ditugaskan oleh Hj Ratna Komalasari (istri Chasan Sochib) dan Herlin Wijaya. Keterangan Chasan Sochib ini dibenarkan oleh Hj Ratna Komalasari. “Ya seperti itulah peran Imal. Orang suruhan saya,” tegas Hj Ratna Komalasari.

Chasan Sochib menambahkan, dari semua tanah KP3B, yang membayar adalah dirinya, dan dari semua pembelian tanah setiap tahapan yang melalui Imal Maliki selalu bermasalah. “Saya sampai sekarang tertipu miliaran rupiah,” terang Chasan Sochib. Chasan Sochib bersama istrinya dalam waktu dekat akan mengadukan fitnah yang dilontarkan Imal melalui ekspose di koran ke Polda Banten dan Kejati. (man)

sumber: Radar Banten

Fasilitas Negara Digunakan Keluarga

2007-10-03T00:36:00.000-07:00

Betapa bernafsunya Airin Rachmy Diany, isterinya Cheri Werdhana (dipanggil Wawan), adik kandung Atut Chosiyah (Gubernur Banten) untuk menjadi Wakil Bupati Tangerang. Berbagai cara digunakan, termasuk penggunaan mobil milik pemerintah seperti tampak dalam gambar di atas. Mobil dinas milik Pemeritah Provinsi (Pemprov) Banten ditempel gambar Airin. Padahal Airin bukanlah pegawai negeri dan suaminya Cheri Wardhana hanya seorang pengusaha. Keduanya tidak masuk dalam struktur pemerintahan. Hubungan Airin dan Wawan hanyalah adik kandung dan adik ipar Atut, tetapi penggunaan fasilitas negara tersebut sangat luar biasa dan berlenggang dengan aman, tanpa diotak-atik penegak hukum.

Mahasiswa Demo Minta Periksa Gubernur Banten

2007-10-03T00:26:00.000-07:00

Sedikitnya 50 mahasiswa ergabung dalam Kesatuan AksiMahasiswa MuslimIndonesia (KAMMI) Banten, menggelar aksi unjuk rasa di depan Kampus IAIN Maulana Hasanuddin Banten, Selasa (13/3). Mereka, mendesak jaksa agar memeriksa Gubernur Banten, Ratu Atut Chosiyah, menyusul pemeriksaan terhadap 14 pejabat provinsi yang diduga terlibat korupsi dana Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) dengan nilai puluhan miliar rupiah.S

elain berorasi mahasiswa juga menggelar berbagai poster yang bertuliskan diantaranya “Tangkap Pejabat Koruptor”. Tidak itu saja, bila desakan tersebut,tidak diindahkan oleh aparat penegak hokum, mahasiswa mengancam akan bergabung dengan rakyat se Banten untuk menyeret pejabat ke pengadilan. Mereka menuding penegak hukum baik Polda Banten dan kejaksaansama-sama tumpul dalam penegakan supremasi hokum antidak peka terhadap kondisi masyarakat.Kordinator Aksi, Ade Imat Ruhimat, menuturkan dari Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) BPK sejak tahun 2004 sampai 2006 telah mengungkapkan indikasi adanya korupsi para pejabat di seluruh dinas di lingkungan Pemprov Banten. Namun hal tersebut tidak ditanggapi serius oleh para penegak hukum bahkan cenderung di “Peti Es”-kan.

“Penegak hukum seperti Kejati dan Polda Banten mestinya lebih serius menindaklanjuti temuan BPK tersebut, untuk memproses secara hukum pihak-pihak yang terlibat korupsi tanpa pandang bulu termasuk memeriksa Gubernur Banten dan keluarganya yang juga ikut terlibat,” kata Ade.Dari fakta yang terungkap, kata Ade, dengan diumumkannya Laporan Hasil Pemeriksaan dari BPK dari tahun 2004 sampai 2006 telah terjadi dugaan kerugian keuangan negara Rp153,6 miliar.Kasus tersebut antara lain terdapat pada Dinas PU, Dinas Pendidikan, Biro Umum dan Dinas Pertanian dan Peternakan sebesar Rp289.568 juta dalam kasus keterlambatan penyelesaian 13 pekerjaan oleh rekanan belum dipungut dendanya.

Kasus lain adalah Mark Up pengadaan alat kesehatan pada dinas kesehatan provinsi Banten sebesar Rp1,63 miliar, serta beberapa kasuslainnya berdasarkan laporan BPK tersebut yang belum ditindak lanjuti, dengan total dugaan kerugian Negara mencapai Rp153,6 miliar dengan rincian tahun 2004 Rp70miliar, tahun 2005 Rp80 miliar dan tahun 2006 Rp3, 6 miliar.Oleh sebab itu, ia meminta kepada penegak hukum untuk menindak lanjuti laporan BPK, dan meminta jaksa melakukan penyidikan tanpa pilih-pilih termasuk memeriksa Gubernur Banten.

“Agar tidak menghambat pelayanan kepada masyarakat sebaiknya semua pejabat Provinsi yang diperiksa dinonaktifkan, kepada seluruh rakyat Banten kami mengajak untuk bangkit melawan mafia peradilan dan premanisme proyek yang diduga kuatmelibatkan keluarga, kerabat dan orang-orang di lingkungan Gubernur Banten,” katanya.Sebelumnya diberitakan sebelumnya, sebanayak 14 pejabat di lingkungan provinsi Banten diperiksa oleh Tim Kejaksaan Agung dan Kejaksaan Tinggi Banten terkait dengan adanya laporan dari BPK mengenaiindikasi dugaan kerugian keuangan negara akibat penyimpangan pada APBD Banten tahun 2004 sampai 2006.

Asintel Kejati Banten Firdaus menyatakan, telah menemukan bukti awal dugaan korupsi ada proyek alat kesehatan sebesar Rp1 miliar. Adapun pejabat yangdiperiksa diantaranya Sekda Banten Hilman Nitiamidjaya, Kepala Dinas Kesehatan Djaja Budi Suharja, Kepala Dinas PU M Shaleh, mantan Kepala Dinas Pendidikan Yunadi Syahroni, serta sejumlah pejabat eselon II dan III lainnya. (Wisnu - Suara Karya)

Polda Banten Diminta Usut Dugaan Beredarnya Surat Suara Palsu

2007-10-03T00:16:00.001-07:00

SERANG] Dugaan beredarnya surat suara palsu sebelum pelaksanaan pemilihan kepala daerah (Pilkada) Banten 26 November 2006 perlu ditanggapi serius. Polda Banten diminta mengusut dan menyelidiki kasus tersebut dan memanggil saksi dari anggota DPRD Banten, Bambang Sudarmaji, yang menemukan adanya bukti surat suara palsu tersebut.

Desakan tersebut disampaikan beberapa elemen masyarakat dan LSM di Banten, yakni Ketua LSM Forum Sembilan (Force) Matin Syarkowi, Ketua Lembaga Analisis Kebijakan Publik (Lanskep) Banten Manar MAS, Ketua Banten Movement Centre (BMC) Ali Soero, Ketua Pergerakan Indonesia (PI) Banten Nandang Wira Kusumah dan Ketua BEM STIA Maulana Yusuf Banten Dimas Pradipta, di Serang, Minggu (19/11).

Syarkowi meminta masyarakat tidak terpancing isu itu. Pihaknya juga meminta agar orang yang pertama kali menemukan surat suara palsu itu mau terbuka menjelaskan asal-usul surat suara itu.

