Kampanye Kotor Airin Mirip Kakak Iparnya Gubernur Banten

LKIP Temukan 700.000 Pemilih Ganda

Jumat, 11-Januari-2008, 06:48:44


TANGERANG - Daftar Pemilih Tetap (DPT) untuk Pilkada Kabupaten Tangerang yang akan dilaksanakan 20 Januari mendatang diindikasi kacau balau.Pasalnya, di beberapa kecamatan ditemui pemilih yang mempunyai hak pilih ganda.

Hal itu terungkap saat Lembaga Kajian dan Informasi Pemilu (LKIP) melakukan survei dan investigasi ke masyarakat Kabupaten Tangerang. Setidaknya, menurut kajian LKIP, dari sekitar 2,2 juta DPT, 35 persennya sebagai pemilih ganda. “Setelah kami lakukan kajian, ternyata banyak sekali warga yang terdaftar ganda dan belum cukup umur. Sekitar 700 ribu atau 35 persen dari DPT menjadi pemilih ganda,” kata Koordinator Advokasi LKIP Harry Arsanda, Kamis (10/1).

Salah satu sampling LKIP yang membuat mata politisi dan KPUD bisa terbelalak adalah di wilayah Kelurahan Pamulang Barat, Kecamatan Pamulang. “Hampir di seluruh RW 03, Kelurahan Pamulang Barat, warganya mempunyai hak pilih ganda. Bahkan, sampai terdaftar tiga kali dengan nomor induk kependudukan (NIK) dan TPS yang berbeda,” ujarnya seraya menambahkan nama dan tempat lahir si pemilih ganda sama. Didampingi Pembina LKIP Korwil Tangerang Santi Indriyanti, Harry mengambil contoh Ibnu Aslam, warga Jalan Cemara RT 03/01 Pamulang Barat, Kecamatan Pamulang. Misnatun, warga Jalan Waru RT 03/03, Kecamatan Pamulang.

Ditambahkan Santi, selain di Pamulang, LKIP juga menemukan keganjilan yang sama di Kecamatan Balaraja. “Tepatnya di TPS 07, Kelurahan Sukamurni. Dari 445 pemilih, 257 merupakan pemilih ganda,” katanya. Hal yang sama juga terjadi di TPS 03. Dari 594 orang pemilih, 146 pemilih ganda. “Ini sangat berbahaya dan dapat mematikan demokrasi di Kabupaten Tangerang,” tukasnya.

LKIP berharap KPUD Kabupaten Tangerang segera menindaklanjuti temuan tersebut. Karena jika tidak, dikhawatirkan akan terjadi class action dari elemen masyarakat. Sementara itu, Ketua KPUD Kabupaten Tangerang Jamaludin mengakui, LKIP merupakan lembaga yang terakreditasi dan tercatat resmi di KPUD. Jamaludin berharap temuan LKIP disertai data dengan bukti-bukti. “Jangan sampai masyarakat jadi resah karena dugaan yang tidak berdasar. Sebab, 35 persen itu bukan jumlah sedikit,” terangnya. (adr)

sumber: Radar Banten