Tanah Calon RS Banten Ternyata Milik Atut Chosiyah

21-08-2007
FRAKSI GOLKAR DAN PKB DUKUNG PEMBEBASAN LAHAN RS BANTEN

General - Dua Fraksi di DPRD Banten yaitu Fraksi Golkar dan Fraksi PKB dengan tegas mendukung rencana pembebasan lahan seluas 9.000 meterpersegi masuk dalam perubahan APBD 2007 ini. Bahkan kedua fraksi ini sudah mengintruksikan anggotanya yang duduk di Panitia Anggaran Legislatif (PAL) untuk memperjuangkannya sampai berhasil.

Ketua Fraksi Golkar Rudi E Suherman dalam konferensi persnya menyatakan bahwa pihaknya mendukung penuh rencana pembangunan RS Banten yang didahului dengan masuknya anggaran sebesar Rp10 miliar pada perubahan APBD 2007 untuk memmbebaskan lahannya.

"Pembangunan Rumah Sakit Rujukan itu sudah menjadi kebutuhan masyarakat Banten, kita lihat setiap ada wabah penyakit atau musibah alam, rumah sakit yang ada tidak mampu menampung dan menanganinya," katanya di ruang kerjanya Selasa, (21/8).

Menurutnya, ketika Panitia Anggaran (Panang) DPRD Banten berkunjung ke Departemen Kesehatan (Depkes), Depkes tidak tidak melarang Banten membangun RS Rujukan, bahkan Depkes menyerahkan sepenuhnya kepada kemampuan dan kemauan Pemprov Banten.Ia yakin, jika Pemprov Banten serius akan membangun RS Rujukan, pemerintah pusat tidak akan tinggal diam dan pasti membantunya.

"Semua rumah sakit termasuk swasta itu mendapatkan bantuan dari pemerintah, jika Banten membangun RS saya yakin pusat juga akan membantunya," ujarnya.Untuk itu, sebagai bukti keseungguhan Pemprov Banten akan membangun RS rujukan, pihaknya mendukung penuh rencana pembebasan lahan untuk RS Banten itu masuk dalam perubahan APBD 2007 ini."Kami sudah menugaskan anggota kita di panang untuk memperjuangkan agar pembebasan lahan itu gol, ini sudah menjadi kebutuhan," katanya.

Hal senada dikatakan Ketua Fraksi PKB Toni Fatoni Mukhson, ia mengaku mendukung rencana pembebasan lahan untuk RS Banten masuk dalam perubahan APBD 2007 ini, meski Depkes belum mengalokasikan anggaran untuk membantunya."Nanti kita upayakan pada APBN 2008 pusat mengalokasikan anggaran untuk RS Banten. Untuk itu pada perubahan APBD 2007 ini anggaran untuk pembebasan lahannya tidak boleh di geser," tegasnya.

Menurutnya, pembebasan lahan seluas 9.000 meterpersegi itu akan menjadi langkah awal dari rencana pembangunan RS Banten. "Jika tidak sekarang dilakukan, kapan akan dimulainya. Kita tidak harus menunggu dai pusat, tetapi kita yang berjuang ke sana," katanya.

Pendapat berbeda dikatakan Wakil Ketua Fraksi PAN Anshor, menurutnya, rencana pembebasan lahan untuk RS Banten sebaiknya ditunda dan jangan dimasukan pada APBD perubahan 2007 ini."Kebutuhannya bukan 9.000 meterpesegi, tetapi bisa jadi lebih dari lima hektar. Jadi sebaiknya nanti saja sekalian pada APBD murni," katanya.

Terlebih menurut Anggota Komisi IV ini, saat ini masih banyak rumah sakit dan puskesmas yang masih membutuhkan perhatian Pemprov Banten agar bisa meningkatkan pelayanannya kepada masyarakat."Kalau mau, sekarang tingkatkan puskesmas yang ada, karena puskesmas merupakan tempat pelayanan kesehatan paling dekat dengan masyarakat. Itupun kalau benar tujuannya untuk meningkatkan pelayanan kesehatan masyarakat," tegasnya.***

sumber: DPRDBanten.net

RSU Banten Patungan Pusat

Rabu, 25-Juli-2007, 07:02:28


SERANG – Rencana pengadaan lahan RSU Banten merupakan respon atas adanya bantuan dari pemerintah pusat untuk pembangunan rumah sakit provinsi.

Kasubdin Bina Program Dinas Kesehatan (Dinkes) Banten Dadang saat dikonfirmasi membenarkan. Dikatakan, dana pembangunan rumah sakit tersebut akan dibiayai dari hasil patungan antara Pemprov Banten dengan pemerintah pusat.

“Komposisi pendanaannya adalah 40 persen APBD dan 60 APBN. Dana hasil patungan itu sepenuhnya digunakan untuk penyediaan lahan, pembangunan fisik, serta pengadaan sarana dan prasarana pendukung lainnya,” kata Dadang, Selasa (24/7). Dijelaskan, pembangunan gedung RSUD sendiri mulai dibangun tahun 2008. “Tahun ini khusus untuk proses pembebasan lahan. Sementara waktu pembangunan dipastikan selesai 2010,” jelas Dadang.

Dikatakan, meski proses pembangunan fisik gedung RSUD hingga 2010, namun pemungsiannya tidak menunggu proses pembangunan selesai. “Jika memang tahun 2008 sudah bisa menyelesaikan ruang rawat inap kelas III maka ruangan itu akan langsung kita fungsikan. Begitu pun seterusnya hingga semua unit bangunan terselesaikan,” terang Dadang.

Ditambahkan, ruang rawat inap untuk kelas tiga akan disediakan minimal 100 tempat tidur, sementara jumlah keseluruhan kapasitas ruang inap RSUD sebanyak 250 tempat tidur. Di tempat terpisah, Ketua Komisi IV DPRD Banten Adang Sopandi mengungkapkan, rencana pengadaan lahan itu sebagai salah satu syaratnya. “Kita harus menyediakan lahan. Mungkin hingga berdiri pondasi bangunan,” ungkap Adang. Menurutnya, adanya bantuan dri pusat ini merupakan kesempatan yang baik bagi Banten, karena Provinsi Banten belum memiliki rumah sakit rujukan.

“RSUD Serang itu bukan rumah sakit rujukan provinsi, tapi hanya rumah sakit rujukan kabupaten, misalnya dari puskesmas-puskesmas. Terkait kajian, tentu saja ada kajian yang mendalam, menyangkut banyak hal tentunya,” ujar anggota DPRD dari Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) ini. Menyinggung lokasi bakal lahan, Adang mengatakan, hal itu masih dibahas.

“Hal itu juga kita kaji dari sisi kelayakannya, sesuai dengan type rumah sakit yang akan dibangun,” terangnya. Namun, dia memastikan, lokasinya akan berada di wilayah ibukota provinsi, yakni Serang agar dapat diakses dari seluruh rumah sakit di daerah. “Kalau di Tangerang kan sudah banyak rumah sakit besar dan menjadi rujukan,” terang Adang. (ila/esl)

Sumber: Radar Banten