"Kami meminta polisi secepatnya mengungkap kasus itu. Jika dibiarkan persoalan ini menjadi besar dan pelaksanaan Pilkada Banten menjadi tercoreng. Bisa saja kasus ini dijadikan alat untuk menggugat atau menyudutkan pasangan yang menang dalam pilkada ini," ungkapnya.

Pernyataan serupa juga ditegaskan Manar MAS dan Nandang Wira Kusumah. Keduanya berharap munculnya kasus ini tidak membuat masyarakat resah. Karena itu, mereka meminta agar seluruh elemen masyarakat turut membantu uintuk menciptakan suasana kondusif menjelang pilkada. "Masyarakat harus terlibat menciptakan suasana kondusif," kata Manar.

Nandang menegaskan, aparat harus secepatnya memberikan jawaban atas kasus itu. "Yang pertama kali menemukan siapa, dari mana ditemukannya, itu dibeberkan dan jangan dirahasiakan. Saksi kunci atas kasus itu harus segera dimintai keterangan, agar persoalan bisa selesai secepatnya," tegasnya.
Heran

Sementara itu, Ali Soero dan Dimas Pradipta merasa heran terhadap sikap politisi Partai Keadilan Sejahtera (PKS), Bambang Sudarmaji yang merahasiakan asal-usul surat suara itu. Pihaknya menganggap isu itu merupakan isu murahan. Selain itu, pihaknya juga mensinyalir kasus ini sengaja diciptakan. Dimas mengajak masyarakat agar tidak terprovokasi dan mau membantu aparat penegak hukum membuktikan kasus yang menghebohkan ini.

Tanggapan miring juga datang dari Ketua Fraksi Bulan Bintang Peduli Umat, Buety Nasir. Dia menengarai temuan surat suara oleh Bambang merupakan ulah anggota dewan asal PKS itu. Diungkapkan, tahun 2004 saat pemilu legislatif, PBB pernah dirugikan dengan ulah mereka yang membuat contoh surat suara pemilu. "Dalam surat suara itu nomor urut PBB tidak sesuai, selain itu dalam daftar nama caleg kita juga tertera calon dari non-muslim," terang Ketua DPW PBB Banten ini.

Ia juga menyimpan kecurigaan dengan sikap tidak mau terbuka sang penemu surat suara. "Jika tidak ada kepentingan tertentu, kenapa tidak terbuka. Dari mana surat itu ditemukan, sehingga tidak menimbulkan kecurigaan," katanya.

Untuk diketahui, sebelumnya Bambang mengaku masih menyimpan bukti satu lembar surat suara yang diduga palsu. Namun pihaknya enggan menceritakan kronologis bagaimana ditemukannya surat suara itu. Ketika ditanya asal-usul surat suara yang dianggap palsu itu, Bambang tak mau berkomentar banyak. Bambang juga mengaku tak mempertanyakan asal usul surat suara yang diduga palsu itu kepada masyarakat yang melaporkan. "Saya hanya menerima dan melihatnya," akunya.

Sementara itu, Ketua Komisi I DPRD Banten, Rt Tinty Fatinah Chotib mengaku belum menerima laporan resmi temuan surat suara yang diduga palsu itu dari anggotanya. Ironisnya pengakuan Tinty tersebut diungkapkan di hadapan Bambang Sudarmaji, saat mereka sama-sama di ruang Komisi I DPRD Banten. "Kalau pun ada, kami minta pihak pelaksana pilkada, KPU Banten dan Panwas segera menyelidikinya," ungkapnya. [149]

sumber: buetynatsir.com

Keluarga Gubernur Mengguncang Politik Tangerang

2007-10-03T00:10:00.000-07:00

Tuesday, 21 August 2007

(Tangerang) Pilkada Kabupaten Tangerang yang akan dilaksanakan pada awal Januari 2008 mendatang sudah menunjukkan geliat politiknya. Berbagai nama santer disebut-sebut sebagai calon kuat yang akan bertarung dalam Pilkada 2008 mendatang, yang sudah dipastikan akan maju antara lain; Ismet Iskandar Bupati saat ini, yang diusung oleh Partai Golkar dan Jajuli Juwaini, anggota DPR-RI asal Partai Keadilan Sejahtera (PKS) yang diusung oleh PKS.

Nama lain yang muncul adalah Airin Rahmadiany, seorang Notaris yang juga adik ipar dari Gubernur Banten Hj. Ratu Atut Chosiyah. Airin sampai saat ini intensif mendekati berbagai Partai politik yang ada di Kabupaten Tangerang. Berdasarkan sumber yang diperoleh redaksi BNC, Airin akan maju menjadi Wakil Bupati Kabupaten Tangerang, siapa yang akan ia dampingi masing dijajaki menurut sumber bersangkutan.

Kemunculan Airin Rahmadiany menurut Analis Politik LKPI Thurizal Husein, menarik. Selain dibayangi oleh pengaruh keluarga Gubernur, Airin memiliki kekuatan financial yang mampu mempengaruhi pemilih pada Pilkada 2008 mendatang. Menurut Rizal siapapun yang akan didampingi oleh Airin pasti akan sangat menguntungkan, bisa jadi kekuatan Airin lebih signifikan dibanding calon Bupati yang akan didampinginya, maupun calon Bupati lain. Karakter pemilih yang irasional, sangat menguntungkan bagi pencalonan Airin pada Pilkada Kabupaten Tangerang mendatang. Selain mampu tebar pesona melalui tampilan fisik yang menarik, Airin sudah melakukan pendekatan ke masyarakat Tangerang ketika Pilgub tahun lalu, yang berhasil mengantarkan kakak iparnya Ratu Atut Chosiyah terpilih sebagai Gubernur Banten.

Senada dengan Rizal, Aktivis Perempuan Ummu Gadiza mengatakan kemunculan Airin Rahmadiany memang menggentarkan calon lainnya. Namun, kegentaran tersebut bukan karena sosok Airin yang memiliki karakter kepemimpinan yang kuat atau merakyat. Namun, lebih karena ia berasal dari keluarga Gubernur Banten yang memiliki kemampuan finansial yang kuat untuk memenangi Pilkada di Kabupaten Tangerang. Saya berharap, Airin mampu menunjukkan kapasitas kepemimpinan dan intelektual sebagai politisi perempuan. Pungkasnya. (das)

sumber: buetynasircentre.com

Kejati Usut Keterlibatan Wagub Banten dalam Kasus Korupsi

2007-10-02T23:58:00.000-07:00

Rabu, 02 Maret 2005 21:44 WIB

TEMPO Interaktif, Serang: Kejaksaan Tinggi (Kejati) Banten kini tengah mengusut kasus dugaan korupsi pembebasan lahan Karangsari di Kabupaten Pandeglang senilai Rp 5 miliar. Kasus ini diduga melibatkan Wakil Gubernur Banten Ratu Atut Chosiyah.

"Untuk saat kasus kami sudah memeriksa 10 orang saksi. Calon tersangkanya juga sudah ada. Tunggu sajalah," kata Kepala Kejati Banten Kemas Yahya Rahman kepada wartawan di ruang kerjanya, Rabu (2/3) sore.Selain memeriksa 10 orang saksi, kejati juga telah mengirimkan surat izin pemeriksan Wakil Bupati Pandeglang Mudjio Satari ke Presiden.

Menurut Kemas, bila izin pemeriksaan itu keluar Mudjio Satari akan diperiksa karena yang bersangkutan telah menerima dana Rp 5 miliar untuk pembayaran kompensasi pelepasan lahan seluas 5 hektar di Desa Karangsari. Kejati, kata Kemas, juga masih menyelidiki keterlibatan Wakil Gubernur Banten Ratu Atut Chosiyah beserta ayahnya Tubagus Haji Chasan Sochib.

Hanya saja kata dia, dari hasil penyidikan sementara, kejaksaan menemukan bentuk penyalagunaan anggaran. Diantaranya Rp 3,5 miliar anggaran yang dipakai untuk membayar kompesasi lahan berasal dari anggaran proyek APBD Banten 2003, sisanya Rp 1,5 miliar diambil dari APBD Kabupaten Pandeglang.

"Aneh memang, kenapa tiba-tiba Pemerintah Provinsi Banten ikut-ikutan mengeluarkan dana untuk membayar lahan tersebut. Yang lebih fatal lagi, ternyata lahan yang dibebaskan itu sampai saar ini tidak jelas keberadaannya," kata Kemas. Ketika didesak kapan pemeriksaan terhadap Ratu Atut Chosiyah dilakukan, Kemas mengatakan, masih mencari bentuk keterlibatannya.

Kata Kemas, kasus Karangsari berawal dari persengkataan antara H Omo pemilik lahan dengan H Tububagus Chasan Sochib dan Pemerintah Kabupaten Pandeglang. Pada tahun 2002 lalu kasus persengketaan ini kemudian masuk ke Pengadilan Negeri Pandeglang. Tapi saat persidangan berjalan, ketiga pihak, (H Omo, Chasan Sochib dan Pemda Pandeglang) sepakat melakukan islah.Saat itu disepakati pemerintah membayar kompensasi pelepasan lahan Karangsari Rp 5 miliar kepada pemilik lahan H Tubagus Chasan Sochib.

Anehnya, belakangan hari diketahui dana Rp 5 miliar untuk pembayaran lahan itu Rp 3,5 miliar di antaranya berasal dari APBD Provinsi Banten. Disebut-sebut keluar dana Rp 3,5 miliar itu atas perintah Wakil Gubernur Banten Ratu Atut Chosiyah. "Dana itu seharusnya untuk membiayai proyek pembebasan ruas jalan Serang-Pandeglan, namun dialihkan untuk membayar kompensasi pelepasan ke pemiliknya yakni H Hasan Sochib," kata Kemas, seraya mengatakan, tidak menutup kemungkinan pihaknya juga akan memeriksa Wakil Gubernur.

Sampai laporan ini ditulis, Ratu Atut Chosiyah belum bisa ditemui, Namun sebelumnya, Wawan Herdana adik kandung Atut Chosiyah mengatakan, pengeluaran dana Rp 3,5 miliar itu dilakukan atas permintaan Bupati Pandeglang, Dimyati Natakusuma. "Saya punya bukti-buktinya,Bupati Pandeglang mengirim surat untuk meminta agar dana pembebasan lahan dialihkan untuk membebaskan lahan Karangsari. Kalau tidak begitu tidak mungkin Ibu Wagub berani mendisposisikan pengalihan dana proyek itu," kata wawan.
Faidil Akbar-Tempo

Paparan Korupsi Karangsari Rp 5 Miliar, Libatkan Atut Chosiyah dan Ayahnya

2007-10-02T23:45:00.000-07:00

SETELAH 3 tahun, kasus dugaan korupsi pengadaan lahan Karangsari senilai Rp 5 miliar, berkas perkaranya tak kunjung ke Pengadilan Negeri Serang untuk mendapatkan keadilan.
Padahal kasus ini menjadi sorotan masyarakat karena diduga kuat melibatkan Atut Chosiyah, Plt Gubernur Banten dan sang ayah tercinta, Chasan Sochib serta pejabat teras di lingkungan Pemprov Banten dan Pemkab Pandeglang.

Kasus ini dilaporkan ke Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Kejaksaan Agung, Kejaksaan Tinggi (Kejati) Banten dan Kepolisian Daerah (Polda) Banten pada tahun 2003. Pelaporannya adalah Lembaga Advokasi Masalah Publik (LAMP).

Kejaksaan Tinggi (Kejati) Banten memang sudah menetapkan tersangka atas kasus ini, Tantan yang menjabat Pimpro. Namun Atut Chosiyah dan Chasan Sochib tak pernah dimintai keterangan tentang kasus ini yang menggunakan APBD tahun 2002, sehingga berkas perkara itu tidak pernah lengkap dan tidak memenuhi syarat untuk dilimpahkan ke pengadilan.

Kepala Kejati Banten, Kemal Sofyan Nasution melalui Asisten Pengawasannya, AF Basyuni, penyebab tersendat-sendatnya penyelidikan kasus Karangsari adalah terdapat perbedaan antara hasil perhitungan kerugian negara oleh auditor dari Badan Pemeriksa Keuangan dan Pembangunan (BPKP) dengan Kejati Banten. Versi BPKP menyebutkan angka Rp 5 miliar, sesuai dengan nomenklatur di APBD. Sedangkan Kejati Banten berpegang teguh pada Rp 3,5 miliar karena hanya uang itu yang digunakan untuk membebaskan lahan Karangsari.

Hasil pemeriksaan BPK maupun BPKP memang menyebutkan angka Rp 5,14 miliar, sesuai dengan besaran anggaran yang tercantum dalam APBD 2002. Di antaranya untuk pembebasan lahan Karangsari Rp 3,5 miliar. Namun sisanya, Rp 1,64 miliar juga menjadi temuan BPK dan BPKP karena tak ada pelaksanaan proyek pelebaran jalan itu.

Sebenarnya, Dengan temuan BPK dan perhitungan BPKP itu, Kejati Banten justru mendapatkan dua perkara. Pertama, perkara dugaan korupsi pengadaan lahan Karangsari Rp 3,5 miliar. Kedua, perkara dugaan korupsi pelaksanaan pelebaran Jalan Raya Serang-Pandeglang tahun 2002 yang dinilai tidak dilaksanakan. Kenyataannya, kasus ini terkatung-katung hingga 3 tahun lebih.

UNTUK mengetahui lebih lanjut, berikut ini kronologis peristiwa kasus lahan Karangsari yang telah menjadi fenomena aneh bagi pemberantasan korupsi di ranah Banten. Kronologis ini hasil dari Tim Investigasi Bantenlink.com yang menyarikan dari fotokopi dokumen-dokumen terkait Karangsari dan sumber-sumber terpercaya yang menguatkan keabsahan dokumen tersebut.

Awalnya.
Lahan Karangsari yang diributkan telah menjadi objek korupsi berada di Kampung Karangasari, Desa Sukarame, Kecamatan Labuan (sebelum dimekarkan menjadi Carita), Kabupaten Pandeglang. Tanah ini milik Omo Sudarma bin Kamdani dengan luas 28.372 m2 (2,83) hektare dengan nomor sertifikat 17.

4 Januari 1997
Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Pandeglang membayar tanah Karangsari milik Omo Sudarmo. Ini sesuai keterangan Karna Suwanda yang waktu itu sebagai Bupati Pandeglang. Keterangan Karna dikuatkan oleh Omo Sudarma sendiri dalam suratnya bertanggal 4 Januari 1997 yang ditujukan kepada Bupati Pandeglang. Tanah Omo yang dibeli Pemkab seluas 22.000 m2 dari 22.460 m2. Omo mengaku hanya memiliki sisa tanah 400 m2. Pemkab menjadikan lahan sebagai objek wisata yang menghasilan pendapatan asli daerah (PAD) melalui retribusi parkir dan wisatawan.

2 Juni 1997.
Omo Sudarma melaporkan kehilangan dokumen sertifikat No.17 sesuai dengan laporannya kepada polisi No.SLBKS 35/VI/1997. Kehilangan dokumen ini diumumkan di media massa dan lembaran negara pada 19 Juni-25 Juli 1997.

14 Agustus 1997
Omo Sudarma mengajukan surat permohonan sertifikat pengganti.

13 Oktober 1997
Kantor Pertanahan Pandeglang menyatakan arsip sertifikat no.17 hilang dari kantor itu. Kemudian sertifikat diganti dengan No.690 pada tanggal 13 Oktober 1997 dan masih atas nama Omo, meskipun 22.000 m2 sudah dibayar oleh Pemkab Pandeglang, milik Omo hanya 460 m2.

25 Juli 2000
Dadan Sudarma, anak tertua Omo Sudarma mengirimkan surat kepada Bupati Pandeglang yang berisi meminta sertifikat No.690 dipecah dan tanah yang masih milik Omo seluas 460 m2 agar dipisahkan dari sertifikat itu. Sedangkan tanah milik Pemkab Pandeglang hanya 22.000 m2. Berdasarkan surat ini Kantor Pertanahan Pandeglang memecah surat ukur tanah sertifikat nomor 690 dengan nomor surat ukur No.71 dengan luas 22.000 m2 dan No.72 dengan luas 460 m2.

5 Mei 2001
Pemkab Pandeglang mengajukan hak pengelolaan atas tanah Karangsari, setelah 4 tahun mengabaikan proses administrasi jual beli antara Omo dan Pemkab Pandeglang.

6 Mei 2001
Kepala Kantor Pertanahan Pandeglang, Supartawidjaja menyatakan, permohonan itu masih diproses. Hingga sekarang sertifikat hak pengelolaan itu tidak pernah diterbitkan, tanpa ada penjelasan resmi.

Juni-Juli 2001
Pemkab Pandeglang melakukan musyawarah sebanyak 5 kali dengan keluarga Omo Sudarma untuk menyelesaikan sengketa tanah Karangsari. Dalam pertemuan ini, Omo tidak pernah hadir dengan alasan sakit dan diwakilkan kepada anaknya, Dadan. Pemkab Pandeglang menawarkan sisa tanah Omo dibeli dengan harga Rp 70 juta yang akan diambil dari APBD Pandeglang. Namun janji Pemkab Pandeglang ini tidak pernah ditepati.

12 Agustus 2001
Terjadi musyawarah di Kantor Pertanahan Pandeglang yang dihadiri antara lain AM Siagian (wakil Chasan Sochib), Dadan (anak Omo) dan pejabat kantor pertanahan. Dalam pertemuan itu, pejabat Kantor Pertanahan Pandeglang mengatakan, tanah Karangsari sedang dalam sengketa, sehingga disarankan Chasan Sochib tidak melakukan jual beli atas tanah tersebut.

15 Agustus 2001
Omo Sudarma melalui anaknya, Dadan nekad menjual tanah itu kepada Chasan Sochib, pengusaha dan tokoh Banten sesuai dengan surat perjanjian jual beli No.01/SP/VI/2001 tanggal 23 Juni 2001. Harga keseluruhan Rp 1,2 miliar. Surat perjanjian jual beli ini ditandatangani pihak pertama Dadan Sudarma (anak dan pihak kedua Chasan Sochib. Saksinya adalah Santubi bin Jasim, AM Siagian dan Joko Soemito.

20 Agustus 2001.
Perjanjian jual beli antara Omo dan Chasan Sochib dituangkan dalam akta notaris yang dibuat notaris Steven Irianto Sitorus yang kantornya Jalan Mayor Syafei No.14 Serang dengan nomor akta 4. Saat pembuatan akta, Chasan Sochib membayar sisa pembelian tanah Rp 950 juta.

Agustus 2001
Karena tidak tercapai kesepakatan, Pemkab Pandeglang mengajukan gugatan ke Pengadilan Negeri Pandeglang dengan tergugat Omo Sudarma, Chasan Sochib dan Kantor Pertanahan Pandeglang. Gugatan itu terdaftar sebagai perkara No.14/Pdt.G/2001/PN.Pdg. Di tengah persidangan, Chasan Sochib melakukan gugatan intervensi dengan mendaftarkan perkara No.20/Pdt.G/2001.Pdg dengan tergugat masing-masing Pemkab Pandeglang, Kantor Pertanahan Pandeglan dan Omo Sudarma.

11 November 2001
Kedua perkara ini sudah mencapai tahap duplik. Majelis hakim yang menyidangkan perkara ini menyarankan agar dilakukan pejanjian damai atau vandading.

31 Januari 2002
terjadi akta vandading di Pengadilan Negeri Pandeglang yang atas perkara perdata No.14 dan No.22/Pdt.G/2001/PN.Pdg. Perjanjian itu antara Chasan Sochib, Pemkab Pandeglang, Omo Sudarma bin Kamdani dan Kantor Badan Pertanahan Nasional (lembaga ini berubah nama dari Kantor Pertanahan menjadi Badan Pertanahan Nasional). Akta ini ditandatangani Chasan Sochib, Pemkab Pandeglang yang terdiri dari Sory Harkany, Rulliansyah, Agus Kurniawan,Tri Mariani, HD Sukendar, Sukran, Agus Hidayat, Agus Mintono. Pihak Omo Sudarma diwakili kuasa hukumnya Thomas Ahsudiniah dan Cuhori. Dari BPN Pandeglang ditandatangani Supartawijaya. Akta in diketahui Ketua Pengadilan Negeri Pandeglang, Ida Purwanti, Wakil Ketua Pandeglang Aat Suprawijaya. Kolom GubernurBanten itu kosong, tidak terdapat nama dan tangan. Anehnya, meski kosong, soal dana Rp 3,5 miliar yang disebut-sebut sebagai penggantian pemerintah kepada Chasan Sochib justru diharuskan menjadi tanggung jawab Pemprov Banten. Padahal dalam proses vandading pun, secara resmi Pemprov Banten tidak pernah terlibat.

5 Januari 2002
Kepala DPU Banten Irawan Kostaman usul peningkatan Jalan Raya Serang-Pandeglang dengan nilai Rp 5,14 miliar. Usulan ini tidak menyebutkan pembebasan lahan Karangsari, yang lokasinya dan fungsi lahannya tidak ada kaitan apa-apa dengan pelebaran jalan utama tersebut.

7 Januari 2002
Bupati Pandeglang, Achmad Dimyati Natakusumah mengirimkan surat ke Gubernur Banten No.180/03-Huk/2002 berisi mohon peningkatan jalan dan pembebasan lahan Karangsari.

8 Januari 2002.
Sekda Pemprov Banten, Chaeron Muchsin mendisposisikan surat surat Bupati Pandeglang ke Asda II, Bapeda, Dinas PU, Kabiro Ekbang dan instansi terkait lainnya. Dalam disposisi No.925 tertulis agar diindahkan sesuai arahan Wakil Gubernur Banten yang waktu itu dijabat Atut Chosiyah.

28 Februari 2002
DPRD Banten mensahkan APBD Banten 2002 dengan Perda No.1/2002. Di dalamnya terdapat proyek peningkatan jalan provinsi Serang-Pandeglang dengan kode 2P.0.06.1.02.0.15. Kepala Biro Ekbang Pemprov Banten, Djoni Trijana membuat lembaran kerja dan petunjuk operasional (LK/PO) yang memasukan pembebasan lahan Karangsari. Padahal item itu tidak tercantum dalam usulan Dinas PU Banten, dan lahannya tidak pernah berkaitan apa-apa dengan pelebaran jalan provinsi.

20 Maret 2002
Chasan Sochib menagih janji ke Bupati Pandeglang soal pelunasan kompensasi Karangsari Rp 3,5 miliar yang diharapkan dilunasi tanggal 25 Maret 2002. Surat ditembuskan ke Gubernur Banten, Ketua DPRD Pandeglang, Ketua PN Pandeglang dan Kejaksaan Negeri Pandeglang.

20-21 Maret 2002
Kepala Dinas PU Banten, Irawan Kostaman (kini Asda II Pemprov Banten) menandatangani daftar isian proyek daerah (Dipda), LKO/PO, meski nomenklatur dengan isi tidak sesuai dalam soal pembebasan lahan Karangsari. Nilainya Rp 5,14 miliar, di antaranya Rp 3,5 miliar untuk pembebasan lahan Karangsari yang lokasinya di pantai Carita. Sedangkan Jalan Raya Serang-Pandeglang tidak pernah bersentuhan dengan tanah tersebut.

1 April 2002
Pengesahan Dipda Proyek Peningkatan Jalan Provinsi Serang-Pandeglang No.915/Kep-65/2002.

8 April 2002
Pimpro Lahan Karangsari, Tjep Tantan Rustandie menyerahkan dan ke Pemkab Pandeglang dengan nota Kepala Biro Ekbang,Djoni Trijana No.912/25-Ekbang/2002. Berita acara penyerahan ini No.932/02/BA/SP/IV/2002. Berita acara ini ditandatangani Tjep Tantan Rustandie, pimpro dan Mudjio A Satari, Wakil Bupati Pandeglang serta mengetahui Ny Rt Atut Chosiyah, Wakil Gubernur Banten.

11 April 2002
Terbit surat perintah membayar uang (SPMU) No.932/Keu-18/PT/2002 yang mentransfer uang dari kas Pemprov Banten ke kas Pemkab Serang Nomor rekening 20.201 di Bank Pembangunan Daerah (BPD) Jawa Barat.

15 April 2002
Bendahara Keuangan Pemkab Pandeglang, Lukman Hakim Y mentransfer uang ke rekening Chasan Sochib No.0700010001987 di BPD Jabar. Berita acara pelunasan dibuat di PN Pandeglang yang ditandatangani Mudjio A Satiri, Chasan Sochib dan Ketua Pengadilan Negeri Pandeglang, Ida Purwanti.

10 Juli 2002
Sekda Pemprov Banten, Chaeron Muchsin menegur Bupati Pandeglang melalui surat No.593.8/2727-PU/2002 karena kewajiban Pemkab Pandeglang tidak dipenuhi, berkaitan dengan dana untuk Lahan Karangsari.

13 Desember 2002
Sekda Banten kembali menegur Bupati Pandeglang melalui surat no.900.04/08-PU/2002. Karena tahun anggaran 2002 akan berakhir dan bisa menyebabkan kesulitan Pemprov banten untuk menyusun laporan pertanggung jawaban (LPJ) APBD 2002.

17 Februari 2003
Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) melakukan pemeriksaan pelaksanaan APBD 2002 pada semester II. Dalam hasil pemeriksaan No.II/S/XIV-1-XIV1.2/02/2003 disebutkan, pemberian kompensasi ke pihak ketiga menyalahi ketentuan. Hasil pemeriksaan ini juga menyebut-sebut keterlibatan tokoh dan pengusaha Banten yang diinisialkan CH, serta anaknya yang menjabat Wakil Gubernur Banten yang diinisialkan dengan RT. Disebutkan juga soal adanya indikasi korupsi, kolusi dan nepotisme (KKN) yang menimbulkan kerugian negara.

31 Maret 2003
Sekda Pemprov Banten, Chaeron Muchsin memberikan surat keterangan ke BPK yang menyebutkan, Pemprov akan mengupayakan Pandeglang menyerahkan sebagian lahan Karangsari sebagai aset Pemprov Banten untuk menutupi kerugian negara yang ditimbulkan dalam soal pemberian bantuan kepada pihak ketiga.

September 2003
Direktur Eksekutif LSM LAMP, Suhada melaporkan dugaan KKN ke KPK dan Kejaksaan Agung. Laporan ini disertai dokumen yang lengkap, termasuk hasil temuan BPK.

1 April 2004
Ketua BPK, Billy Budihardjo Joedono mengirimkan surat No.0354.VI/BPK/2003 ke Kejaksaan Agung RI. Antara lain minta lembaga ini mengusut dugaan KKN dalam pengadaan lahan Karangsari. BPK menggunakan inisial CH yang ditegaskan sebagai ayahnya RT, Wakil Gubernur Banten.

29 April 2004
Wakil Gubernur Banten, Ny Atut Chosiyah mengundang seluruh pejabat terkait lahan parkir Karangsari. Sesuai dengan undangan acara itu dilaksanakan tanggal 5 Mei 2004 di Pendopo Gubernur Bantren, pukul 09.00 WIB.

24 Juni 2004
Bupati Pandeglang, Achmad Dimyati Natakusumah mengirimkan surat ke Pemprov Banten No.590/560-Pem/2004 yang isinya akan menyelesaikan administrasi Karangsari.

9 Juli 2004
Sekda Banten kembali menagih janji Bupati Pandeglang soal Karangsari.

19 Agustus 2004
Sekda Banten kembali menagih Karansari, sekaligus minta Bupati Pandeglang mengembalikan uang jika tidak bisa memenuhi administrasi yang diperlukan.

24 Desember 2004
Ketua DPRD Kabupaten Pandeglang, HM Acang mengirimkan surat No.172.2/612-DPRD/2004 ke Bupati Pandeglang yang minta dana kompensasi Karangsari dikeluarkan dari Rencana Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (RAPBD) tahun 2005. Sebelumnya, Bupati Pandeglang memasukan usulan pembebasan lahan Karangsari Rp 3,5 miliar untuk mengganti uang dari Pemprov Banten karena tidak bisa memenuhi syarat administrasi yang diminta Pemprov Banten.

Catatan selama 2004.
Berbagai organisasi kemasyarakatan (Ormas) dan LSM, aktivis dan elemen masyarakat lainnya terus mendesak agar Kejaksaan Tinggi Banten mengusut dugaan korupsi Karangsari. Bagi mereka, kasus ini sangat jelas duduk persoalannya, dan jelas pula unsur korupsi, kolusi dan nepotisme (KKN), termasuk bukti-bukti dokumen dan indikasi rekayasa atas proyek pelebaran jalan Serang-Pandeglang terlalu kuat untuk diabaikan.LSM, Ormas dan aktivis ini kembali melaporkan kasus ini ke KPK, Kejaksaan Agung, Polri, Polda Banten dan Kejati Banten. Aksi demo pun sempat digelar di sana.

Catatan selama 2005.
Awal tahun, Kejati Banten menyatakan kasus Karangsari ditingkatkan statusnya dari penyelidikan ke penyidikan. Kejaksaan telah menetapkan tersangka, Tjep Tantan Rustandie, Pimpro pengadaan lahan Karangsari. Namun pihak yang terlibat lainnya seperti Atut chosiyah, Mudjio A satari, Achmad Dimyati Natakusumah, Djoni Trijana, Irawan Kostaman, Chaeron Muchsin, Chasan Sochib, Dadan bin Omo Sudarma, Aat Suprawijaya - tidak jelas statusnya dan tidak pernah dimintai keterangan apa pun.Kembali LSM, Ormas dan aktivis di Banten melaporkan dan mendesak kasus Karangsari segera dituntaskan agar memberikan kepastian hukum di ranah Banten.

Februari 2006
Kasus ini tidak ada kemajuan, dalam pengertian tidak ada pemeriksaan apa pun terhadap mereka. AF Basyunie, Aswas Kejati Banten sekaligus ketua tim perkara ini menyatakan terdapat perbedaan perhitungan kerugian negara antara lembaganya dengan auditor BPKP. (sumber: Bantenlink.com)

Beras Bantuan Dipoteret Wartawan Dipukul

2007-10-02T08:57:00.000-07:00

Jumat 21 September 2007, Jam: 18:45:00

TANGERANG (Pos Kota) – Lima pengawal salah satu calon Wakil Bupati Tangerang menganiaya seorang wartawan foto, Kamis 20/9) malam. Kejadian ini menimpa, M Jakwan,31, wartawan salah satu media cetak saat ia sedang memotret dua truk nopol B 7079 0Q dan B 9694 0Q yang membawa beras dari Departemen Sosial RI. S

aat itu berkarung-karung beras diturunkan di Sekretariat Cawabup Hj Airin Rachmy Diani yang disebut-sebut adik ipar Gubernur Banten Ratu Atut di Komplek Ruko Boulevard, Blok BA 2/ 49 Gading Serpong, Kabupaten Tangerang. Tiba-tiba datang lima orang menghampirinya, dengan kasar mencegah korban mengambil foto.

"Saya diintimidasi empat orang saat melakukan peliputan masalah bantuan beras Bulog,” kata M Jakwan. Menurut Jakwan, dirinya sempat ditendang dan didorong. Selain mencoba melakukan penyerangan pelaku memaksa minta hasil foto serta melarang memuat berita tersebut. Perlakuan kasar itu setelah dilaporkan ke pimpinannya lalu diteruskan laporan ke Polsek Curug, lalu kasusnya dilimpahkan ke Polres Tangerang. “Kami akan menindak lanjuti laporan itu,” ujar Kapolsek Curug AKP M.Amar. Diperoleh keterangan, beras itu diambil sekretariat cawabup dari Dinas Sosial Provinsi Banten, atas nama PMI Banten. Lima ton beras itu rencananya akan didistribusikan kepada warga miskin, menjelang kampanye.
(isak)

Wartawan Foto Harian Lokal Tangerang Dianiya Simptisan Cawabub

2007-10-02T08:51:00.000-07:00

Jumat, 21 September 2007 18:36:00

Tangerang RoL-- Wartawan photo sebuah harian lokal Tangerang, M Jakwan (31) dianiaya empat orang simpatisan salah satu Calon Wakil Bupati (Cawabup) Tangerang, Kamis malam. Kejadian itu berlangsung saat korban melakukan peliputan di Sekretariat Cawabup Hj Airin Rachmy Diani, di Komplek Ruko Boulevard Blok BA 2 No. 49, Gading Serpong, Tangerang, Kamis malam sekitar pukul 22.00 WIB.

"Saya diintimidasi empat orang saat melakukan peliputan masalah bantuan beras Bulog yang diturunkan di Sekretariat Airin Center, sementara satu orang lainnya mencoba untuk melerai dan menenangkan," kata M Jakwan, di Tangerang, Jumat.

Peristiwa penganiayaan tersebut bermula ketika korban menjalankan tugasnya untuk mengambil foto terhadap dua unit truk yang bernopol B-7079-OQ dan B-9694-OQ dari Departemen Sosial RI yang mengangkut beras Bulog sebanyak satu ton.Jakwan mengatakan, setelah dirinya menjalankan tugas untuk mengambil foto, keempat orang tersebut mencoba untuk mencegahnya bahkan satu orang simpatisan sempat melepaskan tendangan ke arah kaki korban, sementara satu orang lainnya sempat menenangkannya.Selain mencoba melakukan penyerangan para simpatisan berusaha untuk mendorong serta meminta agar hasil pengambilan gambar tersebut untuk dihilangkan dan mendesak korban tidak memuat berita berita tersebut.

"Meskipun diintimidasi, saya tetap mempertahankan foto yang ada di kamera dan menolak desakan orang itu," kata korban seraya menambahkan simpatisan melakukan intimidasi kurang lebih selama 15 menit.Setelah diintimidasi, selanjutnya korban memberitahukan kasus penganiayaan tersebut ke pimpinannya serta membuat laporan ke pihak Polsek Curug yang dilanjutkan ke Polres Tangerang pada hari Kamis (20/9) sekitar pukul 23.30 WIB.

Sementara itu, Kapolsek Curug, AKP M Amar mengatakan pihaknya akan menindaklanjuti kasus penganiayaan tersebut setelah korban bersama saksi melaporkan ke Polres Tangerang.Disinggung mengenai truk pengangkut beras Bulog milik Depsos yang diturunkan di sekretariat salah satu Cawabup Tangerang itu, Amar mengatakan dirinya akan mengumpulkan data dokumen resmi beras yang diperuntukan bagi warga miskin tersebut.

Dikatakan Amar mengutip pernyataan dari salah satu pejabat Dinas Sosial Provinsi Banten, rencananya beras tersebut akan didistribusikan sebanyak lima ton bagi warga miskin."Pejabat Dinsos tersebut menyatakan beras diambil dari Bulog Banten atas nama Palang Merah Indonesia (PMI, red) Provinsi Banten," kata Amar. antara/abi

Atut Chosiyah, Anak Pertama Chasan Dari Isteri Pertama

2007-10-02T01:36:00.001-07:00

Nama:

Hj. Ratu Atut Chosiyah, SE

Jabatan:

Gubernur Provinsi Banten

Lahir:

Ciomas Serang, 16 Mei 1962

Agama:

Islam

Suami:

Drs. H. Hikmat Tomet
Anak:
1. Andika Hazrumi

2. Andriana Aprilia

3. Ananda Trianh Salichan

Ayah:

Prof. Dr. (HC) H.Tb.Chasan Sochib

Ibu:

Hj. Waisah

Pendidikan:

- SD Negeri Gumulung Tahun 1974

- SLTP Negeri 11 Bandung Tahun 1977

- SMA Negeri 12 Bandung Tahun 1981

- Akuntansi Perbankan Tahun 1984

Organisasi:

a. Angkatan Muda Sliwangi Propinsi Banten

b. Wakil Bendahara Pengurus Persatuan Ahli Administrasi Indonesia Propinsi Banten

c. Anggota Badan Koordinasi Pembentukan Provinsi Banten

d. Ketua Kadinda Profinsi Banten

e. Ketua Asosiasi Distributor Indonesia (ARDIN) Provinsi Banten

f. Anggota Gabungan Pengusah Seluruh Indonesia (Gapensi) Kabuapten Serang

g. Anggota Kamasyasya Bandung

h. Dewan Penasehat Asosiasi Kontraktor Air Indonesia (AKAIDO) Provinsi Banten

i. Bendahara Persatuan Pendekar dan Seni Budaya Banten Profinsi Jawa Barat (Bendahara)

j. Ketua Asosiasi Aspal Beton Indonesia (AAB) Profinsi Jawa Barat

k. Dewan Penasehat Tabloit Bisni Indonesia

l. Anggota Banten Bisinis center Provinsi Banten

m. Ketua Korda Bendahara Persatuan Pendekar dan Seni Budaya Banten Profinsi Jawa Barat

n. Wakil Bendahara DPP Partai Golkar itu, tidak dengan mudah

o. Bendahara Pengurus Pusat Kesatuan Perempuan Partai Golkar

Penghargaan:

a. Anugerah Citra Perempuan Indonesia di Bandung

b. Anugerah Sosial dan Wirausaha dari Yayasan Pesona Indonesia tahun 2001

c. Anugerah Citra Kartini tahun 2003 di Jakarta

Jabatan Lain:

a. Ketua Palang Merah Indonesia (PMI Provinsi Banten

b. Ketua Ikatan Motor Indonesia (IMI) Provinsi Banten

c. Ketua Satuan Koordinator Pelaksana (SATKORLAK) Bencana Alam Provinsi Banten

d. Ketua Persatuan Wanita Olah Raga Seluruh Indonesia (PERWOSI)

e. Ketua Badan Narkotika Provinsi (BNP) Provinsi BantenAlamat

Kantor:

Jl. KH Brigjen Syam’un No.5 SerangAlamat

Rumah:

Jl. Bhayangkara RT 01 RW 09 Cipocok Jaya

sumber: tokohindonesia.com

Akan Dilaporkan Ke Polda Banten, Penghinaan Ayah Atut Ke Ketua Fraksi PKS DPRD Banten

2007-10-02T01:11:00.000-07:00

Serang — Fraksi PKS DPRD Banten akan melaporkan Chasasan Sochib, ayah Atut Chosiyah, Plt Gubernur Banten yang telah melakukan penghinaan pada Sudarman, Ketua Fraksi PKS. Tindakan ini dilakukan fraksi ini setelah Ketua DPRD Banten, Ady Surya Dharma tidak menanggapi permohonan FPKS melalui surat No. 023 /Ph /F.KS/ DPRD/VIII/2006 ke pimpinan dewan untuk mengagendakan peristiwa itu dalam panitia musyawarah (Panmus).

Peristiwa penghinaan Chasan Sochib dinilai Ady Surya Dharma, Ketua DPRD Banten asal Partai Golkar sebagai persoalan pribadi, bukan lembaga legislatif. Meskipun peristiwa penghinaan terjadi dalam pertemuan yang difasilitasi Ady di ruangan Ketua DPRD Banten. “Saya belum menerima surat itu, dan saya melihat persoalan itu adalah bukan sebagai lembaga , jadi itu urusan pribadi,” kata Ady Surya Dharma, Ketua DPRD Banten, Selasa (22/8).

Ketua FPKS DPRD Banten, Sudarman memastikan pihaknya akan melaporkan peristiwa penghinaan itu ke Polda Banten. Sebab peristiwa itu jelas bukan ditujukan Sudarman sebagai pribadi. Penghinaan itu berkaitan dengan pernyataan Fraksi PKS dalam pandangan akhir fraksi saat sidang paripurna APBD Perubahan 2006. Dalam pandangan itu disebutkan, Pemprov Banten diminta untuk tidak menggunakan lagi PT Sinar Ciomas Raya Contractor (SCRC) karena temuan BPK menyebutkan sebagai pengusaha yang tidak cakap.

“Pernyataan itu merupakan sikap fraksi. Saya menjabat Ketua Fraksi PKS dan anggota DPRD Banten. Jadi tidak tepat kalau Ketua DPRD Banten melihat persoalan ini sebagai persoalan pribadi,” kata Sudarman.

Menurutnya, pada hari Senin lalu tepatnya tanggal 14 Agustus 2006 usai sidang paripurna persetujuan DPRD terhadap Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) tentang APBD perubahan Provinsi Banten 2006, ia selaku ketua fraksi dipanggil oleh Ari Widodo ajudan Ketua DPRD.

“Usai acara pandangan akhir fraksi, saya langsung ikut rapat Panitia Musyawarah (Panmus), tapi setelah beres Panmus saya langsung dipanggil oleh Ajudan Ketua DPRD, awalnya saya tolak panggilan tersebut lantaran tidak ada agenda yang jelas mengenai pemanggilan resmi dan dadakan,” urainya.Pukul 15 30 WIB, Sudarman langsung menghadap Ketua DPRD Banten dengan pertimbangan etika sebagai anggota dewan. Namun Sudarman yang saat itu datang sendiri terkejut lantaran dalam ruangan Adi Surya Darma sudah banyak orang.

“Awalnya saya kaget begitu saya masuk ruangan ketua, di dalam sudah ada Pak H Chasan Sochib, Ketua Komisi III dari Fraksi Golkar H Amsar dan Ketua Fraksi Golkar, Rudi E Suherman. Tapi karena saya selalu positif thinking akhirnya saya tidak punya pikran macama-macam dan saya pikir ini adalah silaturahmi,” paparnya.

Belum hilang rasa terkejutnya, ketika Sudarman menghampiri Chasan Sohcib untuk bersalaman, tapi bukannya sambutan tangan kembali dari H Chasan Sochib, tapi perkataan yang tidak enak di dengar. “Tidak perlu salaman,” tiru Sudarman.“Saya dimaki-maki habis di depan Ketua DPRD Banten dan Ketua Komisi III, Ketua Fraksi Golkar. Makianyaa juga semua bahasa kotor seperti Syetan, Pengkhianat Banten, Kafir, Dajal, Munafik, Tidak Berakhlak, Bodoh, Tolol dan Monyong,” ungkap Sudarman.

Setelah habis di maki-maki oleh sesepuh Banten itu Sudarman langsung menanyakan hal tersebut kepada yang bersangkutan. “Saya tanyakan kenapa Pak Chasan Sochib begitu marah pada saya, ternyata kemarahan itu lantaran dalam kata akhir fraksi PKS yang menyebutkan bahwa Pemprov Banten agar tidak lagi menggunakan PT SCRC sebagai rekanan, karena PT SCRC dianggap pengusaha yang tidak cekatan,” aku Sudarman.

Selain itu tokoh Banten itu terang Sudarman mengaku kesal dengan pandangan akhir fraksi yang mengungkapkan, kalau F PKS tidak menyetujui bantuan Pemprov pada Pemkab Serang sebesar Rp 5 miliar untuk bantuan pembangunan jalan lingkar selatan di pasar Rau, Serang.

Penanganan Dugaan Korupsi Tanah Karangsari Tak Jelas

2007-10-02T01:02:00.000-07:00

Kamis, 17 Maret 2005 14:07 WIB

TEMPO Interaktif, Jakarta: Lembaga Advokasi Masalah Publik (LAMP) mendesak Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dan Kejaksaan Tinggi (Kejati) Banten untuk menuntaskan kasus dugaan korupsi tanah Karangsari di Kecamatan Pandeglang, Banten senilai Rp 5 miliar.

Kasus korupsi dana yang digunakan dalam APBD 2002 itu semula dialokasikan untuk penambahan dan perbaikan jalan raya Serang-Pandeglang. "Kami sudah melaporkan hal ini ke KPK dan Kejati, tetapi tidak ditanggapi secara serius," kata Suhada, Direktur Eksekutif LAMP, di Serang Kamis (17/3).

Dalam laporan yang disampaikan LAMP kepada KPK dan Kejati Banten, terlampir surat permintaan Ketua Badan Pemeriksa Keuangan, Billy Joedono pada Juni 2003 yang meminta Kejaksaan Agung mengusut kasus tanah Karangsari. Selain terbukti menyimpangkan uang APBD, juga terjadi dua kali pembayaran atas tanah seluas 2,24 hektare.

Tanah itu pernah dibeli Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Pandeglang dari warga setempat, kemudian dikuasai Chasan Sochib, ayah Ny Atut Chosiyah, Wakil Gubernur Banten. Pada 2002, Pemkab Pandeglang membeli kembali tanah itu dari Chasan Sochib. Uang pembelian itu diperoleh dari dana APBD Provinsi Banten melalui permintaan Bupati Pandeglang, Achmad Dimyati Natakusumah.

Sementara itu, Kepala Kejati Banten, Kemas Yahya Rahman menolak jika penanganan kasus lahan Karangsari dinyatakan tidak jelas. "Untuk saat kasus kami sudah memeriksa 10 orang saksi. Calon tersangkanya juga sudah ada. Tunggu sajalah," kata Kemas.

Selain memeriksa 10 orang saksi, Kejati juga telah mengirimkan surat izin pemeriksan Wakil Bupati Pandeglang Mudjio Satari ke Presiden. Menurut Kemas, bila izin pemeriksaan itu keluar, Mudjio Satari akan diperiksa karena yang bersangkutan telah menerima dana Rp 5 miliar untuk pembayaran kompensasi pelepasan lahan tersbut.

Kejati menilai, dalam kasus ini ditemukan bentuk penyalagunaan anggaran, diantaranya Rp 3,5 miliar anggaran yang dipakai untuk membayar kompesasi lahan berasal dari anggaran proyek APBD Banten 2003, sisanya Rp 1,5 miliar diambil dari APBD Kabupaten Pandeglang."Aneh memang, kenapa tiba-tiba Pemerintah Provinsi Banten ikut-ikutan mengeluarkan dana untuk membayar lahan tersebut. Yang lebih fatal lagi, ternyata lahan yang dibebaskan itu sampai saat ini tidak jelas keberadaannya," kata Kemas.

Kemas mengatakan, kasus Karangsari berawal dari persengkataan antara H Omo pemilik lahan dengan H Tububagus Chasan Sochib dan Pemerintah Kabupaten Pandeglang. Pada 2002 lalu kasus persengketaan ini kemudian masuk ke Pengadilan Negeri Pandeglang. Tapi saat persidangan berjalan, ketiga pihak, (H Omo, Chasan Sochib dan Pemda Pandeglang) sepakat islah.

Saat itu disepakati pemerintah membayar kompensasi pelepasan lahan Karangsari Rp 5 miliar kepada pemilik lahan H Tubagus Chasan Sochib. Anehnya, belakangan hari diketahui dana Rp 5 miliar untuk pembayaran lahan itu Rp 3,5 miliar diantaranya berasal dari APBD Provinsi Banten. "Dana itu seharusnya untuk membiayai proyek pembebasan ruas jalan Serang-Pandeglan, namun dialihkan untuk membayar kompensasi pelepasan ke pemiliknya yakni H Hasan Sochib," kata Kemas, seraya mengatakan, tidak menutup kemungkinan pihaknya juga akan memeriksa Wakil Gubernur.

Sampai laporan ini ditulis, Ratu Atut Chosiyah belum bisa ditemui, Namun sebelumnya, Wawan Herdana adik kandung Atut Chosiyah mengatakan, pengeluaran dana Rp 3,5 miliar itu dilakukan atas permintaan Bupati Pandeglang, Dimyati Natakusuma. "Saya punya bukti-buktinya, Bupati Pandeglang mengirim surat untuk meminta agar dana pembebasan lahan dialihkan untuk membebaskan lahan Karangsari. Kalau tidak begitu tidak mungkin Ibu Wagub berani mendisposisikan pengalihan dana proyek itu," kata Wawan.

Faidil Akbar

Pembangunan Gedung DPRD Banten Dihentikan Gubernur

2007-10-02T00:52:00.000-07:00

Jum'at, 05 November 2004 16:22 WIB

TEMPO Interaktif, Jakarta:Gubernur Banten Djoko Munandar akhirnya menghentikan proses pembangunan gedung DPRD Banten."Saya sudah memerintahkan kepada Irawan Kostaman, kepala Dinas PU, untuk menghentikan proyek tersebut,"kata Gubernur kepada wartawan, Jumat (5/11). Surat untuk menghentikan proyek itu juga ditembuskan ke DPRD Banten.Proyek pembangunan gedung yang dikerjakan PT Sinar Ciomas Raya, milik pendekar Banten, Tubagus Chasan Sochib dihentikan, karena perusahaan tersebut dinilai tidak mampu menyelesaikan gedung itu sesuai kesepakatan awal kontrak, 8 November 2004. Selain menghentikan kontrak dan pekerjaan pembangunan gedung, Gubernur Munandar memberikan sanksi kepada kontraktor, berupa denda sebesar lima persen dari total nilai proyek Rp 62,5 miliar. Menurut Djoko Munandar, latar belakang dikeluarkannya perintah penghentian pembangunan gedung dewan itu, berawal ketika dia dimintai pendapat dan saran oleh Dinas Pekerjaan Umum (PU) Banten. Setelah melihat dan memperlajari permasalahannya, Gubernur memerintahkan kepada Dinas PU menghentikan proyek tersebut.Menurut Gubernur, setelah kontrak pembangunan gedung dewan itu diputuskan, pihaknya segeara melakukan pembahasan dengan DPRD untuk membicarakan kelanjutan pembangunan gedung tersebut. Gubernur berharap kontraktor yang mengerjakan gedung dewan tersebut bisa menyadari kesalahannya dan menyadari kekurangannya.Direktur Utama PT Sinar Ciomas Raya H Tubagus Chasan Sochib, belum mengetahui adanya pemutusan kontrak pengerjaan gedung dewan itu. Menurutnya, pemerintah Provinsi Banten tidak bisa seenaknya menghentikan kontrak sebab ada aturannya. "Jika surat penghentian kontrak itu benar ada, maka, ia akan membawa masalah ini secara hukum," kata Ketua Umum Pendekar Persilatan dan Seni Buadaya Banten Indonesia kepada wartawan.Pembangunan Gedung DPRD Banten yang berlokasi di Kampung Gowok, Desa Suka Jaya, Kecamatan Curug, Kabupaten Serang, memang terancam terbengkalai. Ancaman terbengkalai ini setelah Gubernur Banten Djoko Munandar tidak mau memenuhi permintaan penambahan dana Rp 17 miliar yang diminta dari pihak kontraktor PT Sinar Ciomas Raya.Sebelumnya Tubagus Hasan Sochib, , mengajukan surat permohonan perpanjangan waktu proyek pembangunan gedung DPRD Banten yang ditujukan kepada Kepala Dinas Pekerjaan Umum Provinsi Banten. Permohonan perpanjangan waktu proyek ini tercatat kedua kalinya diajukan oleh Tubagus Hasan Sochib. Sebelumnya pengusaha ini juga mengajukan adendum 100 hari pada Juni 2004 lalu. Dalam surat tertanggal 10 September 2004 itu, Tubasgus Hasan Sochib tidak secara langsung meminta tambahan biaya, tetapi dalam lampiran perubahan biaya tertulis total pekerjaan tambahan kurang sebesar Rp 17 miliar lebihDalam surat yang copy-nya diterima Tempo, tercatat tiga alasan Tubagus Chasan Sochib mengajukan pemohonan perpanjangan waktu proyek pembangunan DPRD Banten.Pertama, karena terjadi penambahan volume pekerjaan yang diakibatkan oleh perubahan gambar kontrak awal dengan gambar konstruksi. Kedua karena kenaikan harga material. Ketiga karena belum adanya kepastian penambahan pembiayaan yang terjadi karena penambahan volume pekerjaan. "Guna mendukung penyelesaian pembangunan dimaksud secara utuh 100 persen dan terdapat permasalahan yang utamanya untuk melengkapi sarana prasarananya antara lain unit interior, landscap dan tanah yang belum dibebaskan," tulis surat yang ditandatangani langsung Tubagus Chasan Sochib, yang juga ayah wakil Gubernur Banten Ratu Atut Chosiah. Tapi kepada Tempo, Ratu Atut protes. Ia tak mau dikaitkan dengan ayahnya yang pengusaha. "Saya ini, kan, di birokrasi dan ayah saya pengusaha,"katanya pada Tempo.
Faidil Akbar